SIWALIMA.id > Berita
Borok Dana 1,8 M di Dinkes Terkuak Polisi-Jaksa Diminta Usut
Headline , Hukum | Jumat, 25 April 2025 pukul 23:32 WIT

AMBON, Siwalimanews – Borok dugaan penyimpangan dana 1,8 miliar Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mulai terkuak.

Dana 1,8 miliar merupakan hasil te­muan Inspektorat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

Informasi yang diperoleh Siwalima dari sumber di Pemprov Maluku, Kamis (24/4) setelah Inspektorat menemukan dana 1,8 miliar itu mantan bendahara pe­ngeluaran PT  yang diduga terlibat  meno­lak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan dilaporkan menghilang.

Dalam dokumen resmi pendampingan tertanggal 15 Oktober 2024 yang ditanda­tangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono, disebutkan bahwa dari Rp6,9 miliar dana yang dicairkan, hanya sekitar 14 persen yang memiliki bukti pendu­kung, meskipun tidak lengkap. Sisanya dinilai tidak valid dan tidak dapat diyakini kebenarannya.

“Temuan mencakup tidak adanya kwitansi proyek, nota belanja yang tidak sesuai pencatatan dalam buku kas umum, hingga pencatatan fiktif sebelum transaksi terjadi,” demikian isi laporan tersebut.

Per 10 Oktober 2024, dana kas yang ter­sisa hanya Rp285 juta, sementara rekening dinyatakan kosong. Total dana yang belum dapat dipertanggung jawabkan mencapai Rp1.859.464.600, berdasarkan verifikasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kondisi ini semakin kompleks setelah mantan bendahara yang men­jabat sebagai bendahara sejak 2023, dilaporkan enggan menandatangani SKTJM yang disodorkan oleh tim Inspektorat dan BKD pada Rabu (23/4/2025) kemarin.

Menurut sumber internal Pem­prov Maluku, PT kemudian menghi­lang saat hendak diminta menan­datangani SKTJM oleh tim Inspek­torat dan BKD yang mendatangi Kantor Dinkes Maluku kemarin.

Sumber juga mengungkap bah­wa sejumlah kwitansi yang di­gunakan sebagai laporan pertang­gung jawaban dinilai fiktif. Salah satunya berkaitan dengan Program Pengobatan Kesehatan Bergerak (PKB) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) senilai Rp260 juta.

Meski program tidak berjalan, anggaran telah dicairkan sepe­nuhnya dan tidak dikembalikan ke kas daerah.

“Salah satu yang diminta tim inspektorat kemarin itu agar mantan bendahara menandata­ngani soal 260 juta itu. Tapi dia kabur. Bahkan Kadis sampai cari dia kemarin,”ujar sumber.

Sumber bahkan menyebutkan, bahwa PT sempat diusulkan untuk diganti pada Agustus 2024 lalu oleh Kadinkes. Namun, usulan terse­but ditolak oleh Penjabat Gubernur saat itu, Sadli Ie.

“Karena ditolak itu, Kepala Dinas Kesehatan minta audit ke Ins­pektorat, tetapi permintaan itu tidak jalan. Belakangan diketahui, ternyata itu diduga dilarang oleh Penjabat Gubernur,”ujar Sumber.

Diketahui, dalam laporan itu, Inspektorat merekomendasikan agar dilakukan audit lanjutan dan memastikan seluruh dana yang belum dapat dipertanggung jawab­kan segera diklarifikasi dan dikembalikan.

“Kami sudah memerintahkan bendahara pengeluaran agar segera mempertanggung jawab­kan seluruh dana tersebut,” tegas laporan Inspektorat

Terkait hal ini menurut sumber, bahwa ptoses audit sejak awal diduga dihalangi oleh Penjabat Gubernur Maluku yang saat ini sebagai Sekda Maluku.

Sementara itu Sekda Maluku, Sadli Ie yang dihendak dikonfir­masi Siwalima sejak Rabu (23/4) cepat-cepat keburu ke mobil di­nasnya dan Kamis (24/4) Siwalima juga mencoba konfirmasi di ruang kerjanya ditunggu sejak pagi hingga sore namun tidak berhasil ditemui.

Dorong Audit

Dugaan penyimpangan dana di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku yang dilaporkan Inspektorat setem­pat mendapat sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum.

Alfred V. Tutupary, Praktisi Hukum sekaligus Managing Partner AVT Law Office dan Ketua DPD PPKHI Maluku, menegaskan pentingnya audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai langkah krusial dalam menindaklanjuti potensi kerugian negara senilai Rp 1,8 miliar.

“BPK harus segera turun tangan melakukan audit investigasi. Te­muan Inspektorat merupakan alarm serius yang tidak boleh diabaikan,” tegas Tutupary kepada Siwalima melalui telepon selu­lernya, Kamis (24/4).

Menurutnya, audit reguler yang selama ini dilakukan belum mam­pu mendeteksi penyimpangan yang muncul dalam laporan Inspek­torat. Oleh sebab itu, audit investigasi diperlukan untuk meng­ungkap secara detail penggunaan anggaran dan memastikan apa­kah terjadi kerugian negara.

“Jika hasil audit investigasi menemukan penyalahgunaan anggaran, maka langkah hukum harus segera diambil. BPK juga memiliki wewenang mereko­men­dasikan pengembalian kerugian dan mendorong proses hukum jika rekomendasi tersebut tidak dipatuhi,” ujarnya.

Kata dia, peristiwa ini mencer­minkan lemahnya sistem penga­wasan internal di tubuh instansi pemerintah, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran publik.

Ia mengingatkan bahwa ang­garan yang diduga disalahgunakan tersebut sejatinya ditujukan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga penyelewengan apapun harus diproses tuntas.

“Kami mendesak aparat pene­gak hukum untuk bertindak cepat, adil, dan objektif. Pemberitaan media dapat menjadi pintu masuk untuk pengumpulan data dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal proses ini, mengingat pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada penegak hukum semata.

“Ini bukan hanya soal kerugian negara, tetapi soal kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Audit investigatif BPK adalah kunci awal untuk membuka tabir permasalahan yang ada,” pungkasnya. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps