SIWALIMA.id > Berita
Buntut Ratusan Karyawan PT SIM Dirumahkan, Jalan Lintas Seram Dipalang
Daerah , Headline | Senin, 28 Juli 2025 pukul 23:14 WIT

AMBON, Siwalimanews – Ratusan warga pada empat negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan palang jalan lintas seram yang menghubungkan Kota Piru, Maluku Tengah dan Kota Ambon.

Warga menutup jalan utama Trans Seram dengan menggunakan batang kayu dan batu karang serta mem­bakar ban-ban bekas pada tiga titik jalan utama, Sabtu (26/7) pukul 09.00 WIT hi­ngga 11.30 WIt. Aksi ini menyebabkan jalur trans­portasi itu lumpuh total.

Empat negeri di Kabupaten SBB yaitu, Hatusua, Lohia­talla, Nuruwe dan Kawa, se­muanya merupakan tenaga kerja lokal yang bekerja pada perusahaan PT. SIM

Tindakan ini dilakukan buntut dari 424 karyawan PT Spice Island Maluku (SIM) yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan Pisang Abaka dirumahkan.

Pasalnya, Bupati SBB Asri Arman mengeluarkan SK mencabut opera­sional PT. SIM.

“Kami sangat kecewa terhadap bupati dalam mengambil kebijakan tersebut,” ungkap Ketua Gerakan SBB Bersih, Jacobus Heatubun saat berorasi.

Jacobus bilang, tindakan Bupati Asri Arman ini hanya sepihak, tidak memikirkan 424 para pekerja yang tersebar di Desa Kawa, Hatusua, Lohitalla dan Nuruwe yang saat ini dirumahkan oleh pihak perusahan.

Dia meminta dengan tegas DPRD harusnya proaktif kepada rakyat khususnya para pekerja. Sebab DPRD harus bertindak tegas karena masyarakat hanya menaruh perha­tian kepada wakil rakyat, karena kepercayaan masyarakat kepada bupati tidak ada lagi.

“DPRD sebagai presentasi rakyat seharusnya sama-sama dengan rakyat agar para pekerja ini tidak dirumahkan dan beraktivitas lagi seperti biasanya,” tegas Heatubun.

Heatubun menegaskan, apabila persoalan ini tidak diselesaikan se­cepatnya maka warga akan kembali melakukan aksi besar-besaran untuk kembali memblokir jalan lintas seram.

“Selaku putra daerah, kami men­dukung penuh PT. SIM untuk selalu beroperasi,” tegasnya.

Aksi ini berlangsung dari pukul 09.00 WIT hingga 11,30 WIT, di­mana warga menuntut DPRD sebagai perwakilan rakyat bisa segera me­nyelesaikan masalah tersebut

Bentuk Pansus

Setelah kurang lebih dua jam beraksi, akhirnya Ketua Komisi I DPRD Maluku, Recyson Fredy Pentury menemui warga.

Pentury mengatakan, dirinya akan memperjuangkan agar Bupati SBB segera mencabut SK terkait peng­hentian PT. SIM. Karena kebijakan itu justru menyebabkan ratusan anak negeri di rumahkan.

Kata dia, DPRD mengambil sikap cepat untuk melakukan rapat atau pertemuan terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, komisi dan badan untuk melihat persoalan tersebut.

Dikatakan, dirinya akan meminta DPRD SBB membentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ini dengan satu keputusan. Sebab lem­baga DPRD bersifat kolektif kelem­bagaan.

“Kami sebagai DPRD akan me­minta Bupati untuk segera mencabut SK tersebut dengan secepatnya. Ini sikap kami sebagai DPRD, karena kami berpihak kepada rakyat sesuai tuntunan sebagai anak negeri. Dan ini janji serta sumpah kami serta tidak jadi penghianatan sebagai anak negeri,” tegasnya.

Pentury mengatakan menyikapi tuntutan masyarakat Negeri Kawa, Nurue, Lohitala, dan Hatusua yang terdampak dari SK Bupati, DPRD langsung melakukan rapat.

“Kami langsung melakukan rapat dengan pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan badan dan pansus penyelesaian aset di kabupaten ini,” ujarnya.

Pentury yang juga Ketua Komisi I, memastikan, Senin (28/7) DPRD Kabupaten SBB akan melakukan rapat membahas masalah ini.

Selain itu, pihaknya akan mema­nggil Pemkab SBB dan bagian ter­kait serta PT. SIM untuk segera me­nyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak berlarut-larut.

Pentury meminta masyarakat memberikan kesempatan dan waktu sekaligus menjaga kambtimas di Kabupaten SBB.

“Supaya kita meyakinkan peme­rintah pusat, meyakinkan para investor untuk memberikan rasa aman bagi mereka berinvestasi mengelola sumber-sumber kekayaan alam yang ada di daerah ini, termasuk di Nu­rue,” tandasnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat karena aksi yang dilakukan tidak menimbulkan kor­ban. Karena terlahir dari niat baik untuk menuntut keadilan dari Pemerintah Kabupaten SBB.

Pentury kemudian meminta mas­yarakat untuk membuka blockade jalan, karena sangat berdampak luas.

Demo

Sebelum aksi palang jalan ini dilakukan, pada Rabu (23/7) ratusan karyawan ini melakukan demon­strasi di Kantor DPRD SBB mem­protes kebijakan bupati yang tidak memikir nasib mereka.

Masyarakat marah karena seba­nyak 424 karyawan telah dirumahkan oleh PT. SIM akibat kebijakan bupati yang mencabut izin operasional perusahaan ini. Ironisnya, DPRD Kabupaten SBB juga ikut men­dukung kebijakan bupati.

Kapolres Himbau

Sementara itu, Kapolres AKBP Andi Zulkifli kepada wartawan menyampaikan, aksi palang jalan ini merupakan bagian demokrasi atau penyampaian aspirasi terkait per­soalan pekerja yang dirumahkan oleh PT. SIM.

“Kami hadir untuk menjamin keamanan dan keteraturan. Aspirasi masyarakat merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampai­kan tanpa mengganggu ketertiban umum,” ucapnya.

Kapolres mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjaga situasi agar tetap kondusif. “Saya ucapkan terima kasih ke­pada seluruh pihak yang telah men­jaga situasi tetap kondusif serta mengimbau masyarakat untuk me­nyampaikan aspirasi secara tertib,” katanya.

Kapolres berharap, ke depan tidak ada lagi aksi penyampaian aspirasi yang harus dilakukan dengan cara memblokir jalan, karena hal itu justru menghambat aktivitas masyarakat lain yang juga memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum.

Dijelaskan, dalam catatan hukum bahwa tindakan pemalangan jalan yang menyebabkan terganggunya lalu lintas dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 192 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Barang siapa dengan sengaja merintangi pemakaian jalan umum, jembatan, atau sarana lalu lintas lainnya, dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

“Jika perbuatan tersebut meng­akibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas atau keselamatan orang lain, maka ancaman hukuman dapat diperberat sampai lima belas tahun penjara,” tegas Kapolres

Lanjut Kapolres, Polres SBB akan terus melakukan pemantauan dan bersinergi dengan masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum SBB.

Untuk diketahui,  aksi palang jalan oleh masyarakat Kairatu ini sempat menganggu kelancaran lalulintas dan kini  jalan trans seram sudah dibuka dan aktivitas kembali normal seperti biasanya.(S-18)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps