AMBON, Siwalimanews – Borok dugaan penyimpangan dana 1,8 miliar Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mulai terkuak.
Dana 1,8 miliar merupakan hasil teÂmuan Inspektorat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
Informasi yang diperoleh Siwalima dari sumber di Pemprov Maluku, Kamis (24/4) setelah Inspektorat menemukan dana 1,8 miliar itu mantan bendahara peÂngeluaran PT yang diduga terlibat menoÂlak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan dilaporkan menghilang.
Dalam dokumen resmi pendampingan tertanggal 15 Oktober 2024 yang ditandaÂtangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono, disebutkan bahwa dari Rp6,9 miliar dana yang dicairkan, hanya sekitar 14 persen yang memiliki bukti penduÂkung, meskipun tidak lengkap. Sisanya dinilai tidak valid dan tidak dapat diyakini kebenarannya.
âTemuan mencakup tidak adanya kwitansi proyek, nota belanja yang tidak sesuai pencatatan dalam buku kas umum, hingga pencatatan fiktif sebelum transaksi terjadi,â demikian isi laporan tersebut.
Per 10 Oktober 2024, dana kas yang terÂsisa hanya Rp285 juta, sementara rekening dinyatakan kosong. Total dana yang belum dapat dipertanggung jawabkan mencapai Rp1.859.464.600, berdasarkan verifikasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kondisi ini semakin kompleks setelah mantan bendahara yang menÂjabat sebagai bendahara sejak 2023, dilaporkan enggan menandatangani SKTJM yang disodorkan oleh tim Inspektorat dan BKD pada Rabu (23/4/2025) kemarin.
Menurut sumber internal PemÂprov Maluku, PT kemudian menghiÂlang saat hendak diminta menanÂdatangani SKTJM oleh tim InspekÂtorat dan BKD yang mendatangi Kantor Dinkes Maluku kemarin.
Sumber juga mengungkap bahÂwa sejumlah kwitansi yang diÂgunakan sebagai laporan pertangÂgung jawaban dinilai fiktif. Salah satunya berkaitan dengan Program Pengobatan Kesehatan Bergerak (PKB) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) senilai Rp260 juta.
Meski program tidak berjalan, anggaran telah dicairkan sepeÂnuhnya dan tidak dikembalikan ke kas daerah.
âSalah satu yang diminta tim inspektorat kemarin itu agar mantan bendahara menandataÂngani soal 260 juta itu. Tapi dia kabur. Bahkan Kadis sampai cari dia kemarin,âujar sumber.
Sumber bahkan menyebutkan, bahwa PT sempat diusulkan untuk diganti pada Agustus 2024 lalu oleh Kadinkes. Namun, usulan terseÂbut ditolak oleh Penjabat Gubernur saat itu, Sadli Ie.
âKarena ditolak itu, Kepala Dinas Kesehatan minta audit ke InsÂpektorat, tetapi permintaan itu tidak jalan. Belakangan diketahui, ternyata itu diduga dilarang oleh Penjabat Gubernur,âujar Sumber.
Diketahui, dalam laporan itu, Inspektorat merekomendasikan agar dilakukan audit lanjutan dan memastikan seluruh dana yang belum dapat dipertanggung jawabÂkan segera diklarifikasi dan dikembalikan.
âKami sudah memerintahkan bendahara pengeluaran agar segera mempertanggung jawabÂkan seluruh dana tersebut,â tegas laporan Inspektorat
Terkait hal ini menurut sumber, bahwa ptoses audit sejak awal diduga dihalangi oleh Penjabat Gubernur Maluku yang saat ini sebagai Sekda Maluku.
Sementara itu Sekda Maluku, Sadli Ie yang dihendak dikonfirÂmasi Siwalima sejak Rabu (23/4) cepat-cepat keburu ke mobil diÂnasnya dan Kamis (24/4) Siwalima juga mencoba konfirmasi di ruang kerjanya ditunggu sejak pagi hingga sore namun tidak berhasil ditemui.
Dorong Audit
Dugaan penyimpangan dana di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku yang dilaporkan Inspektorat setemÂpat mendapat sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum.
Alfred V. Tutupary, Praktisi Hukum sekaligus Managing Partner AVT Law Office dan Ketua DPD PPKHI Maluku, menegaskan pentingnya audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai langkah krusial dalam menindaklanjuti potensi kerugian negara senilai Rp 1,8 miliar.
âBPK harus segera turun tangan melakukan audit investigasi. TeÂmuan Inspektorat merupakan alarm serius yang tidak boleh diabaikan,â tegas Tutupary kepada Siwalima melalui telepon seluÂlernya, Kamis (24/4).
Menurutnya, audit reguler yang selama ini dilakukan belum mamÂpu mendeteksi penyimpangan yang muncul dalam laporan InspekÂtorat. Oleh sebab itu, audit investigasi diperlukan untuk mengÂungkap secara detail penggunaan anggaran dan memastikan apaÂkah terjadi kerugian negara.
âJika hasil audit investigasi menemukan penyalahgunaan anggaran, maka langkah hukum harus segera diambil. BPK juga memiliki wewenang merekoÂmenÂdasikan pengembalian kerugian dan mendorong proses hukum jika rekomendasi tersebut tidak dipatuhi,â ujarnya.
Kata dia, peristiwa ini mencerÂminkan lemahnya sistem pengaÂwasan internal di tubuh instansi pemerintah, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran publik.
Ia mengingatkan bahwa angÂgaran yang diduga disalahgunakan tersebut sejatinya ditujukan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga penyelewengan apapun harus diproses tuntas.
âKami mendesak aparat peneÂgak hukum untuk bertindak cepat, adil, dan objektif. Pemberitaan media dapat menjadi pintu masuk untuk pengumpulan data dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait,â ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal proses ini, mengingat pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada penegak hukum semata.
âIni bukan hanya soal kerugian negara, tetapi soal kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Audit investigatif BPK adalah kunci awal untuk membuka tabir permasalahan yang ada,â pungkasnya. (S-25)