AMBON, Siwalimanews –Â Dipastikan besok, Rabu (28/9) Komisi I DPRD Maluku memanggil Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Andri Chandra Asâaduddin
Asâaduddin dipanggil guna menindaklanjuti laporkan tokoh agama atas kebijakan dan tindaÂkannya dinilai mencederai toleÂransi di Maluku pada Selasa (20/9) kemarin.
Keluhan para pemimpin umat terdiri itu terdiri dari, Ketua MUI Maluku, Abdullah Latuapo, Ketua Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia) Provinsi Maluku, WilÂhelmus Jauwerissa dan Kepala KanÂtor Wilayah Agama Maluku H Yamin.
Kepastian pemanggilan mantan Kepala BIN Sulawesi Tenggara ini diungkapkan langsung Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michael Tasane kepada Siwalima diruang kerjanya, Senin (26/9).
Tasane mengungkapkan, komiÂsi akan meminta klarifikasi dari penjabat Bupati SBB terkait poÂlemik penarikan mobil operasional bantuan pemkab kepada para tokoh agama.
Dijelaskan, pemanggilan PenjaÂbat Bupati Kabupaten Seram BaÂgian Barat merupakan langkah tegas yang ditempuh oleh Komisi I DPRD Maluku, guna mendeÂngarÂkan langsung alasan dibalik peÂngambilan kebijakan yang meÂngundang polemik tersebut.
Menurutnya, pihaknya telah mendengar poin-poin yang menÂjadi keluhan sejumlah tokoh agaÂma yang merasa kecewa dengan sikap Penjabat Bupati SBB itu, tetapi klarifikasi langsung harus dilakukan oleh penjabat yang bersangkutan.
âRabu kita panggil Penjabat BuÂpati SBB untuk klarifikasi sebelum kita mengeluarkan rekomendasi atas nama DPRD secara kelemÂbagaan,â tegas Tasane.
Dikatakan, Komisi I memiliki perhatian serius terhadap perÂsolaan Pemerintahan termasuk dengan kebijakan yang menyangÂkut keagamaan sebab tokoh agama memiliki peranan penting dalam menjaga kondusifitas di wilayah Maluku.
Ditambahkan, Komisi I akan mengeluarkan rekomendasi baik kepada Gubernur Maluku maupun maupun Mendagri guna perbaikan dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah Kedepan.
Toga Kecam
Lagi-lagi kebijakan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Andri Chandra Asâaduddin dikecam para pemimpin umat di Maluku.
Jika sebelumnya, Uskup Diosis Amboina, Mgr Seno Ngutra berÂsama para pemimpin umat melaÂporkan ke Mendagri melalui Gubernur Maluku, kali ini kebijakan dan tindakan mantan Kepala BIN Sulteng yang dinilai mencederai toleransi di Maluku, dikeluhkan para pemimpin umat yang terdiri dari, Ketua MUI Maluku, Abdullah Latuapo, Ketua Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia) Provinsi Maluku, WilhelÂmus Jauwerissa dan Kepala Kantor Wilayah Agama Maluku H Yamin.
Mereka melaporkan kelakuan karteket bupati yang tak lazim tersebut ke DPRD Maluku, Selasa (20/9).
Saat mendatangi Baileo Rakyat, Karang Panjang, mereka melaÂporkan kebijakan dan tindakan Asâaduddin yang dinilai intoleransi di Kabupaten Saka Mese Nusa itu.
Kedatangan pemimpin umat itu ditemui langsung Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury serta pimÂpinan dan anggota Komisi IV yang diketuai Samson Atapary, di ruang Ketua DPRD Maluku.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary usai pertemuan tersebut mengungkapkan, para pemimpin umat ini menyampaikan berbagai persoalan yang terkait dengan kebijakan penjabat Bupati SBB yang berpotensi menciptakan ketidakharmonisan umat keagamaan di Kabupaten SBB.
