SIWALIMA.id > Berita
Beras Langka, Dewan akan Panggil Bulog
Daerah , Headline | Senin, 7 Juli 2025 pukul 23:55 WIT

AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku akan memanggil Pe­rum Bulog untuk mempertanyakan kelangkaan be­ras di Maluku.

Demikian di­ung­kapkan, Anggota DPRD Maluku Alhi­dayat Wajo kepada wartawan di Baileo Rak­yat Karang Pan­jang Ambon, Sabtu (5/7) merespon kelang­kaan beras di Ka­bupaten Maluku Tengah.

Pemanggilan itu, menurutnya, penting guna mem­pertanyakan se­jauhmana peran Bulog dalam menjamin keter­sediaan dan stabilitas harga beras di Maluku Tengah.

“Kita akan sampaikan kepada rekan-rekan di komisi II untuk mema­nggil pihak Bulog. Mengapa demikian?, Bulog harus bisa men­jelaskan kepada publik, kenapa beras bisa langka dan mahal. Jangan sampai terjadi pembiaran atau kelalaian dalam distribusi. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” Tegas Alhidayat

Anggota DPRD dapil Malteng dari Fraksi PDIP ini mengung­kap­kan, krisis kelangkaan dan me­lonjaknya harga beras yang tengah dialami warga Kabupaten Maluku Tengah, terutama di wilayah Seram Utara. Dimana warga mulai me­nge­luhkan sulitnya mendapatkan beras di pasaran, sementara harga terus merangkak naik tanpa kendali.

Selain itu Alhidayat mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut. Olehnya itu ia meminta agar segera ada langkah tegas dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait.

“Ini situasi darurat yang tidak boleh dianggap remeh. Beras se­bagai kebutuhan pokok rakyat saat ini langka dan mahal. Pemerintah daerah harus merespon ini de­ngan cepat tidak bisa tinggal diam,” beber  Alhidayat.

Lebih lanjut Alhidayat meng­usulkan agar dilakukan operasi pasar secara masif di titik-titik yang paling terdampak, khususnya di wilayah Seram Utara yang saat ini disebut sebagai daerah dengan tingkat kelangkaan paling parah.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku, Bulog, dan pihak distributor untuk duduk bersama mencari solusi konkrit, dan me­mastikan bahwa tidak ada praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan buatan.

“Kalau perlu, bentuk satgas pengawasan distribusi beras yang melibatkan DPRD, kepolisian, dan elemen masyarakat. Kita tidak boleh biarkan rakyat kelaparan di tengah tumpukan kebijakan yang tidak berjalan,” pungkasnya. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps