AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa bendahara pengeluaran Balai Transportasi Darat Dinas Perhubungan ProÂvinsi Maluku Tahun 2019/2020 berinisal RT.
RT diperiksa sebagai saksi terÂkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Bipolo Gidin selama 7 jam lebih dari pukul 9.30 WIT hingga 17.00 WIT.
Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati MaÂluku, Ardy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (30/6).
âHari ini hanya satu saksi yang diperiksa di Kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Bipolo Gidin yakni RT, yang merupakan bendahara pengeluaran pada Balai Transportasi Darat Tahun 2019/2020,âujarnya.
Ia mengaku Pemeriksaan terÂhadap RT merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya.
âUntuk saksi RT dia lanjut pemeriksaan. RT diperiksa untuk hari ini kurang lebih 7 Jam sejak pukul 9.30 WIT sampai pukul 17.00 WIT,â Tandas Ardy
Untuk diketahui, setelah RT sudah total 7 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi BUMD milik Kabupaten Buru Selatan itu.
7 saksi antara lain, Tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat PemÂbuat Komitmen Tahun 2018/2019 Dinas Perhubungan Kabupaten BurÂsel berinisial HM, selanjutnya LM kapasitasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara pengeluaran Balai TransÂportasi Darat tahun 2019/2020.
Sedangkan AL, Direktur OperaÂsional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
Sedangkan Sekda Bursel Hadi Longan dan Kepala Badan PengeÂlolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy diperiksa pada Rabu (25/6).
Selain kedua pejabat Bursel terÂsebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL
Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspekÂtur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai transportasi dan Angkutan darat Kabupaten Bursel berinisial FS.
Bidik Pejabat
Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, kini teÂngah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.
Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan staÂtusnya dari penyelidikan, ke tahap penyidikan.
Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. menemukan adanya bukti dugaan penyimpangan.
Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transporÂtasi laut ini diketahui menggunakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.
Dalam rilis yang dikirim ke SiwaÂlima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengatakan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket.
Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai perunÂtukan serta pembiayaan untuk keÂpentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.
âPenyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai perunÂtukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, â ungkap Kajati.
Kata Kajati, anggaran yang diÂkelola oleh PT Bipolo Gidin, berÂsumber dari dana subsidi KemenÂterian sebesar Rp36.016.260.450, kemudian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan sebesar Rp4.000.000. 000 dan pinjaman perbankan seÂbesar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.
Dalam mengungkap kasus terÂsebut, lanjut Kajati, tim penyelidik telah melakukan permintaan keteraÂngan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.
Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya perÂbuatan penyimpangan keuangan.
Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.
Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).
âKMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- Namrole- Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual â Teor â Kesui â Gorom â Geser â Air Nanang dan Ambalau,â ujarnya. (S-29)