DISAKSIKAN Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan GuÂbernur Maluku Utara SherÂly Laos, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa meÂnandatangani perjanjian pemegang saham dalam rangka Kelompok Usaha Bank, antara Bank Maluku Malut dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo.
Kegiatan yang dilaksaÂnakan Kamis (5/6) siang di Balairung, Balaikota DKI Jakarta, dihadiri pula oleh pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan petinggi kedua bank milik daerah itu.
Pada kesempatan itu, juga didatangani perjanÂjian penyertaan modal oleh Agus Haryoto Widodo dan Direktur Utama PT Bank Maluku Malut SyahÂrisal Imbar.
Terlaksananya KUB, meÂÂnandai akhir dari peÂnanÂtian panjang lebih dari empat tahun, pasca terÂbitnya Peraturan OJK NoÂmor 12/POJK.03/2020, tentang konsolidasi bank umum, seluruh bank daeÂrah yang modal intinya tiÂdak mencukupi Rp3 triliun, harus melebur dalam KUB.
Penggabungan, peleÂburÂan, dan akuisisi antar bank terÂseÂbut, bertujuan untuk memperÂkuÂat strukÂtur perbankan di IndoÂnesia.
Manajemen Bank MaluÂku Malut boleh disebut lamban menyikapi KUB. Pasalnya regulasi OJK tenÂtang KUB itu sudah terbit 4 tahun lalu, tepatnya sebelum Syahrisal ImÂÂbar ditunjuk Murad Ismail sebaÂgai direktur utama, pada April 2021.
Syahrisal menjadi Direktur Urama Bank Maluku Malut, mengÂgantikan Arief Burhanudin Waliulu, yang mengundurkan diri tangal 9 Oktober 2020 lalu.
Awalnya oleh Syahrisal, Bank Maluku Malut menjajaki peluang KUB bersama Bank Jabar Banten. Dia bahkan sudah sesumbar kaÂlau finalisasi KUB-nya akan seleÂsai akhir Desember 2024.
âKUB dengan Bank Jabar Banten itu sudah jalan dan tinggal finaÂlisasi. Semua aspek atau dokumen dari Bank Maluku Malut sudah diserahkan ke BJB dan sementara diproses sebelum akhir tahun ini sudah finalisasi,â ujar Syahrisal keÂpada Siwalima, Selasa (3/12) lalu.
Syahrisal bahkan memastikan KUB dengan BJB juga dikawal OJK, dimana seluruh dokumen telah dipenuhi Bank Maluku Malut dan tinggal menunggu penyetoran modal dari BJB saja.
Fakta berkata lain. KUB bersama BJB berakhir dengan tidak mengÂgembirakan. Entah apa alasannya, pihak bank sangat tertutup soal itu.
Opsi lainpun dicari. Pj Gubernur Maluku yang juga pemegang saham pengendali Sadli Ie mengÂgagas pelaksanaan RUPSLB, di lantai VIII Kantor Penghubung MaÂluku, Jakarta, Senin (30/12), deÂngan agenda utama penyelamatan Bank Maluku Malut melalui KUB.
Pemegang saham akan melaÂkukan upaya bersama Bank DKI dan bank lain yang memiliki perÂsyaratan sebagai bank pemodal,â ucap Sadli usai RUPSLB.
Setalah dilantik Presiden PraboÂwo Subianto, Kamis (20/2), GuÂbernur Hendrik Lewerissa sebagai peÂmegang saham pengendali, berÂÂgerak cepat dengan meninÂdaklanjuti upaya KUB bersama Bank DKI, yang sudah lebih dahulu dikerjakan Pj Gubernur Maluku.
Proses tersebut berbuah manis dengan terlaksananya KUB dua bank milik daerah itu.
âAtas nama pemerintah Provinsi MaÂluku, kami menyampaikan apÂreÂsiasi dan penghargaan kepada para pihak yang telah mensupport atas penyelesaian tahapan KUB sampai dengan penandatanganan pada hari ini,â ujar Gubernur dalam sambutan saat penandatanganan KUB.
Provinsi Maluku dan Maluku UtaÂra kata Gubernur, memiliki poÂtensi sumber daya alam unggulan seÂperti pertambangan, perikanan, perÂkebunan dan pariwisata, yang bisa membuka ruang kepada investor.
âKami sangat terbuka dan memÂberi ruang bagi investor yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di wilayah Maluku dan Maluku Utara,â jelas Lewerissa.
