AMBON, Siwalimanews – DitreskrimÂsus Polda MaÂÂluku diÂminta intensif koordinasi dengan BaÂdan PemeÂriÂksa KeuaÂngan (BPK) RI untuk mempercepat audit kerugian negara proyek jalan Danar-Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara.
Permintaan ini diungkapkan praktisi hukum, Fensen Uktolseya saat diwaÂwancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (27/5).
Fensen juga meminta penyidik Penyidik Ditrerkrimsus Polda Maluku untuk tidak hanya menuÂnggu proses audit kerugian negara dari BPK tetapi sangat penting koordinasi yang lebih intensif agar penetapan tersangka tidak terus tertunda.
âPolda harus aktif, tidak cukup kalau hanya menyurat sekali. HaÂrus lebih intens berkoordinasi deÂngan BPK agar audit cepat diseÂlesaikan. Kalau berlarut-larut, rawan terjadi penghilangan barang bukti atau pelaku melarikan diri,â ujar Fensen
Ia mewanti-wanti agar keterlamÂbatan proses hukum tidak menjadi celah bagi potensi intervensi atau permainan pihak tertentu.
âKita harap tidak ada permainan dalam kasus ini. Polda harus menÂjaga integritas penegakan hukum,â katanya.
Banyak Bakal Terjerat
Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terus membangun koorÂdinasi dengan Badan PemerikÂsaan Keuangan (BPK) RI terkait perhitungan kerugian negara proyek jalan Danar-Tetoat KabuÂpaten Maluku Tenggara.
Pasalnya, setelah audit perhiÂtungan kerugian negara itu dikanÂtongi, penyidik segera gelar perÂkara untuk menetapkan tersangka.
Diduga banyak nama bakal terjerat dalam proyek jalan milik Dinas PUPR Maluku yang mengÂuras anggaran Rp7,2 miliar ini.
Pasalnya, dalam proses penyiÂdikan sejumlah pihak telah dipeÂriksa diantaranya, mantan Kepala Dinas PUPR, Ismail Usehamu, PeÂjabat Pembuat Komitmen Muhijaty Tuanaya yang juga adalah Kabid Bina Marga, Penyedia Jasa CV Jusren Jaya dengan Direkturnya Noviana Pattirane dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Rudy W Tuhumury.
Selain itu, Pembantu PPTK yang juga adalah Direksi Lapangan Anderias Reskin dan Konsultan Pengawas dari PT Bhakti Persada KSO CV Paschal Konsultan atas nama Andarias A Tronanawowoy, termasuk Kontraktor yang mengÂgunakan bendera proyek CV Jusren Jaya.
Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Piter Yanottama saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsappnya, Senin (17/3) mengakui, pemeriksaan kasus jalan Danar-Tetoat ini masih berÂlanjut dan penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah audit perhitungan kerugian negara selesai dilakukan.
âSaat ini kami masih mengumÂpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perkara pidananya, dan menentukan siapa tersangkanya. Prosesnya sedang mengarah ke sana,â ujarnya.
Dijelaskan, koordinasi dengan BPK telah dilakukan. Apabila hasil audit menemukan adanya keruÂgian negara, maka unsur tindak pidana korupsi dianggap terpeÂnuhi, sehingga gelar perkara pun segera dilakukan untuk meÂnetapkan tersangka.
âSiapa tersangkanya? Mereka adalah pihak-pihak yang bertangÂgung jawab atas terjadinya potensi korupsi tersebut,â tegasnya.
Terkait dugaan keterlibatan manÂtan Kepala Dinas PUPR MaÂluku, IsÂmail Usemahu, Yanottama menamÂbahkan, keputusan terseÂbut akan ditentukan dalam gelar perkara.
âKami akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang bertaÂnggung jawab,â tegasnya.
Selain menunggu hasil audit, lanjutnya, direncanakan pada Juni mendatang tim BPK RI akan memeriksa fisik Jalan Danar-Tetoat, Kabupaten Malra.
âUntuk audit BPK, masih menunggu tim untuk turun ke lokasi proyek jalan. Kemungkinan bulan Juni,â ujarnya.
Sementara itu informasi yang diperoleh Siwalima di DitreskrimÂsus Polda Maluku akan menguÂmumÂkan tersangka dugaan koÂrupsi proyek Jalan Danar-Tetoat ini.
Proyek jalan senilai Rp7,2 miliar tahun anggaran 2023 ini tengah menunggu hasil audit kerugian negara, sebagai pelengkap penyidikan yang telah dimulai sejak akhir Desember 2024.
âItu sudah selesai periksa saksi. Tinggal hasil audit kerugian negara dulu, barulah diumumkan tersangÂka dalam gelar perkara nanti,â ungkap sumber di Polda Maluku, Senin (26/5).
Sumber yang enggan namanya dikoran mengungkapkan, peneÂtapan tersangka hanya menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara.(S-25)