AMBON, Siwalimanews –Â Guna memaksimalkan pengawaÂsan pemilihan Gubernur Maluku tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku resmi menyampaikan usulan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar 269 miliar rupiah, kepada Komisi I DPRD Maluku.
Usulan NPHD pengawasan PilÂkada serentak 2024 ini disampaikan Ketua Bawaslu Maluku, Subair dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin Ketua Komisi Amir Rumra, Selasa (17/1).
âUntuk persiapan pengawasan pemilu serentak untuk gubernur, Bawalsu telah menyusun usulan hibah pengawasan senilai 269 miliar rupiah lebih,â ujar Subair.
Ditempat yang sama, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Stevi Melay menjelaskan, dalam kewenangannya Bawaslu Maluku memiliki tugas pengawasan pada dua tahapan yakni, pemilu legislatif 14 Februari dan pemilihan Gubernur 28 November 2024.
Dikatakan, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2022, Permendagri Nomor 41 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 3 tahun 2022 secara tegas memÂberikan kewenangan bagi Bawalsu untuk menyampaikan, usulan keuaÂngan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah guna membiayai kegiatan pemilihan.
âSesuai PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal maka untuk tahapan pemilihan keÂpala daerah berlangsung sejak buÂlan November 23, sehingga dari sisi penggarapan Bawaslu membutuhÂkan dukungan Pemda,â ujar Melay.
Lanjutnya, untuk tahap di tahun 2023 ini Bawaslu Maluku menganggarkan sebesar Rp26 miliar untuk pengawas non tahapan, sedangkan sisanya dialokasikan untuk pengawas di Tahun 2024 mendatang.
Melay mengungkapkan, besaran anggaran tersebut telah dihitung secara matang mengingat tugas pengawasan diwilayah tidak kontinental mempunyai tantangan dan kendala yang cukup berat, seperti yang dirasakan KPU dan jajaran.
Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Bawaslu selama tahapan pemilu dan Pemilukada, jika dibandingkan dengan penyelenggara teknis KPU dan jajaran cukup besar, karena itu Bawaslu Maluku lebih menekankan pada penguatan kualitas jajaran di lapangan.
âKenapa anggarannya besar sebab kita telah mementakan kebutuhan, secara kuantitas kita kekurangan personil jumlah, tapi kita akan melakukan penguatan kapasitas personil sehingga kita boleh kalah di kuantitas tapi kuat secara kualitas,â ucap Melay.(S-20)