AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku akan memanggil PeÂrum Bulog untuk mempertanyakan kelangkaan beÂras di Maluku.
Demikian diÂungÂkapkan, Anggota DPRD Maluku AlhiÂdayat Wajo kepada wartawan di Baileo RakÂyat Karang PanÂjang Ambon, Sabtu (5/7) merespon kelangÂkaan beras di KaÂbupaten Maluku Tengah.
Pemanggilan itu, menurutnya, penting guna memÂpertanyakan seÂjauhmana peran Bulog dalam menjamin keterÂsediaan dan stabilitas harga beras di Maluku Tengah.
âKita akan sampaikan kepada rekan-rekan di komisi II untuk memaÂnggil pihak Bulog. Mengapa demikian?, Bulog harus bisa menÂjelaskan kepada publik, kenapa beras bisa langka dan mahal. Jangan sampai terjadi pembiaran atau kelalaian dalam distribusi. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,â Tegas Alhidayat
Anggota DPRD dapil Malteng dari Fraksi PDIP ini mengungÂkapÂkan, krisis kelangkaan dan meÂlonjaknya harga beras yang tengah dialami warga Kabupaten Maluku Tengah, terutama di wilayah Seram Utara. Dimana warga mulai meÂngeÂluhkan sulitnya mendapatkan beras di pasaran, sementara harga terus merangkak naik tanpa kendali.
Selain itu Alhidayat mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut. Olehnya itu ia meminta agar segera ada langkah tegas dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait.
âIni situasi darurat yang tidak boleh dianggap remeh. Beras seÂbagai kebutuhan pokok rakyat saat ini langka dan mahal. Pemerintah daerah harus merespon ini deÂngan cepat tidak bisa tinggal diam,â beber Alhidayat.
Lebih lanjut Alhidayat mengÂusulkan agar dilakukan operasi pasar secara masif di titik-titik yang paling terdampak, khususnya di wilayah Seram Utara yang saat ini disebut sebagai daerah dengan tingkat kelangkaan paling parah.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku, Bulog, dan pihak distributor untuk duduk bersama mencari solusi konkrit, dan meÂmastikan bahwa tidak ada praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan buatan.
âKalau perlu, bentuk satgas pengawasan distribusi beras yang melibatkan DPRD, kepolisian, dan elemen masyarakat. Kita tidak boleh biarkan rakyat kelaparan di tengah tumpukan kebijakan yang tidak berjalan,â pungkasnya. (S-26)