SIWALIMA.id > Berita
BI Mencatat Februari Inflasi Maluku Melandai
Ekonomi | Rabu, 4 Maret 2026 pukul 13:20 WIT

AMBON, Siwalima.id - Kantor Perwakilan Bank Indonesia mencatat inflasi bulanan di Provinsi Maluku pada Fe­b­ruari tercatat sebesar 0,58 persen (month to month/mtm) atau melandai dibandingkan bulan Januari 0,75 persen (mtm).

Meski demikian, secara tahunan inflasi Ma­luku masih berada di level 5,97 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,76 persen (yoy).

“Tekanan inflasi secara spasial terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon,” kata Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BI Maluku, Wahyu Indra Sukma, dalam rilisnya, Selasa (3/3).

Ia menyebut, Kabupaten Maluku Tengah men­­catat inflasi sebesar 1,21 % (mtm), semen­tara Kota Ambon sebesar 0,30 % (mtm).

Namun, laju inflasi yang lebih tinggi tersebut ter­tahan oleh deflasi di Kota Tual yang tercatat mi­nus 0,72 % (mtm). Secara tahunan, inflasi Maluku sebesar 5,97 % (yoy) berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen (yoy).

"Capaian ini juga lebih tinggi dibanding­kan realisasi Januari 2026 yang sebesar 4,70 % (yoy)," ujarnya

Kenaikan inflasi Februari terutama dido­rong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kedua kelompok tersebut masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,26 % (mtm) dan 0,17 % (mtm).

Komoditas hortikultura seperti buncis, to­mat, kacang panjang, dan sawi menjadi pe­nyumbang utama inflasi, dengan andil ma­sing-masing sebesar 0,14 %, 0,14 %, 0,12 % dan 0,08 % (mtm).

"Peningkatan harga dipengaruhi oleh naik­nya permintaan menjelang periode HBKN, di tengah aktivitas panen yang se­cara struktural masih dalam kondisi normal," katanya.

Selain itu, inflasi juga dipicu oleh ke­­nai­kan harga emas seiring meningkatnya per­mintaan aset safe haven di pasar intern­a­ional akibat ketidakpastian geopolitik global.

Ia menyampaikan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan program pengendalian inflasi melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera.

Selain itu, koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyampaian informasi harga serta pasokan kepada masyarakat terus diperkuat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.(S-25)

BERITA TERKAIT