AMBON, Siwalimanews – Ditreskrimsus Polda Maluku menyurati auditor Badan PemeÂriksa Keuangan (BPK) RI guna mintai keterangan terkait kasus duÂgaan korupsi alat kesehatan Kabupaten Buru.
Permintaan keterangan ini dilakukan, karena BPK yang melaÂkukan audit pengitungan kerugian negara atas proyek Alkes KabuÂpaten Buru.
âKita sudah surati ke BPK RI untuk mintai keterangan dari auditor sebagai pihak yang mengeÂluarkan PKN di kasus ini,â unglap Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena keÂpada Siwalima di Ambon, Rabu (18/9).
Ditanya kapan pemeriksaan dilaÂkukan, Soumena belum bisa meÂmastikan lantaran menunggu kesediaan auditor.
âBelum bisa dipastikan bisa saja besok-besok tergantung kesediaÂan auditornya,â ujarnya.
Akan Periksa Auditor
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek alat kesehatan Kabupaten Buru, peÂnyidik Ditreskrimsus Polda Maluku akan memeriksa auditor dari BaÂdan Pemeriksa Keuangan RI.
Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku akan menentukan siapa orang yang paling bertanggung jawab atas raibnya uang Rp2,8 milliar yang diperuntukan untuk pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Buru.
Kasus yang menjadi atensi Kapolda Maluku, usai mendapat laporan adanya kerugian negara oleh BPK RI ini mulai diusut DiÂrektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku.
Penyelidikan dan sejumlah rangÂkaian pemeriksaan sudah dilakuÂkan penyidik Direktorat yang dipimpin Kombes Hujra Soumena.
Hanya saja untuk menentukan siapa tersangkanya penyidik maÂsih harus mengambil keterangan ahli, yakni auditor BPK selalu pihak yang mengeluarkan hasil perhiÂtungan kerugian negara (PKN) dalam kasus tersebut.
âUntuk hasil PKN kan sudah ada tapi kita belum dapat menentukan tersangka. Kita harus kembali meÂmeriksa saksi ahli yakni saksi ahli dari auditor BPK RI, terkait hasil audit yang mereka keluarkan, â jelas Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada SiwalimaÂnews di Ambon kemarin.
Tak hanya ahli dari BPK, SouÂmena mengatakan juga butuh keÂterangan dari ahli pidana untuk memboboti berita acara pemerikÂsaan di kasus itu. âSetelah periksa ahli, kita lakuÂkan gelar perkara baru menentuÂkan siapa tersangkanya,â pungÂkasÂnya.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengendus adanya dugaan tidak pidana korupsi pada pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
Dari hasil investigasi BPK RI menemukan adanya nilai kerugian negara mencapai Rp2.869.690. 889,00.
Laporan atas temuan tersebut kemudian diserahkan perwakilan BPK RI yakni Kepala Subauditorat IKD II BPK RI, Mustaknif, bersama Kepala Subauditorat Maluku I, Ivan Leonardo Hariandja langsung kepada Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan.
Dalam laporan tersebut mengÂungkap adanya dugaan penyimÂpangan dalam tahapan pembaÂyaran dua unit mini Central Oxygen System pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru.
âInvestigasi kami menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait,â kata Mustaknif dalam pertemuan bersama Kapolda yang diekspos, Kamis (29/8).
Dikatakan, laporan tersebut diserahkan kepada Polda Maluku untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Menanggapi laporan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan, menyampaikan apreÂsiasi yang setinggi-tingginya keÂpada BPK RI atas kerja sama dan komitmen mereka dalam mengÂungkap kasus ini.
Kapolda memastikan Direktorat ReÂserse Kriminal Khusus Polda MaÂluku akan segera mengambil langkah-langkah lanjutan untuk menuntaskan kasus ini sesuai deÂngan prosedur hukum yang berlaku.
âKerja sama yang baik antara BPK RI dan Polda Maluku meruÂpakan kunci dalam upaya pembeÂrantasan korupsi di wilayah ini,â tegas Kapolda. (S-10)