AMBON, Siwalimanews –Â Kedeputian III Badan NaÂsional Pengelola Perbatasan melalui Keasdepan InfraÂstruktur Ekonomi dan Kesra menggelar rapat koordinasi penguatan peran guru madÂrasah, dalam upaya peningÂkatan sumber daya manusia di kawasan perbatasan ProÂvinsi Maluku.
Kegiatan yang digelar, Rabu (25/1) secara hybrid meÂlalui daring dan luring dipuÂsatÂkan di Millenium Hotel Jakarta, dibuka oleh Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly RahaÂwarin.
Sementara rakor itu dihadiri oleh para pejabat/perwakilan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan MadÂraÂsah dan Direktorat KuriÂkulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah KeÂmenterian Agama, DirekÂtorat Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional, PerkumÂpulan Guru Madrasah Indonesia, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Provinsi MaluÂku, Asdep pada Kedeputian III SetÂtap BNPP, Perencana Madya pada Keasdepan/Biro Settap BNPP serta Perencana Muda pada Keasdepan/Biro Settap BNPP.
Humas BNPP dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Kamis (26/1) menÂjelaskan, pihak Kemenag meÂnyampaikan beberapa pokok bahaÂsan dan masukan antara lain, guru dan tenaga kependidikan Madrasah Kemenag menyiapkan dua bantuan untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yaitu, tunjangan khusus sebesar Rp1,5 juta/bulan bagi 4.700 guru serta bantuan intenÂsif sebesar Rp350 ribu bagi 210 ribu guru.
Kemenag juga berencana untuk melakukan pembangunan MAN Insan Cendekia di Kalimantan Utara serta pembangunan Madrasah terinÂtegrasi/satu atap (MI, MTs, MAN) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan akan direncanakan dibaÂngun di seluruh kawasan perbataÂsan 3T.
âKemenag hadir dengan program menyapa guru dengan 4K, yaitu kualifikasi guru, kompetensi guru, karir guru, dan kesejahteraan guru. TaÂhun 2022 Kemenag juga mengÂangÂgarkan dana sebesar Rp72 miliar untuk 4.700 guru,â tulis humas BNPP.
Dalam rilis tersebut juga diseÂbutkan, pihak Kemenag berkomitÂmen untuk melakukan peningkatan kompetensi guru di kawasan perbaÂtasan melalui program/kegiatan berbasis IT. Sementara terkait aspek peningkatan karir, Kemenag memÂbuat aplikasi elekronik penilaian angka kredit guru madrasah, kemuÂdian terkait aspek kompetensi guru dilakukan dengan skema pra jabatan di tahun 2023 untuk menyediakan kebutuhan guru di wilayah perÂbatasan.
Kendala yang dihadapi oleh para guru madrasah di kawasan perbaÂtasan adalah, jaringan internet dan telekomunikasi, serta kurangnya fasiÂlitator untuk pembinaan guru. Setiap tahun juga kemenag membeÂrikan bantuan untuk madrasah, untuk itu perlu dilakukan elaborasi dengan BAZNAS, BNPP, dan keÂmenag terkait bantuan dimaksud.
Selain itu, perlu dilibatkan juga Kementerian PAN-RB untuk pengÂuatan madrasah negeri dan peningÂkatan kapasitas SDM guru di kaÂwasan perbatasan.
Sementara pokok bahasan dan masukan dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM) yakni, pertama, berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 amandemen ke-4 meÂngamanatkan bahwa, negara memÂprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk meÂmenuhi kebutuhan penyelenggaÂraan pendidikan nasional.
âUntuk itu PGM Indonesia mengÂharapkan komitmen dari pemerintah pusat dan pemda untuk dapat memberikan alokasi anggaran sesuai dengan amanat UU, khususnya untuk pendidikan madrasah,â jelas pihak humas.
Kedua, PGM Indonesia Provinsi Maluku juga berharap, kesejahÂteraan guru honorer madrasah serta sarana dan prasarana seperti jariÂngan internet dan telekomunikasi madrasah di kawasan perbatasan kiranya dapat ditingkatkan, ketiga, kesejahteraan guru honorer madraÂsah di wilayah perbatasan kiranya dapat ditingkatkan.
Pasalnya, kehadiran PGM Indonesia Provinsi Maluku telah memÂberikan kontribusi positif terhadap capaian Indeks Pembangunan MaÂnusia (IPM) di kabupaten/kota, dengan banyak memberikan update terkait peningkatan kompetensi yang dapat diikuti oleh para guru madrasah di kawasan perbatasan Provinsi Maluku.
Empat, peningkatan kesejahteraan guru madrasah dapat dilakukan dengan konversi madrasah dibawah yayasan swasta menjadi madrasah negeri. Saat ini terdapat 412 lembaga pendidikan madrasah di Maluku bahkan kini kurang lebih sekitar 100 madrasah di Maluku sedang dalam proses menjadi madrasah negeri.
Kelima, kegiatan yang telah dilaÂkukan PGM Indonesia di Provinsi Maluku diantaranya adalah, pembiÂnaan guru daerah terpencil secara daring, pelatihan guru secara luring dan daring, membangun komunikasi aktif dengan para guru madrasah melalui Whatsapp, menyebarluasÂkan program PGM Indonesia pusat hingga daerah, rapat secara luring dan daring, mengikuti kegiatan naÂsional dan daerah, baik yang diÂadaÂkan oleh PGMI maupun mitra terkait dan pemberdayaan guru madrasah di daerah.
