AMBON, Siwalimanews – Empat warga Desa Wakal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bentrok Hitu-Wakal yang terjadi pada Senin, 27 Februari 2023 lalu.
Empat tersangka tersebut yaitu, Ramis Bakai alias Baret, Dedi Nakul alias Kertas, Arwan Mahu alias Arwan dan Husein Wael alias Buce.
Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease telah menahan dua terÂsangka. Dedi Nakul dan Husein Wael. Sementara dua tersangka lainnya yakni Bakai Alias Baret dan Arwan Mahu alias Arwan masih dalam peÂngejaran.
Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Raja Arthur Simamora Lumongga yang didampingi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat dan Dirkrimum Kombes Andry Iskandar dalam keterangan persnya di Mapolresta Ambon, Senin (19/6) menjelaskan, terdapat dua kasus yang melatar belakangi konflik di Hitu-Wakal yakni penganiayaan oknum anggota TNI dan penembakan yang menewaskan satu warga Wakal.
âKasus pertama kita ekspos 2 terÂsangka yang kita jadikan DPO, setelah tersangka tertangkap ternyata ada 2 lagi. Perannya beda, Buce pemÂbacokan anggota TNI, Arwan pengÂaniayaan anggota TNI, Baret mengÂambil senjata dan memukul anggota TNI, bagitupun Dedi yang melakuÂkan penganiayaan,â tutur KapolÂresta.
Dia menjelaskan, terkait dengan penembakan warga Wakal, pihaknya terus melakukan pengembangan dengan meminta keterangan saksi, salah satu saksi yang aktif memberiÂkan keterangan yakni Dedi Nakul alias Kertas yang juga merupakan tersangka.
Dalam keterangannya Nakul meÂngaku dalam penganiayaan anggota TNI ada perebutan senjata Api yang kemudian dalam perebutan senpi ada letusan dari senpi tersebut yang mengarah ke arah anggota Brimob.
âKita masih lakukan penyelidikan walaupun penanganan kasus ditaÂngani Krimum, bahwa ternyata yang dirampas Baret adalah milk anggota TNI dan diarahkan ke arah jembatan, dimana anggota brimob berdiri. Jadi Baret ini menembak tanpa melihat sasarannya arahnya ke Brimob di seberang jembatan. Saya tidak justifikasi kalau pelaku itu dia, kita dalami, dan dari pemeriksaan Nakul harus menjadi titik poin,â tandasnya.
Di tempat yang sama, Dirkrimum Polda Maluku, Kombes Andry IsÂkanÂdar mengatakan tsaat ini pihakÂnya telah memeriksa 3Â warga Wakal, hanya untuk saksi yang menolong korban belum memenuhi panggilan.
âUntuk saksi yang menolong korÂban sampai saat ini belum memberiÂkan keterangan. Kami minta warga untuk aktif memberikan keterangan agar semua jelas, sehingga yang menjadi tanda tanya masyarakat bisa terungkap,â ujarnya.
DPO Kabur
Ramis Bakay alias Baret, DPO kasus penganiayaan di Negeri WaÂkal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, kembali berulah. Kali ini, Ia melakukan pemalakan terhadap warga yang melintas di ujung Desa Wakal, Sabtu (17/6).
Aksi kejahatan pemalakan terhaÂdap setiap mobil yang melintas terÂsebut dilaporkan masyarakat karena sudah meresahkan, tim Buru Sergap Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease kemudian dikerahkan.
Upaya penangkapan terhadap yang bersangkutan dilakukan. Saat mobil Buser Polresta Ambon meÂlintas, Baret yang mencoba menÂdekat langsung disergap sekira pukul 13.00 WIT.
Sempat terjadi cekcok, Baret merontak dan melawan saat akan dimasukan ke dalam mobil. Ia keÂmudian memprovokasi masyarakat untuk membantunya dan melakukan perlawanan kepada petugas.
Akibat perlawanan dari oknum masyarakat untuk melepaskan peÂlaku, personel Buser Polresta Ambon yang sempat mencengkeram DPO tersebut akhirnya terlepas. Ia langsung kabur.
