AMBON, Siwalimanews – Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku dalam waktu dekat akan melimpahkan tiga berÂkas kasus dugaan korupsi pengadaan alat penunjang fasilitas pelayanan keseÂhatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021.
Tiga berkas tersangka yang sedang diproses doÂkumen kelengkapan guna dilimpahkan ke pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon yakni Ismail Umasugi selaku mantan Plt Kepala Dinas Kesehatan, Djumadi Sukadi, mantan Kasubbag PerenÂcanaan dan Keuangan serta PeÂjabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru dan Atok Suwarto selaku Direktur CV Sani Medika Jaya.
âSaat ini tim sementara meramÂpungkan berkas ketiga tersangka guna dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan, âungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima di Ambon, Senin (10/2).
Menurut Ardy, jika tidak ada kenÂdala maka tiga berkas tersangka bisa diselesaikan dan dapat diÂlimpahkan dalam pekan ini. KenÂdati begitu, Ia belum bisa memasÂtikan hari dan waktu pelimpahan.
âKalau tidak ada halangan, dalam minggu ini sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan pada prinsipnya JPU akan berupaya maksimal, sehingga secepatnya bisa dilanjutkan ke pengadilan,â tandasnya.
Sekedar diketahui, tiga tersangÂka sebelumnya telah ditahan oleh penyidik saat kasus tersebut maÂsih ditangani oleh DitreskrimÂsus PolÂda Maluku. Mereka ditahan seÂjak bulan November Tahun 2024.
Selanjutnya saat dilakukan pelimpahan berkas oleh penyidik ke JPU, ketiga tersangka juga diÂtahan sejak 9 Januari 2025 lalu selama 20 hari.
Penetapan 3 tersangka dilakuÂkan setelah penyidik DitreskrimÂsus Polda Maluku menggelar perÂkara dan ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan terÂsangka. âSetelah gelar perkara kasus ini, kita tetapkan dua tersangka yakni PPK dan Kontraktor, âjelas DirkrimÂsus Polda Maluku Kombes Hujra SouÂmena dalam keterangan persÂnya kepada wartawan di Mako DitresÂkrimsus Polda Maluku, Rabu (9/10).
Berdasarkan laporan hasil pemeÂriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara BPK RI nomor 36/LHP/XXI/2024 tanggal 15 Agustus 2024, terjadi kerugian negara sebesar Rp2.869.690.889.
Soumena menyebutkan, modus operandi yang dilakukan tersangka Djumadi Sukadi alias Madi selaku PPK SKPD Dinas Kesehatan KabuÂpaten Buru yakni, melakukan proÂses pencairan anggaran pengaÂdaan alat kesehatan kesehatan Mini Central Oxygen System pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan.
âTersangka Madi ini dibantu oleh tersangka Atok Suwarto alias Atok mendistribusikan anggaran terseÂbut, untuk kepentingan pribadinya, untuk memuluskan kejahatan mereka. Tersangka membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran, berita acara pemeÂriksaan pekerjaan, dan berita acara serah terima pekerjaan atas nama Setiyono selaku Direktur PT Sani Tiara Prima, serta menandaÂtangani kwitansi atas Direktur CV Sani Medika Jaya tanpa sepeÂngetahuan yang bersangkutan,â tutur Soumena.
Lanjut Soumena, tersangka Madi memasukkan rekening lain yaitu CV Sani Medika Jaya milik Atok Suwarto dan bukan PT.Sani Tiara Perima selaku Perusahaan yang berkontrak.
Tersangka Djumadi juga memeÂrintahkan tersangka Atok selaku pemilik CV Sani Medika Jaya mendistribusikan uang kepada pihak-pihak yang tidak terkait, dengan pengadaan Mini Central Oxygen System yang diterima dalam rekening CV. Sani Medika Jaya senilai Rp 2.869.690.889.
âParahnya, uang pembayaran pengadaan Mini Central Oxygen System senilai Rp 2.869.690.889 itu bukan digunakan sesuai perunÂtukan namun untuk kepentingan pribadi, âungkapnya.
Sementara itu, untuk tersangka Atok selaku pemilik CV Sani Medika Jaya diperintahkan tersangka Madi untuk membantu secara aktif menÂdistribusikan uang kepada pihak-pihak terkait dengan PengaÂdaan Mini Central Oxygen System yang diteÂrima dalam rekening CV Sani Medika Jaya senilai Rp 2.869.690.889.
Selain dua tersangka itu, peÂnyidik juga menetapkan adik kandung mantan Bupati Buru Ramly Umasugi sebagai tersangÂka. Ia diketahui sebagai aktor utama kasus dugaan korupsi pengadaan 6 unit Mini Central Oxygen System senilai Rp9.6 milliar.
Dalam proyek tersebut, Umasugi berperan sebagai pengguna anggaran sekaligus pejabat pemÂbuat komitmen. (S-29)