AMBON, Siwalimanews – Investor asal Jepang, tertarik untuk menanamkan modal dalam jumlah besar, di Maluku Integrated Port.

Gubernur Maluku, Hen­drik Lewerissa, besok (7/10), dijadwalkan akan me­nandatangani perjanjian kerja sama, dengan investor asal Jepang, yang ter­tarik menanamkan modal­nya pada Maluku Integrated Port.

Diharapkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor asal Jepang itu akan jadi tonggak percepatan pembangunan proyek strategis nasional yang akan dibangun di Pulau Seram tersebut.

Kepada wartawan di Ambon, Sabtu (4/10), Gubernur Lewerissa men­jelaskan, penandatanganan kerja sama pembangunan MIP ini, akan dilakukan pada event World Ex­po Osaka 2025 yang diselenggara­kan oleh Bappenas di Jepang.

Gubernur bilang, MoU MIP ini merupakan langkah awal yang nyata dalam mewujudkan proyek pelabu­han internasional yang telah lama ditunggu.

“Sebagai Pemerintah Provinsi Ma­luku yang berinisiatif memba­ngun proyek ini, kami menyambut dengan sukacita rencana tersebut,” ucap gubernur.

Karenanya gubernur berharap dukungan penuh dari semua pihak, agar proyek ini benar-benar bisa direalisasikan sesuai dengan status­nya sebagai bagian dari proyek stra­tegi nasional.

“Mohon doanya agar dapat berja­lan aman, lancar dan sukses, sehi­ngga MIP benar-benar menjadi pintu kemajuan Maluku,” pinta gubernur.

Selain Gubernur, Bupati Seram Ba­gian Barat Asri Arman juga akan ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama pembangunan MIP tersebut.

Di Pulau Seram

MIP atau pelabuhan terintegrasi, adalah sebuah proyek pelabuhan terpadu yang bertujuan untuk menjadi pusat logistik dan distribusi barang di wilayah timur Indonesia, khususnya di daerah Maluku.

Pelabuhan ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan fasilitas guna mendukung ber­bagai aktivitas ekonomi, perikanan, logistik dan transportasi secara efisien dalam satu lokasi.

Karenanya, MIP membutuhkan lahan yang super luas, sekitar hampir 1.000 hektar. Saking besarnya, lahan pelabuhan ini mampu menampung perkembangan hingga 100 tahun ke depan.

Koordinator Project Management Unit (PMU) pembangunan MIP, RJ Lino kepada wartawan di Kantor Gu­bernur, Selasa (5/8) lalu  mengung­kapkan, setelah mendapatkan perse­tu­juan pemerintah pusat, maka Pe­merintah Provinsi Maluku sudah harus menyiapkan berbagai kebutu­han untuk merealisasikannya.

Langkah pertama yang harus disiapkan, kata Lino, adalah rencana tata ruang wilayah sebagai syarat utama dalam pengembangan proyek strategis nasional MIP.

“Setelah disetujui pemerintah, maka tata ruang itu yang harus diperhatikan baru kita bisa bergerak untuk menyiapkan berbagai hal termasuk studi kelayakan, karena dulu kan rencananya di Ambon tapi sekarang di Waisarisa, Seram Bagian Barat,” kata Lino.

Janji Dibangun

Sebelumnya, Menteri Badan Pe­ren­canaan Pembangunan Nasional Rachmad Pambudy memastikan, MIP tetap terealisasi sesuai skena­rio.

Penegasan ini disampaikan Pam­budy kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (16/6) lalu, men­jawab keraguan masyarakat Maluku, terkait realisasi MIP.

Pambudy bilang, Gubernur Malu­ku Hendrik Lewerissa merupakan gubernur yang paling intensif ber­koordinasi dengan dirinya, guna realisasi proyek strategis nasional Maluku Integrated Port.

Saya menyambut semangat pak gubernur. Tidak banyak gubernur yang punya semangat luar biasa seperti pak Hendrik Lewerissa, maka semangat itu harus dijawab oleh pemerintah,” ujar Pambudy.

Menurutnya, MIP  merupakan salah satu dari tiga proyek strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat selama lima tahun ke depan. Karena itu, realiasi terha­dap proyek strategis nasional terse­but sudah pasti berjalan sesuai de­ngan perencanaan yang telah dite­tapkan pemerintah pusat.

“Sudah pasti jalan karena MIP me­ru­pakan pengembangan pelabu­han yang terintegrasi,” ucap Pam­budy.

Dijelaskan, pelabuhan terintegrasi sangat dibutuhkan oleh Maluku guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebab untuk mengem­bang­kan potensi Maluku, maka harus dilakukan secara terintegrasi.

Pambudy mencontoh untuk meng­embangkan pariwisata di Maluku maka diperlukan pelabuhan yang me­ngintegrasikan seluruh aspek seperti energi, perikanan hingga pangan.

“Untuk memajukan Maluku maka dibutuhkan infrastruktur dan kalau kita membangun infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi dan holistik,” jelasnya.

MIP diharapkan dapat mengu­rangi ketergantungan pada Pelabu­han Surabaya dalam distribusi ba­rang ke wilayah Timur Indonesia.

Selain itu bisa dijadikan sebagai pusat distribusi strategis, dimana MIP akan menjadi simpul logistik ter­padu yang mempercepat arus barang ke seluruh wilayah Timur Indonesia termasuk peningkatan efisiensi, artinya dengan  sistem transportasi kapal RoRo (roll-on/roll-off), MIP diharapkan dapat mempercepat distribusi logistik dan menekan biaya operasional.

“Kemudian tujuannya juga untuk pengembangan wilayah, dimana lokasi MIP terletak di Waisarisa, Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, juga bertujuan untuk men­ciptakan pusat pertumbuhan baru dan pemerataan penduduk.

Tentunya dibutuhkan dukungan pemerintah, karena proyek ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025-2029 dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Adapun dampak positif MIP, yakni untuk peningkatan ekonomi dimana MIP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dengan menarik investasi dan men­ciptakan lapangan kerja:  percepatan distribusi efisiensi distribusi barang akan mempercepat perputaran eko­nomi dan meningkatkan ketersediaan barang di pasar akan MIP akan memperkuat konektivitas maritim dan memperlancar arus barang dan jasa antar pulau di Maluku. (S-20)