AMBON, Siwalimanews – Berkas kasus dugaan korupsi anggaran dana BOS di SMP 9 Ambon yang menyeret Kepala SeÂkolah Lona Parinussa masuk tahap dua dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) KejakÂsaan Negeri Ambon, Rabu (5/3).
Selain berkas Parinussa, penyiÂdik juga telah melimÂpahÂkan berkas dua tersangka lainnya yakni Mariance Laturate dan Yuliana Putileihalat.
Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo kepada Siwalima menjeÂlaskan, proses pelimpahan berkas dari penyidik ke JPU karena berkas para tersangka sudah dinyatakan lengkap.
âBerkas tiga tersangka sudah lengkap jadi kita limpahkan ke tahap dua hari ini, âterangnya.
Sebelum dilimpahkan ke tahap dua, ketiga tersangka terlebih daÂhulu menjalani serangkaian proÂses pemeriksaan yang berlangÂsung pukul 13.30 WIT. Para terÂsangka, kata Talompo didampingi tim penasehat hukum masing-masing.
âTiga tersangka kita bawah dari Lapas Perempuan pukul 11.30 WIT dan baru diperiksa dan lakukan tahap dua pukul 13.30 WIT sampai selesai dan kita bawah lagi ke Lapas Perempuan,â ujarnya.
Disinggung soal upaya prapeÂradilan yang diajukan oleh terÂsangka Lona Parinussa, Talompo tidak mau berkomentar lebih jauh. Menurutnya semua orang punya kesempatan dalam upaya hukum sehingga Kejari menghargai proÂses tersebut.
âKalau soal praperadilan yah itu urusan lain yah. Yang pasti proses hukum tetap harus berlanjut,â tandasnya.
Sementara itu Hendrik Lusikooy yang merupakan Kuasa Hukum tersangka Mariance Laturate seÂlaku bendahara SMP 9 mengakui, proses tahap dua merupakan keÂwenangan dari tim penyidik untuk melimpahkan berkas tersangka ke JPU. Sehingga pihaknya mengikuti mekanisme yang ada yaitu penÂdampingan terhadap kliennya.
Kendati begitu, saat ini JPU tidak bisa memproses berkas itu untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Sebab Kepsek SMPN 9 Ambon, Lona Parinussa sementara mengajuÂkan upaya praperadilan di PengÂadilan Negeri Ambon.
âJadi sekalipun dilakukan tahap II hari ini, tetapi yang harus diperÂhatikan ialah, Penuntut Umum tidak boleh melimpahkan berkas 3 tersangka ke pengadilan. Sebab ada aturan yaitu surat edaran Jaksa Agung yang menyatakan bahwa jika tersangka mengajukan praperadilan maka Jaksa Penuntut Umum tidak boleh melimpahkan berÂkas tersangka ke pengadilan, âjelas Lusikooy kepada Siwalima di Kantor Kejari Ambon.
Nantinya, kata Lusikooy, setelah ada putusan praperadilan dari pengadilan, baru JPU bisa menenÂtukan sikap selanjutnya. Apabila nanti pengadilan mengabulkan upaya praperadilan dari Kepsek SMP 9, maka sudah tentu semua berkas dan penahanan tersangka dinyatakan tidak sah.
Akan tetapi, apabila praperadilan itu menolak, maka JPU bisa memÂproses kasus itu untuk dilimpahÂkan ke pengadilan.
âMau terima atau tidak upaya praperadilan yang diajukan oleh ibu Lona itu nanti diputuskan daÂlam sidang. Yang pasti untuk saat ini berkas para tersangka semenÂtara tidak bisa diproses ke pengaÂdilan,â tandasnya.
Pantauan Siwalima, ketiga terÂsangka setelah selesai menjalani proses tahap dua, kemudian diÂgiring ke mobil tahanan nomor polisi B 7125 SPA sekitar pukul 15.00 WIT.
