AMBON, Siwalimanews – Setelah ketegasan dari Komisi III DPRD Maluku, berbagai kalangan membeÂrikan dukungan kepada lembaga legislatif untuk seÂcepatnya membentuk paÂnitia khusus Mess Maluku.
Usulan rekomendasi pembentukan pansus oleh Komisi III DPRD Maluku dinilai sebagai langkah tepat untuk membongkar borok dugaan penyimpaÂngan proyek rehabilitas Mess Maluku yang mengÂuras APBD 20,7 miliar.
Akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu menyambut baik dorongan Komisi III DPRD Provinsi Maluku, agar dibentuk Pansus Mess Maluku yang dinilai bermaÂsalah.
Menurutnya, sebagai upaya untuk memastikan setiap anggaran daerah digunakan secara baik maka Pansus adalah alterÂnatif yang dapat digunakan DPRD.
âPansus ini kan memiliki tugas untuk mengusut lebih dalam lagi persoalan Mess Maluku jadi ini bagus, jadi secepatnya harus dibentuk oleh pimpinan DPRD Maluku,â jelas Tahitu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (12/7).
Dijelaskan, Mess Maluku harus dikelola dengan baik guna menÂdatangkan PAD bagi Maluku, namun faktanya empat tahun pemerintah Murad Ismail justru daerah mengalami kerugian yang cukup besar.
Hal ini terjadi karena daerah telah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk rehabilitasi Mess Maluku, tetapi tidak ada manfaat yang didapat daerah seÂperti ditahun-tahun yang lampau.
Karenanya, Tahitu berharap adanya keseriusan dari DPRD untuk segera membentuk pansus dan mengusut persoalan Mess Maluku.
Harus Cepat
Terpisah, pengamat pemerinÂtahan, Nataniel Elake mengataÂkan rencana pembentukan panÂsus mes Maluku mestinya dilaÂkukan sejak tahun 2022 lalu ketika pekerjaan Mess Maluku tidak kunjung tuntas.
âMemang agak terlambat kalau mau dibentuk pansus, tetapi tidak menjadi masalah sebab lebih baik terlambat dibentuk dari pada tidak sama sekali, jadi ini langkah tepat DPRD,â ungkap Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (12/7).
Elake menegaskan, pembenÂtukan pansus harus diikuti deÂngan niat baik dari DPRD Maluku untuk mengusut penyalahgunan keuangan daerah, artinya tidak boleh terpengaruh dengan inteÂvensi pihak lain.
Sebab, terlepas sebagai aset Pemprov Maluku, tetapi yang terÂpenting Mess Maluku merupakan salah satu sumber pendapatan Pemprov yang dapat dimanfaÂatkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Apalagi, selama pemerintahan Murad Ismail hingga menjelang berakhirnya masa jabatan GuÂbernur di Desember 2023 mendaÂtang, gedung Mess Maluku ini tidak difungsikan.
Elake pun berharap jika nanti Pansus Mess Maluku dibentuk, maka DPRD harus bekerja secara profesional sehingga pelaku kejahatan di Mess Maluku dapat ditemukan minimal ada rekoÂmendasi kepada pihak penegak hukum.
âYang pasti kita mendorong agar tidak terlalu lama DPRD sudah membentuk pansus seÂbab, Mess Maluku ini potensi keuangan negara yang saat ini disalahgunakan,â cetusnya.
Dorong Bentuk Pansus
Seperti diberitakan sebelumÂnya, Komisi III DPRD Maluku mencium adanya aroma dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi Mess Maluku.
Aset daerah yang menguras APBD Rp20,7 miliar itu hingga kini tak kunjung tuntas dikerjakan.
Komisi III bahkan tiga kali terjun langsung mengawasi Kantor Perwakilan Maluku di Jalan Kebon Kacang Raya, Nomor 20 Jakarta Pusat itu.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengaku, sebagai ketua komisi, pihaknya merasa aneh dan janggal, sebab jika dilihat dari anggaran yang dicairkan mencapai 20.7 persen mestinya proyek ini tuntas, tetapi nyatanya belum tuntas.
