AMBON, Siwalimanews – Demi mencari bukti dan fakta dugaan tindak piÂdana korupsi dana hibah Negeri Akoon, Kecamatan Nusalaut Kabupaten MaÂluku Tengah, tim penyidik Cabjari Saparua meÂmeriksa 15 saksi.
Kasus yang kini berÂstatus penyiÂdikan itu seÂcara maraton digarap saksi-saksi oleh penyidik Cabjari Saparua.
Selain ke-15 saksi, masih ada puÂluhan saksi yang bakal diÂmintai keterangan meÂreka.
Demikian diungkapÂkan, Kacabjari Saparua, Ardy Kepada Siwalima melalui sambungan teleÂponnya, Kamis (2/11)
âSetelah naik status ke penyidikan untuk kasus Korupsi Negeri Akoon, hingga saat ini penyidik telah meÂmanggil dan memeriksa 15 saksi. DaÂlam kasus ini sendiri penyidik mengagendakan sekitar 20 an saksi lagi,â ungkap Ardy
Dikatakan, terkait kerugian negara, pihaknya sementara berkoordinasi dengan pihak auditor untuk nantinya menghitung nilai kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus tersebut.
âKita sementara berkoordinasi dengan auditor untuk menghitung kerugian negaranya. Untuk pastinya auditor yang akan kami minta untuk menghitung belum pasti karena ada beberapa yang masih koorÂdinasi,â cetusnya
Naik Dik
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana hibah bantuan Pemerintah Provinsi Maluku untuk pembangunan gedung gereja Akoon, Kecamatan Nusalaut, KaÂbupaten Maluku Tengah naik status dari penyelidikan ke penyidikan.
Naiknya status kasus tersebut ditetapkan setelah penyidik Kejari Ambon melakukan ekspos dan ditemukan adanya bukti-bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke peÂnyidikan.
Demikian diungkapkan, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, ArdyÂansah dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Kejari, Jumat (13/10).
Menurut Kajari, batuan Pemprov dan Pemda senilai 555 juta dari tahun 2008 sampai 2022 yang dilakukan ternyata pertanggungjaÂwaban fiktif.
âTim penyidik melalui forum ekspos telah bersepakat untuk menaikkan status penanganan perkara ini dari tindak penyelidikan menjadi tindak penyidikan,â ujar Kajari.
Dikatakan, dalam pembanguÂnan gedung Gereja Akoon ini terdapat sumbangan perorangan yang masuk ke rekening panitia pemÂbangunan sebesar Rp1.081 215. 864,95.
Selain itu, ada lagi bantuan dari Pemprov Maluku, sehingga yang menjadi masalah adalah dana hibah dimana pada tahun 2020 sebesar 200 juta berdasarkan SP2D nomor 0273/LSB/2020 tangÂgal 23 Juli 2020.
Selanjutnya pada tahun 2021 Negeri Akoon menerima dana hibah sebesar Rp100 juta berdaÂsarkan SP2D Nomor 0626/rsb/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Kasrul Selang sebagai Sekda Provinsi MaÂluku serta Ketua Panitia pemÂbangunan Gedung Gereja Akoon.
Kemudian bantuan dana hibah tahun 2018 dari Pemkab Maluku Tengah sebesar 160 juta rupiah yang dikirim melalui rekening panitia pada bank BPDM Cabang Ambon, dan dikeluarkan serta disimpan rekening panitia di Bank Mandiri Cabang Ambon.
Kata Kajari, bantuan Pemkab Maluku Tengah diterima panitia pusat melalui rekening panitia pusat sebesar 95 juta. Jadi total bantuan yang diterima berasal dari dana hibah baik dari Pemprov maupun Pemkab Maluku Tengah total sebanyak 555 juta rupiah.
Lebih jauh kata Kajari, tim penyidik menemukan laporan pertanggungjawaban baik bantuan hibah dari Pemprov Maluku maupun Pemkab Malteng adalah dokumen-dokumen fiktif.
âYang menjadi masalah bahwa uang-uang itu dipergunakan untuk pembayaran pembelian material-material namun nyatanya, apa yang digunakan oleh panitia dalam mempertanggungjawabkan laporan pemberian hibah baik oleh provinsi maupun Pemkab Maluku Tengah berdasarkan data-data dokumen fiktif,â sebutnya.
Di sisi yang lain, panitia tidak menggunakan bantuan hibah tersebut dengan membelanjakan sesuai dengan yang tertera. Hal ini ketika dikonfirmasi ke masing-masing penyalur material ditemuÂkan bahwa para penyalur tidak pernah memberikan catatan atau memberikan tanda tangan dalam dokumen-dokumen tersebut.
Dikatakan, dengan tindakan pelaporan secara fiktif negara dirugikan 200 juta lebih dalam kasus ini.
âAtas perbuatan tersebut tim penyidik menemukan indikasi kerugian keuangan sementara sebesar Rp284.250.000. Hal ini belum pasti namun nanti apabila dilakukan audit oleh auditor mungkin bisa bertambah lebih banyak,â tuturnya.
Karena kasus ini berada di KaÂbupaten Maluku Tengah, tambah Kajari, maka pihaknya akan melimÂpahkan kasus ini ke Cabang Kejari Ambon di Saparua untuk ditinÂdakÂlanjuti penanganan penyidikannya
âPosisi kasusnya adalah bahwa tahun 2010 dibentuk panitia pelakÂsanaan di Akoon dan Tahun 2015 dibentuk panitia Pusat di Ambon. Bahwa pembagian tugas panitia pusat di Ambon dan panitia pelakÂsana di Akoon adalah panitia Pusat di Ambon bertugas menghimpun dan mengirimkan bahan material ke Akoon, sementara untuk panitia di Akoon mengatur pelaksanaan pembangunan gereja di Akoon dan menghimpun dana Jemaat di Akoon,â sebutnya. (S-26)