Dengan mengenakan rompi orange para tersangka kemudian meÂnaiki mobil tahanan dan selanÂjutnya dibawa ke Lapas PeremÂpuan Ambon.
Ditahan
Untuk diketahui, Kejari Ambon menahan Kepala SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinussa dan dua benÂdaharanya, Mariance LatumeÂten dan Yuliana Puttileihalat.
Mereka ditahan atas kasus duÂgaan tindak pidana korupsi angÂgaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020- 2023.
Penahanan ini dilakukan seÂtelah penyidik Kejari Ambon meneÂtapkan ketiganya sebagai tersangÂka dan selanjutnya ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Ambon, Kamis (27/3).
Dari hasil pemeriksaan, tim peÂnyidik Kejari Ambon menemukan dugaan bukti korupsi sehingga akhirnya menetapkan Kepsek dan dua bendaharanya sebagai terÂsangka.
Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah dalam keterangan pers kepada wartawan mengungÂkapkan, pihaknya telah melakukan upaya hukum berupa jemput paksa terhadap Kepala SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinussa (LP).
Langkah itu dilakukan karena yang bersangkutan sudah tiga kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi namun tidak pernah hadir.
âHari ini kita lakukan penegakan hukum dengan melakukan upaya paksa, dengan membawa LP ke Kejaksaan Negeri Ambon untuk segera menuntaskan proses penyidikan yang ditangani di Kejari Ambon, âkata Kajari.
Kajari menjelaskan, saat dilakuÂkan upaya panggil paksa, status LP masih sebagai saksi. Namun setelah melalui pemeriksaan dan dikolaborasikan dengan berbagai keterangan lain serta alat bukti, maka penyidik kemudian menetapÂkan LP sebagai tersangka berÂsama dengan ML dan YP.
âSaat jemput paksa, LP masih berÂstatus saksi. Kemudian kita peÂrikÂsa setelah itu kita tetapkan LP seÂbagai tersangka, dan diikuti dengan saudara ML dan YP, â ujarnya.
Kajari menyebutkan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena dalam pengelolaan dana BOS tahun 2020 hingga 2023 tidak melibatkan pihak lain.
Pasalnya, pada tahun 2020 SMPN 9 menerima alokasi dana BOS dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp1,4 miliar, tahun 2021 Rp1,5 miliar, tahun 2022 Rp1,4 miliar dan tahun 2023 Rp1,5 miliar.
Kajari menegaskan, dalam penyidikan kasus ini pihaknya telah memeriksa 68 saksi serta bukti surat dan dokumen lainnya sehingga ditemukan fakta bahwa. pengelolaan dana BOS SMP 9 dari tahun 2021-2023 dikelola langÂsung oleh LP, YP dan ML tanpa melibatkan pihak lain dari sekolah.
Selain itu, dari kurun waktu tahun 2020 sampai 2023 adanya kekurangan pertanggung jawaban berupa pengeluaran belanja fiktif, pembayaran honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarÂnya di sekolah.
Berdasarkan temuan hukum terÂsebut, negara mengalami keÂrugiÂan dari perbuatan para terÂsangka sebesar Rp1.862.769.063,-
âKegiatan atau belanja yang tidak disertai dengan laporan pertanggung jawaban bukti yang sah dan tidak sesuai peruntukan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.862.769.063, âsebutnya.
Ditetapkan TersangkaÂ
Kepala SMPN 9 Ambon dan dua bendahara sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari pada tanggal 23 September 2024
Tetapi kemudian tersangka KepÂsek mengaju praperadilkan ke PeÂngadilan Negeri Ambon, dan pada 23 Oktober 2024 hakim memuÂtuskan membatalkan penetapan tersangka, sehingga Kejari memÂbebaskan LP.
Namun tak lama setelah putusan praperadilan itu, tanggal 28 Oktober 2024 kejari kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru untuk mengÂusut kasus ini. (S-29)