Enam, masalah krusial yang dihaÂdapi madrasah di Provinsi Maluku terkait dengan pengangkatan P3K guru honorer swasta, pemenuhan/pemerataan fasilitas pendidikan di madrasah, kesejahteraan guru honorer dengan upah dibawah UMR (Rp350 ribu/bulan), jaringan internet belum memadai dan tidak stabil, peningkatan kapasitas guru dibiÂdang IT dan penambahan madrasah negeri di daerah-daerah Maluku.
âKeenam, BNPP diharapkan, daÂpat fasilitasi untuk melibatkan KeÂmenterian Desa PDTT dalam, rangka membahas permasalahan para guru madrasah di daerah 3T dan kawasan perbatasan dan ketujuh, salah satu program/kegiatan PGM Indonesia adalah pengembangan UMKM guru madrasah, untuk itu perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut dengan program/kegiatan di BAZNAS, sehiÂngga dapat mendukung penguatan kapasitas guru madrasah di kawaÂsan perbatasan,â beber humas.
Untuk pokok bahasan dan masuÂkan dari BAZNAS dalam rilis itu disebutkan, peraturan BAZNAS NoÂmor: 3 tahun 2018 tentang PendisÂtribusian dan Pendayagunaan ZaÂkat. Pendistribusian terkait dengan program short term dan pendayaÂgunaan terkait dengan program long term, salah satunya untuk program pendidikan, dimana program penÂdidikan BAZNAS terfokus untuk beasiswa.
Kontribusi BAZNAS dalam peÂnyiaÂpan SDM masa depan, dianÂtaranya melalui program beasiswa. Salah satu delapan program prioritas pendistribusian dan pendayaÂguÂnaan BAZNAS adalah, program beasiswa BAZNAS seperti melalui program beasiswa khusus untuk daerah 3T dan Indonesia Timur yang inline dengan penguatan peran guru madrasah dalam upaya peniÂngkatan SDM di kawasan perbaÂtasan Maluku, selanjutnya perlu elaborasi dan kolaborasi antara BAZNAS, BNPP, Kemenag, dan PGM Indonesia.
âDiharapkan kepada PGM Indonesia untuk dapat melakukan sosiaÂlisasi terkait ketersediaan beasiswa khusus untuk Daerah 3T dan Indonesia Timur. mengingat pentingnya penguatan SDM di masa depan, BAZNAS berupaya untuk melakuÂkan penguatan terhadap penguatan program beasiswa yang sudah ada dan akan memperbanyak jenis beasiswa,â tandas pihak humas.
BAZNAS juga melalui model pengentasan kemisikinan zakatnoÂmics melakukan pemberdayaan sosial, pemberdayaan advokasi/dakÂwah, dan pembangunan kapasitas. Hal tersebut diharapkan dapat dikoÂlaborasikan untuk penguatan peran guru madrasah dalam upaya peniÂngÂkatan SDM di kawasan perbaÂtasan terutama di Provinsi Maluku.
Saat ini juga terdapat 14 anak dari kota/kabupaten di Provinsi Maluku yang mendapatkan program beasisÂwa Cendekia dari BAZNAS.
Untuk tindak lanjut dari rapat ini menurut Humas BNPP, sesuai PerÂmendagri Nomor: 84 tahun 2022 tenÂtang Pedoman Penyusunan APÂBD tahun anggaran 2023, poin ke-48 meÂnyatakan, pemda dapat meÂnyeÂdiaÂkan alokasi anggaran dalam APBD 2023 antara lain untuk madrasah, peÂsantren, serta pendidikan agama, termasuk guru madrasah, guru, pengawas, dan beserta peserta didikÂnya di bawah binaan Kemenag, seperti yang telah dilakukan oleh pemda kabupaten/kota di Jawa Barat.
Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga mengasuransikan guru madraÂsah sebesar Rp22 miliar, sehingga guru madrasah negeri di Jawa Barat mendapatkan asuransi kematian sebesar 41 juta rupiah. Ini diharapÂkan komitmen dari stakeholder terkait untuk mendukung peraturan tersebut, sehingga diperoleh keseÂjahÂteraan guru madrasah dan peningkatan kompetensi SDM guru madrasah di kawasan perbatasan.
âKemenag sebagai anggota BNPP dan mitra Asisten Deputi InfraÂstrukÂtur Ekonomi dan Kesra diharapkan dapat menjalin komunikasi kembali terkait progres pembangunan infraÂstruktur layanan sosial dasar di kawasan perbatasan yang dilakukan oleh Kemenag,â jelas humas.
Dalam rangka peningkatan kapaÂsitas SDM guru madrasah juga daÂlam rilis itu disebutkan perlu dilaÂkukan elaborasi dan kolaborasi terÂhadap program/kegiatan lebih lanÂjut, serta pengawalan secara berÂsama-sama antara BNPP, BAZNAS, Kemenag, PGM Indonesia.
Untuk diketahui, narasumber yang dihadirkan masing-masing, Direktur Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Ahmad Fikri, DirekÂtur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zain, Kasubdit KelemÂbagaan dan Kerja Sama Madrasah Kementerian Agama Papay SupÂriatna, serta Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia H. Yaya Ropandi. (S-06)