âUntuk tersangka Baret yang sudah DPO dan tersangkut bebeÂrapa kasus pidana termasuk terlibat pembacokan anggota TNI Kodam Patimura, sampai korban luka berat di Wakal, sebaiknya menyerah, karena sampai kapan pun Polri akan tetap tangkap dan proses hukum, tinggal tunggu waktu saja,â tegas Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Minggu (18/6).
Kapolda sangat menyayangkan karena masih ada oknum masyarakat yang melindungi penjahat tersebut. Bahkan warga pun ikut memprovoÂkasi massa untuk melawan petugas.
âPolda Maluku sudah mengemÂbangkan hasil pemeriksaan dari adanya tersangka baru yang sudah ditangkap, dan muncul beberapa nama yang terlibat, dan akan dibuka pada waktunya untuk memperÂtanggung jawabkan secara hukum,â katanya.
Kapolda juga menyangkan karena diduga adanya indikasi beberapa pejabat terkait yang malah melinduÂngi dan memelihara konflik di sana.
âKami sangat menyayangkan adaÂnya indikasi konflik antar negeri sengaja dibuat dan dikondisikan oleh orang-orang tertentu. Ini sangat merugikan dan menghancurkan keÂdamaian di sana, dan membuat denÂdam yang berkepanjangan, turun temurun, padahal mereka semua bersaudara,â ungkapnya.
Terhadap oknum masyarakat WaÂkal yang membantu Baret, proses hukum juga akan dilakukan, karena mereka telah turut terlibat dalam terjadinya tindak pidana.
âOknum-oknum warga seperti ini contoh yang salah dan tidak baik karena lebih memilih membantu penjahat yang membuat konflik negeri dan membuat nama baik negeri Wakal menjadi buruk di mata masyarakat,â tegas Kapolda.
Tempuh Jalur Hukum
Sejumlah ruas jalan di Wakal ditutup aksesnya oleh masyarakat setempat. Parahnya diduga kuat pemÂblokiran akses jalan yang dilakukan warga tersebut mendapat persetujuan oleh Pemerintah Negeri yang tertuang dalam surat edaran.
Tak hanya di Wakal penutupan akses jalan juga di lakukan di Negeri Hitu. Hal imi tentu saja mempersulit mobilisasi masyarakat dalam berÂaktivitas.
Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Raja Arthur Simamora Lumongga dalam keterangan persnya di Mapolresta Ambon, Senin (19/6) mempertanyaÂkan peran pemerintah negeri yang harusnya menjadi pengayom, bukan justru mendukung aksi pemudanya dalam memperkeru kamtibmas di sana.
Menurut Kapolresta, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Negeri Wakal yang justru memperÂkeruh suasana. Salah satu mengeÂluarkan surat edaran untuk memÂblokade jalan.
âAda beberapa hal yang kita lihat peran pemerintah negeri sebagai aparatur negara melenceng dari seÂharusnya, pertama soal penebangan pohon yang dilakukan pemuda WaÂkal itu sensornya milik Pemerintah Negeri, belum lagi surat edaran dari Pemerintah Negeri Wakal untuk peÂmalangan akses jalan, dan kegiatan siskambling yang dibiaya dusun yang peruntukannya tidak sesuai, ini jadi warning kita,â katanya.
Kapolresta kecewa dengan langÂkah Pemerintah Negeri Wakal, jalan tersebut milik Negara bukan PemeÂrintah Negeri.
Karena itu, Kapolresta akan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait persoalan tersebut.
Dia juga mengancam akan meninÂdak tegas aksi pemalangan yang dilnilai melangar hukum.
âKita akan lakukan pendekatan secara humanis terhadap pihak NeÂgeri Wakal untuk secara sadar dan mematuhi aturan termasuk juga di Hitu. Saya perintahkan Kapolsek untuk buka semua akses. Saya juga akan komunikasikan ke Bupati, kalu bisa kita tingkatkan ke Pidana, kaÂrena ini pelanggaran hukum,â tegasnya.