Pengurus Baru
Jumat (21/3) lalu, Bank Maluku Malut menggelar RUPS Tahunan dan RUPS LB, dengan agenda penyampaian laporan keuangan tahunan dan pengisian beberapa jabatan di level direksi dan koÂmisaris yang kosong.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gamalama Meeting Room, Bela Hotel, Ternate, Jumat (21/3), meÂneÂtapkan Ichwan dan Michael Papilaya sebagai Komisaris. Pada jajaran direksi, ada nama Ingrid Maureen Sahusilawane sebagai Direktur Umum dan Ferdinand AleÂxander Hitipeuw, sebagai Direktur Pemasaran.
Dengan masuknya nama Ingrid dan Hitipeuw dalam jajaran diÂreksi, diharapkan Bank Maluku Malut bisa kembali jadi bank yang disegani di era kompetisi perÂbankan yang ketat ini.
Kepada Siwalima, Gubernur Lewerissa memastikan mereka yang dipercaya menjadi anggota direksi Bank Maluku Malut, adalah orang yang memiliki latar belakang perbankan dan profesional di bidangnya.
âGubernur adalah pemegang saÂham pengendali. Jadi kalau gubernur mempercayakan itu seÂsuatu yang normal dalam koorÂporasi dan saya jamin semua itu orang profesional,â tegasnya di Swiss-Belhotel, Senin (24/3) lalu.
Senada dengan Gubernur, Dirut Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (26/3), menegasÂkan, sangat mengÂhargai hasil keÂputusan RUPS LB. âManajemen meyakini bahwa hal ini merupakan keputusan terbaik dari pemegang saham,â ujar Imbar.
Ingrid Sahusilawane mengawali karirnya di Bank Maluku Malut sejak 1997 lalu. Sejumlah jabatan penting dan strategis di bank daerah itu pernah disandangnya.
Sementara Ferdinand Hitipuw, seÂbelumnya pernah menjabat seÂbagai Manager Consumer Banking di PT Bank Bukopin Tbk, periode Oktober 2014-Agustus 2020.
Belum Dikirim
Lebih dari dua bulan nama calon komisaris dan direksi sudah diÂtetapkan dalam RUPS LB, namun hingga kini nasib dan posisi mereka tak kunjung jelas.
Sumber Siwalima di Bank MaÂluku Malut menyebutkan, seluruh berkas yang sudah dirampungkan oleh calon komisaris dan direksi, masih ada di meja Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Ridha Hasanussy.
Terpisah, Syahrisal Imbar memÂbenarkan dokumen usulan kepaÂda OJK untuk dilakukan uji kelaÂyaÂkan dan kepatutan belum dikirim, lantaran ada beberapa persyaratan administrasi yang belum lengkap. âMisalnya sertifikat manajemen risiko bank makanya kita lagi tunggu,â jelasnya kepada Siwalima, Senin (9/6).
Dia membantah adanya tudiÂngan jika manajemen Bank Maluku Malut sengaja menghambat proÂses pengisian jabatan direksi dan komisaris yang baru.
âKami juga ingin proses ini cepat tuntas tapi kan harus sesuai prosedur dan mekanisme jadi tidak benar kalau kami sengaja menghambat,â tandasnya.
Jatah Bank DKI
Syahrisal juga mengaku dalam proses KUB, Bank DKI memberi isyarat akan meminta posisi direktur keuangan di Bank Maluku Malut.
Bahkan posisi yang diminta Bank DKI tersebut kata dia, telah dituangkan dalam perjalanan kerja sama yang ditandatangani langÂsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebagai pemegang saham pengendali.
Bank DKI minta posisi direksi keuangan. Itu yang mau dibicaÂrakan, karena dalam struktur lama tidak ada jabatan tersebutâ ujar Imbar.
Terkait posisi direktur keuangan yang selama ini tidak pernah ada dalam struktur, Syahrisal mengaÂtakan posisi tersebut dapat ditamÂbahkan. âUntuk direktur keuangan itu bisa tambah tapi nanti kita lakukan konsultasi dengan OJK seperti apa,â ucapnya.
Dikatakan, kerjasama antara Bank Maluku Malut dengan Bank DKI, hanya untuk memenuhi syarat moÂdal inti Rp3 triliun sesuai Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum.
Karena itu, berdasarkan perÂjanjian tersebut maka Bank DKI hanya menambah saham ke Bank Maluku Malut sebesar 7 persen atau Rp93 miliar rupiah untuk melengkapi saham yang dimiliki Bank Maluku Malut, sehingga Bank DKI hanya meminta satu jabatan.
Sebenarnya dengan dia masuk tidak tidak perlu tiga triliun, sebab dengan kerjasama itu maka sudah terkonsolidasi modalnya dengan bank lain makanya hanya 7 persen sedangkan Pemprov Maluku sahamnya menjadi 34.55 persen,â jelasnya. (S-20)