AMBON, Siwalimanews – Sebagai provinsi kepulauan dengan luas wilayah 712.498 km persegi yang terdiri dari lautan seluas 92,4 persen dan daratan 7,6 persen, menjadikan Maluku kaya akan sumber daya alam.
Sumber daya alam tersebut, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia pariwisata, namun belum terkelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.
âSebagai daerah yang didoÂminasi laut, kita kaya akan sumÂber daya alam dan budaya seperti potensi perikanan, destinasi poÂtensial pariwisata, sumber energi yang berasal dari laut, minyak dan gas bumi. Namun belum sepeÂnuhÂnya dikelola dan dikembangÂkan secara maksimal,â jelas WaÂkil Gubernur Maluku Abdullah Vanath kepada pimpinan dan anggota Komisi VII DPR, saat melakukan pertemuan di lantai VII Kantor Gubernur, Rabu (11/6).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku minta dukungan Komisi VII DPR, agar dapat mengemÂbangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pasalnya, salah satu kendala pengelolaan sumber daya alam ini, karena keterbatasan anggaran, sehingga harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Pemprov tentu minta perhatian pemerintah pusat terhadap sektor potensial yang dimiliki daerah Maluku.
Dukungan tersebut, dibutuhkan guna memastikan pembangunan, terutama sektor industri parawisata dan ekonomi kreatif dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
âKunjungan kerja Komisi VII DPR ini tentunya menjadi momentum penting untuk mendengar secara langsung aspirasi dari pelaku ekonomi kreatif berbasis lokal, dan menilai sejauh mana kesiapan infrastruktur ekonomi kreatif dalam mendukung sektor industri dan UMKM di Maluku,â tandas wagub.
Wagub mengaku, dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan penguatan sektor industri, maka dirinya optimis, Maluku akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
âKami sangat berharap, Komisi VII DPR dapat terus memberikan dukungan legislatif dan anggaran yang memadai untuk pengembangan pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif di Maluku,â harap wagub.
Terhadap permintaan Pemprov Maluku tersebut, Ketua Tim Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mengaku, pihaknya ingin mendengar langsung berbagai aspirasi, tantangan serta capaian yang telah diraih dalam pengembangan sektor-sektor strategis.
Menurut Rahayu, melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat serta pemangku kepentingan lainnya, pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat tercapai. “Pertemuan hari ini menjadi penting agar semua aspirasi yang disampaikan dapat kami tindaklanjuti dalam rapat-rapat kerja dan pengambilan kebijakan di tingkat pusat,” ucap Rahayu. (S-20)