AMBON, Siwalimanews – Aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian serta KPK didesak melakukan audit investigatif terhadap proyek strategis nasional Bendungan Way Apu, karena dinilai tidak transparan dan berpotensi menyimpang
Pasalnya sejak dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai pada tahun 2018 lalu hingga tahun 2025 ini, benÂdungan yang menelan anggaran sebesar Rp2,08 triliun belum juga tuntas, padahal bendungan terÂsebut ditargetkan tuntas pada 2024 lalu.
Ketua BEM Nusantara Maluku, Adam R. Rahantan mengaku priÂhatin dengan pekerjaan pembaÂngunan proyek strategis nasional Bendungan Way Apu yang belum berfungsi bagi kepentingan masyarakat.
Proyek ini mulai sejak Januari 2018 itu kini masih belum meÂnunjukkan progress penyelesaian berarti, bahkan proyek yang direncanakan akan diresmikan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, namun nyatanya belum juga rampung. meskipun telah menelan anggaran negara lebih dari Rp2,08 triliun.
Kepada Siwalima melalui teleÂpon selulernya, Senin (12/5) Adam menyebutkan, proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp2,15 triliun itu ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga kini pekerjaan fisik belum rampung.
Adam mengaku kondisi pekerÂjaan Bendungan Way Apu sangat memprihatinkan sebab proyek dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar, semestinya menjadi prioritas dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, namun kenyataan progresnya sangat lamban dan patut diduga terdapat ketidakwajaran dalam pelaksanaannya.
Menurutnya jika dikerjakan secara bertanggung jawab maka sudah pasti proyek ini sudah tuntas dan dapat memenuhi kebutuhan iriÂgasi ribuan hektar lahan pertaÂnian di Pulau Buru, serta mengÂatasi persoalan banjir tahunan yang kerap merugikan masyarakat setempat.
âKita bicara soal dana rakyat, ini adalah uang negara. Tidak boleh ada pembiaran terhadap proyek yang belum tuntas seperti ini. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban karena permainan segelintir elite. Jadi kami menÂdesak audit investigatif segera dilakukan dan semua pihak harus diperiksa,â tegas Adam.
Adam juga mengaku pihaknya telah menerima berbagai laporan dari pemuda dan masyarakat sekitar proyek, yang menyebutkan lambannya aktivitas pembaÂngunan dan ketidakterbukaan informasi dari pihak kontraktor, bahkan tidak pengawasan aktif dari pemerintah pusat maupun daerah.
BEM Nusantara Maluku tambah Adam, juga menyayangkan miÂnimnya perhatian dari KementeÂrian PUPR serta Bappenas yang mengakibatkan proyek triliunan rupiah tersebut belum juga tuntas, sebab mestinya Pempus tegas terhadap pekerjaan Proyek Strategis Nasioal agar segera tuntas tanpa mengesampingkan kualitas pekerjaan.
âJika tidak ada tindakan tegas, maka kami tidak segan akan menggelar konsulidasi, tidak hanya di Maluku tapi juga akan koordinasi ke pengurus pusat BEM di Jakarta agar kasus ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat maupun KPK dan Jaksa Agung,â tandasnya. (S-20)