âMereka menyampaikan berbaÂgai persoalan yang dinilai tidak kondusif terkait dengan kebijakan penjabat Bupati SBB yang berÂpotensi menciptakan ketidakharÂmoÂnisan umat keagamaan, kata mereka intoleransi kebijakan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati,â ungkap Atapary.
Dikatakan, beberapa hal yang diadukan pimpinan umat beragaÂma, kata Atapary diantaranya, terÂkait dengan penataan aset yang berhubungan dengan 12 tahun lalu Pemda SBB memberikan pinjam pakai mobil operasional.
Pimpinan umat beragama tidak keberatan jika mobil operasional ditarik oleh pemda dalam kaitan dengan penataan aset, tetapi cara yang dilakukan oleh seorang penjabat bupati sangat tidak etis.
âMisalnya mobil pastor itu mereka ambil lalu dorong lalu beberapa di Ketua Klasis termasuk MUI, memerintahkan Satpol PP menarik tanpa suatu komunikasi dan koordinasi yang baik padahal mereka ini pimpinan lembaga keagamaan,â jelas Atapary.
Menurutnya, mobil operasional tersebut tidak dimintakan oleh tu pemimpin umat beragama tetapi atas inisiatif dari Pemkab SBB dibawah kepemimpinan Bupati Jacobus Putileihalat saat itu.
Bahkan, Ketua MUI dan Wakil Pastor di Kabupaten Seram BaÂgian BaÂrat yang hendak koordinasi dengan penjabat bupati tetapi tidak dilayani secara baik oleh Penjabat Bupati.
âMereka tunggu dari pagi sampai malam padahal ini koordinasi untuk kepentingan Pesparani di Tual yang merupakan event resmi, mestinya Penjabat harus paham itu,â tegas Atapary.
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Agama, H Yamin juga mengeluhÂkan pengelolaan haji yang agak berbeda dengan kabupaten lain, padahal dana hibah dari Pemda ditujukan kepada kantor agama sebagai penyelenggara haji.
Mestinya, dana hibah yang diÂberikan oleh pemkab tersebut diserahkan dan dikelola secara maksimal oleh panitia haji.
âMasa ini sampai ada pejabat kesra yang datang dan minta tas jamaah haji, artinya mekanismeÂnya tidak sesuai dengan apa yang diharapakan,â bebernya.
Tak hanya itu, untuk acara MPP AMGPM yang sedianya akan digelar di Kaibobu dan dimintakan PenÂjabat Bupati memfasilitasi akses jalan, tetapi tidak ditanggapi oleh Penjabat Bupati sehingga disamÂpaikan kepada gubernur dan diatasi.
Kebijakan Asâaduddin ini telah menciptakan anomali dan mengÂakibatkan benturan di akar rumput, karena sudah kaitan dengan lemÂbaga agama padahal tugas bupati melakukan pembinaan kepada umat beragama, termasuk melalui lembaga keagamaan.
âKalau sudah terjadi seperti ini, maka bagaimana membangun SBB yang merupakan bagian dari umat keagamaan, mestinya beliau tahu jabatan bupati ini jabatan sipil maka harus menyesuaikan deÂngan kaÂrakter masyarakat disana,â ucapnya.
Atapary menegaskan, penjabat bupati harus mengetahui kondisi sosial di Maluku termasuk di SBB, bahwa dalam kaitan dengan pemÂbangunan tidak bisa diserahkan kepada Pemkab saja, tetapi sinerÂgitas dengan lembaga informal baik keagamaan, kemasyarakatan maupun adat menjadi penting.
âMestinya bupati yang latar belakang intelijen harus memahaÂmi untuk bagaimana cara meÂmimpin dengan berbagai kompoÂnen, agar orang merasa terwakili untuk saling membangun SBB yang masih tertinggal jauh dari berbagai aspek,â cetusnya.
Sementara itu para pemimpin umat yang ditemui wartawan untuk mewancarai menolak berkomentar karena sudah melaporkan ke DPRD Maluku. âNanti dengan DPRD saja,â ujar mereka. (S-20)