Senada dengan Kapolresta, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat mengungkapkan, kaÂsus pemblokiran terjadi setelah upaya penangkapan Baret yang diketahui kembali berulah dengan melakukan pemalakan warga.
âTerkait kasus yang terjadi kemaÂrin, setelah anggota kita diserang jalan diblokir. Pemneg membuat suÂrat untuk negeri sekitar yang memÂberitahukan jalan ditutup, jadi pemneg dukung penutupan jalan tersebut,â tandasnya.
Menurut Ohoirat, Kapolda deÂngan tegas minta aparat untuk meÂngungkap kasus secara terang berÂderang. Namun bukannya menduÂkung Polri, Pemneg justru menduÂkung penutupan jalan disana.
âKami himbau pemerintah negeri dapat bekerja sama, dan jangan meÂlindungi kriminal, karena melindungi kriminal merupakan pelanggaran pidana. Mereka yang sengaja meÂnyembunyikan pelaku kriminal perintah Kapolda untuk di tempuh jalur hukum,â tegas Ohoirat.
Awal Bentrok
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah sempat redam, bentrokan antara pemuda Negeri Hitu dan WaÂkal, Kecamatan Leihitu, kabupaten Maluku Tengah kembali pecah dan menelan satu korban jiwa dari Negeri Wakal.
Belum diketahui secara pasti penyebab bentrok susulan tersebut.
Namun berdasarkan informasi yang dihimpun Siwalima, terjadi adu mulut antar kelompok pemuda diduga dari Negeri Wakal dengan aparat keamanan yang ditempatkan di perbatasan kedua negeri.
Guna menyelesaikan konflik, PolÂresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease kembali melakukan musyaÂwarah untuk mencari solusi perdaÂmaian kedua negeri bertetaÂngga ini.
Musyawarah yang berlangsung, Selasa (14/2) di Leihitu itu dihadiri langsung Kapolresta Ambon, Kombes Raja Arthur Lumongga Simamora, Penjabat Bupati Malteng Muhammad Marasabessy, PerwaÂkilan MUI serta Raja Wakal maupun Raja Hitu Lama.
Kapolresta dalam sambutannya meÂngatakan, bahwa maksud dan tujuan silahturami tersebut dalam rangka upaya penyelesaian konflik sosial antara warga Negeri Hitu dan warga Negeri Wakal serta mendeÂngar penyampaian dan tanggapan yang disampaikan oleh kedua negeri.
âKami hadir disini bersifat silaÂtuhrami bersama bapak Raja Wakal dan Raja Hitu Lama beserta para tokoh kedua negeri guna mendengar keluh kesah yang ingin disampaiÂkan, sehingga permasalahan antara kedua Negeri dapat diselesaikan.â ujar Kapolresta
Di tempat yang sama, Pejabat Bupati Maluku Tengah, Muhammad Marasabessy, beharap penyelesaian konflik dilakukan secara kekeluarÂgaan.
âPemda berharap kiranya jangan lagi melakukan tindakan melanggar hukum, tujuan kami hanya satu bagaiÂmana permasalahan ini diseÂlesaikan secara kekeluargaan dan dengan pemikiran yang tenang dan damai,â jelasnya.
Dirinya meminta kedua belah pihak agar tidak gampang terproÂvokasi yang dapat merugikan keduaÂnya baik secara materil maupun korban jiwa. âJangan cepat terproÂvokasi deÂngan oknum-oknum yang mengÂinginkan permasalahan ini tidak selesai, Saya yakin menjelang bulan Ramadhan ini permasalahan antara kedua negeri akan terseleÂsaikan,â tandas Marasabessy.
Sementara Itu Perwakilan MUI Ustad Husein Sahiri berharap TNI-Polri bersikap netral dan berada di tengah tengah untuk menyelesaikan konflik dimaksud.
Hal yang sama diungkapkan raja kedua negeri. Keduanya mengaku menginginkan kedamaian. Namun mereka meminta agar proses hukum terhadap para pelaku dapat terus dilakukan, serta perlu dilakukan pertemuan dalam waktu cepat antara kedua belah pihak pada tempat yang dianggap aman guna penyelesaian konflik. (S-10)