AMBON, Siwalimanews – Hingga kini Kementerian DaÂlam Negeri masih melakukan evaluasi APBD Perubahan ProÂvinsi Maluku, mengakibatkan pembayar gaji Pegawai PemeÂrintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum dapat dilakukan.
Pasca APBD Perubahan diteÂtapkan DPRD Provinsi Maluku pada pada 10 Oktober lalu, hingga kini Kemendagri belum selesai evaluasi.
Demikian diungkapkan, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi MaÂluku, Samson Atapary kepada Siwalima di Ambon, Sabtu (11/11)
Atapary menjelaskan, pembaÂyaÂran gaji P3K tidak dianggarkan dalam APBD murni tahun 2023, tetapi dimasukan dalam APBD perubahan.
Menurutnya, jika keterlambatan pembayaran gaji P3K disebabkan adanya proses evaluasi APBD PeruÂbahan yang belum tuntas dilakukan Kemendagri.
âMemang kemarin gaji P3K tidak sempat masuk di APBD murni, dan kemarin sudah di anggarkan di APBD perubahan tetapi kemarin masih ada kesalahan di APBD peruÂbahan jadi belum di evaluasi KeÂmendagri,â ungkap Atapary.
Untuk pembayaran gaji P3K, lanjut Atapary, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah meÂngalokasikan sebesar 20.5 miliar untuk empat bulan terhitung sejak September hingga Desember menÂdatang.
Ditanya terkait dengan alasan Kemendagri belum menyelesaikan evaluasi APBD Perubahan, Atapary mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab APBD Perubahan belum disetujui Kemendagri.
Namun, berdasarkan informasi keterlambatan persetujuan APBD Perubahan dikarenakan adanya persoalan terkait alokasi anggaran pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri.
âInformasinya kemarin keterlamÂbatan itu karena menyangkut angÂgaran pemilu dan Pilkada yang haÂrus dialokasikan sebesar 40 persen tetapi ternyata tidak sampai 40 persen dianggarkan Pemprov, nanti tahun 2024 itu 60 persen,â beber Atapary.
Kendati begitu, Atapary mengÂungkapkan jika persoalan menyangÂkut anggaran pemilu dan pilkada telah diselesaikan oleh Pemprov dan DPRD Maluku sehingga menunggu hasil evaluasi saja.
Dia berharap dalam dekat KemenÂdagri menyelesaikan evaluasi sehiÂngÂga APBD Perubahan bisa turun dan proses pembayaran gaji P3K segera dilakukan Pemprov Maluku. (S-20)