SIWALIMA.id > Berita
Bendahara Pengeluaran Dishub Maluku Diperiksa
Headline , Hukum | Selasa, 1 Juli 2025 pukul 23:35 WIT

AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa bendahara pengeluaran Balai Transportasi Darat Dinas Perhubungan Pro­vinsi Maluku Tahun 2019/2020 berinisal RT.

RT diperiksa sebagai saksi ter­kait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Bipolo Gidin selama 7 jam lebih dari pukul 9.30 WIT hingga 17.00 WIT.

Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Ma­luku, Ardy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (30/6).

“Hari ini hanya satu saksi yang diperiksa di Kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Bipolo Gidin yakni RT, yang merupakan bendahara pengeluaran pada Balai Transportasi Darat Tahun 2019/2020,”ujarnya.

Ia mengaku Pemeriksaan ter­hadap RT merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya.

“Untuk saksi RT dia lanjut pemeriksaan. RT diperiksa untuk hari ini kurang lebih 7 Jam sejak pukul 9.30 WIT sampai pukul 17.00 WIT,” Tandas Ardy

Untuk diketahui, setelah RT sudah total 7 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi BUMD milik Kabupaten Buru Selatan itu.

7 saksi antara lain, Tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat Pem­buat Komitmen Tahun 2018/2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bur­sel berinisial HM, selanjutnya LM kapasitasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara pengeluaran Balai Trans­portasi Darat tahun 2019/2020.

Sedangkan AL, Direktur Opera­sional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.

Sedangkan Sekda Bursel Hadi Longan dan Kepala Badan Penge­lolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy  diperiksa pada Rabu (25/6).

Selain kedua pejabat Bursel ter­sebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL

Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspek­tur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai transportasi dan Angkutan darat Kabupaten Bursel berinisial FS.

Bidik Pejabat

Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, kini te­ngah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.

Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan sta­tusnya dari penyelidikan, ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. menemukan adanya bukti dugaan penyimpangan.

Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transpor­tasi laut ini diketahui menggunakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.

Dalam rilis yang dikirim ke Siwa­lima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengatakan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket.

Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai perun­tukan serta pembiayaan untuk ke­pentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.

“Penyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai perun­tukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, “ ungkap Kajati.

Kata Kajati, anggaran yang di­kelola oleh PT Bipolo Gidin, ber­sumber dari dana subsidi Kemen­terian sebesar Rp36.016.260.450, kemudian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan sebesar Rp4.000.000. 000 dan pinjaman perbankan se­besar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.

Dalam mengungkap kasus ter­sebut, lanjut Kajati, tim penyelidik telah melakukan permintaan ketera­ngan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.

Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya per­buatan penyimpangan keuangan.

Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.

Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).

“KMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- Namrole- Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual – Teor – Kesui – Gorom – Geser – Air Nanang dan Ambalau,’ ujarnya. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps