AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku mengakui membidik kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang pasir granit di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
Kasus ini dibidik Kejati Maluku berÂdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejati Maluku nomor Print-03/Q.1/Fd.2/02/2025 tanggal 19 Februari 2025.
Kasi Penkum dan Humas Kejati MaÂluku, Ardy mengakui, pihaknya sementara melakukan puldata dan pulbaket kasus tambang milik PT Waragonda Mineral Pratama (WMP) ini.
Kepada Siwalima melalui sambungan selulernya, Minggu (16/3) Ardy mengaÂtakan, penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku telah melayangkan panggilan dan menjadwalkan pemeriksaan terhaÂdap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Abdul Haris, guna dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
âBenar kita telah melayangkan surat panggilan kepada yang berÂsangkutan (Abdul Haris-red). PeÂmanggilan ini juga sebatas mengÂklarifikasi beberapa poin yang kita temukan setelah dilakukan pulÂbaket dan puldata terkait persoalan PT WMP ini,â ungkapnya
Dia mengatakan, permintaan keÂterangan awal sudah disamÂpaikan ke Kadis ESDM hanya tidak hadir, sehingga akan dipanggil lagi
âKita jadwalkan untuk dipanggil ulang,â ujarnya singkat.
Jaksa Bidik
Seperti diberitakan sebelumnya, diam-diam Kejati Maluku menguÂsut dugaan tindak pidana korupsi tambang pasir granit di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, KabuÂpaten Maluku Tengah.
Jaksa menduga ada praktik koÂrupsi dalam proses perijinan tamÂbang milik PT Waragonda Mineral Pratama (WMP) ini.
Kasus ini dibidik Kejati Maluku berdasarkan Surat Perintah PeÂnyelidikan Kepala Kejati Maluku nomor Print-03/Q.1/Fd.2/02/2025 tanggal 19 Februari 2025.
Kejaksaan Tinggi Maluku bahÂkan telah melayangkan panggilan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Abdul Haris, guna dimintai keterangan kasus tersebut.
Informasi yang diperoleh SiwaÂlima di Pemprov Maluku, Kadis ESDM mestinya dimintai keteraÂngan pada Kamis (6/3) lalu. Kadis bahkan diminta untuk membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin kepada perusahaan tersebut, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kasus tambang.
Kepala Dinas ESDM Maluku Abdul Haris, yang dikonfirmasi SiÂwalima, Selasa (11/3) usai mengÂhadiri pelantikan tim penggerak PPK se Maluku membenarkan diriÂnya telah menerima surat pangÂgilan dari Kejati.
Haris mengatakan surat panggiÂlan Kejati Maluku tersebut telah diterimanya sejak pekan lalu, namun sampai saat ini masih menunggu informasi lanjutan. âSudah saya terima surat pangÂgilan itu dari Minggu lalu, tapi saya belum hadir karena masih menuÂnggu inÂformasi ulang terkait waktu pemÂberian keterangan,â ungkap Haris.
Menurutnya, jika sudah ada infomasi lanjutan dari Kejati Maluku terkait waktu maka dirinya akan hadir untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas ESDM.
Kendati telah menerima surat panggilan namun Haris mengaku belum mengetahui kasus galian C di Kabupaten Maluku Tengah mana yang sedang diusut Kejati. âSaya juga belum tahu di KabuÂpaten MaÂluku Tengah mana yang dimakÂsudkan Kejati, sebab dalam suÂrat itu tidak disampaikan. MakaÂnya saya tunggu waktu saja,â jelasnya.
Haris memastikan dirinya akan kooperatif jika dipanggil Kejati guna memberikan keterangan terkait kasus yang diusut. âSebagai warga negara harus kooperatif,â terangnya.
Tuntut Cabut Izin
Sementara itu puluhan warga yang tergabung didalam Gerakan Masyarakat Adat Haya (GEMAH) menggelar aksi di Kantor Bupati Malteng,Rabu (12/3).
Mereka melakukan longmarch dari Tugu Pamahanu Nusa pada puÂkul 12.15 WIT, diawali dengan doa yang dipimpin Ustad Iwan Tuahan.
Mereka kemudian berjalan meÂnuju Kantor Bupati Malteng, dikawal ketat aparat kepolisian.
Namun, massa tidak dapat maÂsuk ke halaman kantor karena gerÂbang ditutup dan dijaga ketat oleh Satpol PP dan aparat kepolisian.
Meskipun demikian, para demonÂstran tetap menyampaikan orasi terÂkait dugaan perusakan lingkungan dan pelanggaran adat oleh PT WMP
Aksi berjalan kondusif, dengan pengamanan dari pihak kepolisian. Koordinator demo Reza Wailissa dalam tuntutannya kepada Wakil Bupati Malteng menuntut ganti rugi atas perusakan sasi adat senilai Rp 9.999.999.999.
Mereka juga meminta DPRD Malteng mengeluarkan rekomenÂdasi dan mencabutan izin usaha PT WMP.
Mereka juga mendesak Bupati Malteng mengajukan rekomendasi pencabutan izin PT WMP kepada pemerintah provinsi dan pusat.
Serta meminta Polres Malteng menangkap dan memproses karyawan PTWMP yang diduga terlibat dalam perusakan sasi adat Negeri Haya serta menuntut Polres Malteng membebaskan dua warga yang ditahan.
Akan Evaluasi
Sementara itu, Wakil Bupati Malteng, Mario Lawalata saat menemui para pendemo berjanji akan mengevaluasi tuntutan masÂyarakat Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, yang menuntut pencabutan izin usaha PT WMP.
âKami menerima semua aspiÂrasi yang disampaikan dan akan mengevaluasi ulang bersama Bupati Malteng. Saya memahami perasaan masyarakat, tetapi proÂses ini membutuhkan waktu dan kajian mendalam,â ujar Lawalata kepada massa aksi.
Lawalata juga meminta perwaÂkilan masyarakat terus berkoordiÂnasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan perkembangan tuntutan mereka.
Pernyataan ini disampaikan setelah GEMAH menyerahkan pernyataan sikap resmi yang berisi tuntutan pencabutan izin perusaÂhaan, ganti rugi atas perusakan sasi adat, serta pembebasan dua warga Haya yang ditahan oleh Polres Malteng. (S-26)