Karena itu, Komisi III DPRD Provinsi Maluku akan merekoÂmendasikan pembentukan panÂsus Mess Maluku kepada pimÂpinan DPRD, guna mengusut proyek rehabilitasi yang tidak kunjung tuntas.
Demikian diungkapkan RahakÂbauw saat diwawancarai SiwaÂlima melalui sambungan seluÂlernya, Selasa (11/7) merespon desakan sejumlah pihak agar DPRD membentuk pansus Mess Maluku.
Kata dia, sesakan pembentuÂkan Pansus Mess Maluku oleh berbagai pihak sangatlah berÂalasan, sebab Mess Maluku meÂrupakan aset Pemerintah Provinsi Maluku yang sifatnya produktif untuk meningkatkan PAD.
Menurutnya, DPRD wajib benÂtuk pansus untuk menulusuri adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan rehabiÂlitasi gedung Mess Maluku yang berada di Jalan Kebun Kacang Jakarta Pusat.
Apalagi, untuk pekerjaan reÂhabilitasi gedung Mess Maluku, Dinas PUPR Maluku sebanyak empat kali mengganti kontraktor walaupun pergantian itu tidak membuat pekerjaan tuntas.
âSaya optimis bahwa terhadap pekerjaan Mess Maluku sudah patut di duga ada unsur korupsi terhadap pekerjaan tersebut, karena itu saya akan dorong untuk bentuk pansus untuk itu,â tegas Rahakbauw.
Politisi Golkar Maluku ini meÂmastikan sebagai ketua komisi, dirinya akan berkoordinasi deÂngan pimpinan DPRD guna pembentukan panitia khusus Mess Maluku.
Rahakbauw menjelaskan, Komisi III beberapa kali melakuÂkan kunjungan kerja ke Jakarta dalam rangka pengawasan terÂhadap Mess Maluku di Jakarta, dan bertemu langsung Plh Kadis PUPR Maluku, Ella Sopalatu.
Dalam pertemuan tersebut, Sopalatu berjanji seluruh pekerja akan rampung pada Desember 2021 dan akan difungsikan pada Januari 2023, namun faktanya tidak seperti yang dijanjikan.
Bahkan awal Januari 2023, Komisi III DPRD kembali melaÂkukan kunjungan kerja ke Mess Maluku dan dijanjikan pekerjaan akan tuntas pada Juni 2023 lalu, fatalnya janji ini tidak kunjung direalisasikan dan pekerjaan Mess Maluku belum tuntas.
âKita saat itu bertemu di geÂdung wisma Maluku lantai III di hadiri oleh Ketua DPRD sebagai koordinator Komisi III, dan sesuai kesepakatan janjinya tuntas di bulan Juni 2023, setelah jatuh tempo sesuai yang dijanjikan ternyata Mess Maluku belum selesai dikerjakan,â kesal RahakÂbauw.
Untuk diketahui, rehabilitas pembangunan Mess Maluku sebagai kantor Perwakilan di
Jalan Kebon Kacang Raya, Nomor 20 Jakarta Pusat yang hingga 4 tahun kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno tak kunjung selesai.
Tak tanggung-tanggung sejak tahun 2020 hingga 2023 ini PemÂprov Maluku melalui Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar 20.7 miliar rupiah.
Berdasarkan data pada laman lpse.malukuprov.go.id, pada tahun 2020 sebesar 7.5 anggaran daerah digelontorkan, bahkan dilanjutkan pada tahun 2021 sebesar 1,7 miliar.
Tahun 2022, Dinas PUPR Maluku kembali menggelontorkan 4.3 miliar termasuk 2.8 miliar untuk pembelian meubel dan pada tahun 2023 ini Dinas PUPR kembali mengelontorkan 4.4 miliar rupiah.(S-20)