AMBON, Siwalimanews – Empat tahun Kasus dugaan koÂrupsi dana MTQ Provinsi Maluku ke-27 di Kota Namrole, KabuÂpaÂten Buru Selatan tak kunjung tunÂtas karena Badan Pengawasan dan Pembangunan hingga kini beÂlum menghitung kerugian neÂgara.
Padahal proses penyelidikan kaÂsus ini diduga merugikan neÂgara 9 miliar rupiah itu telah diÂtangani 4 kepala Kejari. Bahkan telah ada penetapan tersangka.
Kasus ini terkesan dipimpong ke sana ke mari setelah Kantor KeÂjari Buru menyerahkan surat perÂmintaan kepada Kantor PerÂwakilan BPKP Maluku agar mulai dilakukan perhitungan kerugian negara sejak akhir tahun 2021 lalu. .
Saat Kajari Buru masih dijabat Muhtadi, BPKP Perwakilan Maluku belum juga melakukan perhituÂngan kerugian negara. Padahal saksi terakhir berinitial HSO yang berdomisili di Jakarta telah dipeÂriksa pada tanggal 23 Februari 2022 lalu.
Waktu itu pihak BPKP PerwaÂkilan Maluku beralasan pula kalau mereka kekurangan tenaga pemeÂriksa karena banyak kasus di temÂpat lain yang juga harus diperiksa, sehingga kepada Kasie Pidsus Kejari Buru, Yaser Manahati, mereka meminta waktu setahun.
ââKita ngomong dengan meÂreka, mereka bilang pak kita di sini banyak perkara. Mereka bilang kalau kami itu membutuhkan waktu satu tahun,âungkap Yasser sepeÂkan sebelum ia berpindah ke temÂpat tugas yang baru.
Mirisnya hingga kini BPKP PerÂwakilan Maluku belum meramÂpungkan perhitungan kerugian.
Informasi yang dihimpun dari beberapa pihak penyebutan, kasus ini konon ada dugaan telah diÂpimpong dengan meminta KejakÂsaan Negeri Buru menambah lagi memeriksa saksi dari Kantor LemÂbaga Kebijakan Pengadaan BaÂrang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga Pemerintah NonkemenÂterian (LPNK) yang berada di baÂwah dan bertanggungjawab kepaÂda Presiden Republik Indonesia.
Mulai dari era Muhtadi dan penggantinya Muh Hasan Pakaja, konon lembaga ini tidak mau diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi ahli.
LKPP meminta kejaksaan ke Kantor Kementrian Keuangan RI di Jakarta dan disarankan memeÂriksa saksi dari kantor tersebut.
Kejari Buru yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/6) , mengakui kalau kasus penyimpangan dana MTQ Bursel ini sudah empat tahun berjalan, namun belum kunjung selesai karena harus ada tambaÂhan pemeriksaan saksi ahli dari Kantor Kementrian Keuangan.
Kata dia, setelah berkoordinasi maka permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Buru itu dipenuÂhi Kementerian Keuangan dengan menunjuk satu saksi ahli dari Direktorat Keuangan Daerah. Hasan sempat menyebut nama saksi ahli tersebut.
Ia optimis bila saksi ahli dari Direktorat Keuangan Daerah KanÂtor Kementrian Keuangan ini seÂlesai diperiksa, maka kasusnya tinggal dirampungkan oleh BPKP Perwakilan Maluku dengan mengÂhitung nilai kerugiannya.
Danitya P. Prawira, salah satu Penyidik Kejaksaan yang menaÂngani kasus ini, ikut menambahÂkan dan membenarkan kalau maÂsih ada beberapa kekurangan data yang akan diberikan kepada BPKP untuk perhitungan kerugian keÂuangan negara.
âData itu diminta oleh BPKP dan sudah prnyidik upayakan ke ahli keuangan negara di Kementerian Keuangan,â akui Danitya
Untuk melengkapi kekurangan data ini, kata dia, penyidik dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan ahli di Direktorat Kementerian Keuangan Daerah.
âSetelah pemeriksaan saksi terakhir ini lengkap, baru kemudian akan diserahkan lagi kepada BPKP Perwakilan Maluku agar segera dilakukan perhitungan kerugian negara, â jelasnya.
Sebagaimana diketahui, KejakÂsaan Negeri (Kejari) Buru telah menangani kasus dugaan korupsi MTQ Tingkat Provinsi Maluku di Kabupaten Buru Selatan tahun 2017 sejak Agustus 2019 lalu.
Bahkan kasus yang terindikasi merugikan miliaran rupiah ini sudah ditangani oleh tiga Kepala Kejaksaan yang datang dan pergi tanpa tuntasnya penanganan kasus ini.
Padahal, selama menjabat Kajari Buru tahun 2019 saat itu Nelson Butar Butar sesumbar akan menuntaskannya. Hingga Nelson dimutasi dan diganti oleh Adhitya Trisanto sebagai Kajari awal November 2019, kasus ini tak tuntas.
Saat dijabat oleh Adhitya pun, Adhitya juga sesumbar akan meÂnuntaskan berbagai kasus korupsi yang ditangani, termasuk kasus ini, namun sayangnya hingga dimutasi pada awal Maret 2021 lalu pun kasus ini seakan jalan di tempat seperti saat ditangani seniornya Nelson Butar Butar.
Selanjutnya, saat jabatan Kajari dijabat oleh Muhtadi awal Maret 2021, sesumbar serupa untuk meÂnuntaskan kasus ini pun juga diÂlontarkan oleh Muhtadi, tapi kemuÂdian ia berhutang janji dan memÂberi pekerjaan rumah kepada pengÂgantinya Muh Hasan Pakaja. (S-15)