AMBON, Siwalimanews – Ratusan warga pada empat negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan palang jalan lintas seram yang menghubungkan Kota Piru, Maluku Tengah dan Kota Ambon.
Warga menutup jalan utama Trans Seram dengan menggunakan batang kayu dan batu karang serta memÂbakar ban-ban bekas pada tiga titik jalan utama, Sabtu (26/7) pukul 09.00 WIT hiÂngga 11.30 WIt. Aksi ini menyebabkan jalur transÂportasi itu lumpuh total.
Empat negeri di Kabupaten SBB yaitu, Hatusua, LohiaÂtalla, Nuruwe dan Kawa, seÂmuanya merupakan tenaga kerja lokal yang bekerja pada perusahaan PT. SIM
Tindakan ini dilakukan buntut dari 424 karyawan PT Spice Island Maluku (SIM) yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan Pisang Abaka dirumahkan.
Pasalnya, Bupati SBB Asri Arman mengeluarkan SK mencabut operaÂsional PT. SIM.
âKami sangat kecewa terhadap bupati dalam mengambil kebijakan tersebut,â ungkap Ketua Gerakan SBB Bersih, Jacobus Heatubun saat berorasi.
Jacobus bilang, tindakan Bupati Asri Arman ini hanya sepihak, tidak memikirkan 424 para pekerja yang tersebar di Desa Kawa, Hatusua, Lohitalla dan Nuruwe yang saat ini dirumahkan oleh pihak perusahan.
Dia meminta dengan tegas DPRD harusnya proaktif kepada rakyat khususnya para pekerja. Sebab DPRD harus bertindak tegas karena masyarakat hanya menaruh perhaÂtian kepada wakil rakyat, karena kepercayaan masyarakat kepada bupati tidak ada lagi.
âDPRD sebagai presentasi rakyat seharusnya sama-sama dengan rakyat agar para pekerja ini tidak dirumahkan dan beraktivitas lagi seperti biasanya,â tegas Heatubun.
Heatubun menegaskan, apabila persoalan ini tidak diselesaikan seÂcepatnya maka warga akan kembali melakukan aksi besar-besaran untuk kembali memblokir jalan lintas seram.
âSelaku putra daerah, kami menÂdukung penuh PT. SIM untuk selalu beroperasi,â tegasnya.
Aksi ini berlangsung dari pukul 09.00 WIT hingga 11,30 WIT, diÂmana warga menuntut DPRD sebagai perwakilan rakyat bisa segera meÂnyelesaikan masalah tersebut
Bentuk Pansus
Setelah kurang lebih dua jam beraksi, akhirnya Ketua Komisi I DPRD Maluku, Recyson Fredy Pentury menemui warga.
Pentury mengatakan, dirinya akan memperjuangkan agar Bupati SBB segera mencabut SK terkait pengÂhentian PT. SIM. Karena kebijakan itu justru menyebabkan ratusan anak negeri di rumahkan.
Kata dia, DPRD mengambil sikap cepat untuk melakukan rapat atau pertemuan terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, komisi dan badan untuk melihat persoalan tersebut.
Dikatakan, dirinya akan meminta DPRD SBB membentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ini dengan satu keputusan. Sebab lemÂbaga DPRD bersifat kolektif kelemÂbagaan.
âKami sebagai DPRD akan meÂminta Bupati untuk segera mencabut SK tersebut dengan secepatnya. Ini sikap kami sebagai DPRD, karena kami berpihak kepada rakyat sesuai tuntunan sebagai anak negeri. Dan ini janji serta sumpah kami serta tidak jadi penghianatan sebagai anak negeri,â tegasnya.
Pentury mengatakan menyikapi tuntutan masyarakat Negeri Kawa, Nurue, Lohitala, dan Hatusua yang terdampak dari SK Bupati, DPRD langsung melakukan rapat.
âKami langsung melakukan rapat dengan pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan badan dan pansus penyelesaian aset di kabupaten ini,â ujarnya.
Pentury yang juga Ketua Komisi I, memastikan, Senin (28/7) DPRD Kabupaten SBB akan melakukan rapat membahas masalah ini.
Selain itu, pihaknya akan memaÂnggil Pemkab SBB dan bagian terÂkait serta PT. SIM untuk segera meÂnyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak berlarut-larut.
Pentury meminta masyarakat memberikan kesempatan dan waktu sekaligus menjaga kambtimas di Kabupaten SBB.
âSupaya kita meyakinkan pemeÂrintah pusat, meyakinkan para investor untuk memberikan rasa aman bagi mereka berinvestasi mengelola sumber-sumber kekayaan alam yang ada di daerah ini, termasuk di NuÂrue,â tandasnya.
Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat karena aksi yang dilakukan tidak menimbulkan korÂban. Karena terlahir dari niat baik untuk menuntut keadilan dari Pemerintah Kabupaten SBB.
Pentury kemudian meminta masÂyarakat untuk membuka blockade jalan, karena sangat berdampak luas.
Demo
Sebelum aksi palang jalan ini dilakukan, pada Rabu (23/7) ratusan karyawan ini melakukan demonÂstrasi di Kantor DPRD SBB memÂprotes kebijakan bupati yang tidak memikir nasib mereka.
Masyarakat marah karena sebaÂnyak 424 karyawan telah dirumahkan oleh PT. SIM akibat kebijakan bupati yang mencabut izin operasional perusahaan ini. Ironisnya, DPRD Kabupaten SBB juga ikut menÂdukung kebijakan bupati.
Kapolres Himbau
Sementara itu, Kapolres AKBP Andi Zulkifli kepada wartawan menyampaikan, aksi palang jalan ini merupakan bagian demokrasi atau penyampaian aspirasi terkait perÂsoalan pekerja yang dirumahkan oleh PT. SIM.
âKami hadir untuk menjamin keamanan dan keteraturan. Aspirasi masyarakat merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaiÂkan tanpa mengganggu ketertiban umum,â ucapnya.
Kapolres mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjaga situasi agar tetap kondusif. âSaya ucapkan terima kasih keÂpada seluruh pihak yang telah menÂjaga situasi tetap kondusif serta mengimbau masyarakat untuk meÂnyampaikan aspirasi secara tertib,â katanya.
Kapolres berharap, ke depan tidak ada lagi aksi penyampaian aspirasi yang harus dilakukan dengan cara memblokir jalan, karena hal itu justru menghambat aktivitas masyarakat lain yang juga memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum.
Dijelaskan, dalam catatan hukum bahwa tindakan pemalangan jalan yang menyebabkan terganggunya lalu lintas dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 192 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Barang siapa dengan sengaja merintangi pemakaian jalan umum, jembatan, atau sarana lalu lintas lainnya, dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
âJika perbuatan tersebut mengÂakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas atau keselamatan orang lain, maka ancaman hukuman dapat diperberat sampai lima belas tahun penjara,â tegas Kapolres
Lanjut Kapolres, Polres SBB akan terus melakukan pemantauan dan bersinergi dengan masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum SBB.
Untuk diketahui, aksi palang jalan oleh masyarakat Kairatu ini sempat menganggu kelancaran lalulintas dan kini jalan trans seram sudah dibuka dan aktivitas kembali normal seperti biasanya.(S-18)