AMBON, Siwalimanews – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 Kota Ambon mengÂalami peningkatkan Rp43.Â801.935.035 atau 3,80 persen dari sebelumnya Rp1.153.Â827.292.601 menjadi Rp1.Â197.629.277.636.58.
Kenaikan APBD-P terseÂbut ditetapkan secara resmi dalam rapat Paripurna peÂnyampaian kata akhir fraksi DPRD Kota Ambon, Senin (17/10).
Seperti dalam kata akhir fraksi Partai Nasdem yang dibacakan oleh anggota fraksi partai Nathan Palonda dan anggota fraksi partai Gerindra, Astrid Soplantila. Kedua fraksi tersebut menjelaskan, jika dilihat pada sisi belanja sebelum peruÂbahan, dianggarkan sebesar Rp1.155.618.257.601 menjadi Rp1.198.549.548.597,18, atau mengalami kenaikan sebesar 3,72 persen. Jika dihitung berdasarkan total pendaÂpatan dan belanja daerah setelah dihitung perubahan, maka terdapat defisit sebesar Rp 920.320.960,60.
Terhadap kesepakatan tersebut, fraksi Nasdem dan Gerindra tetap teguh pada komitmen politik untuk mengawal dan memberi dukungan politik kepada Pemerintah Kota Ambon, untuk melakukan langkah-langkah dalam upaya mendorong penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong langkah-langkah objektif dan strategis yang akan dilakukan terhadap efisiensi pembelanjaan daerah.
âOlehnya itu, kita semua pasti menyetujui bahwa perwujudan konsep ini harus didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparansi, efektif dan efisien,âujar Polanda saat memÂbacakan kata akhir fraksi.
Meski demikian, Nasdem juga menyampaikan beberapa rekomenÂdasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon, yakni pertama, meskipun APBD-PeruÂbahan ditetapkan memberi harapan lebih baik kedepan, tetapi PemeÂrintah Kota Ambon harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang mengacuh pada skala prioritas, baik pada hal perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran.
Kedua, Pemerintah Kota Ambon diharuskan menggali lagi potensi kegiatan-kegiatan atau kebijakan yang dapat menambah peningkatan PAD terbarukan, demi menjawab tantangan kedepan, apalagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 banyak mengÂhilangkan hak-hak dan kewenangan Pemerintah Kota.
Ketiga, beban utang kepada pihak ketiga yang sama-sama telah sepaÂkati saat pembahasan anggaran menÂjadi perhatian yang tidak teraÂbaikan olen Pemerintah Kota Ambon, hal ini dimaksudkan agar pada tahun anggaran berikutnya, tidak lagi meninggalkan beban utang.
Keempat, berkaitan beberapa lembaga pendidikan yang berada di Desa Nania, dimana pada beberapa waktu lalu disegel oleh masyarakat yang mengatasnamakan ahli waris, sekiranya menjadi perhatian serius dan Pemerintah Kota, terutama OPD terkait.
Kelima, berkaitan dengan meÂningÂkatnya angka kemiskinan di Kota Ambon sebesar
5,02 persen tahun 2021, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) perlu menyita perhatian penting pemerintah.
Karena itu, Fraksi Nasdem optimis diakhir tahun 2022 ataupun di tahun 2023 Kota Ambon bisa ditekan lebih rendan lagi.
Keenam, pengalaman Pemerintah Kota Ambon di tahun 2021 ketika mendapat opini disclaimer oleh BPK, fraksi Nasdem memberikan dorongÂan dan motivasi bagi Pemerintah Kota Ambon, untuk dapat mengÂupayakan kebijakan serta sistem penataan pengelolaan keuangan yang lebih, sehingga kedepannya Kota Ambon bisa kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
âDengan penyampaian beberapa rekomendasi sebagai catatan kinerja Pemerintah
Kota Ambon tersebut, maka atas tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa, Fraksi Partai
Nasdem DPRD Kota Ambon meÂnyatakan, menerima dan menyetujui RAPBD Perubahan tahun 2022 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kota Ambon,âtandasnya.
Dukungan yang sama juga dibeÂrikan oleh fraksi-fraksi lainnya. Yakni fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, fraksi Persatuan Pembangunan dan Keadilan (PPP+PKS), PKB (PKB+PKPI), fraksi Perindo dan fraksi partai Hanura.
Lunasi Hutang
Sementara itu, Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengÂungkapkan, Kenaikan APBD PeruÂbahan Tahun Anggaran 2022, sebeÂsar Rp43.801.935.035 itu, untuk meÂlunasi hutang-hutang pihak ketiga.
Selain itu, beberapa program yang sempat tertunda pengerjaannya akibat refocusing kemarin, juga akan mulai dikerjakan secara bertahan.
Hal ini diungkapkan Wattimena kepada sejumlah wartawan usai mengikuti paripurna penetapan APBD-P TA 2022, yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Ambon, Pada Senin (17/10)
Dijelaskan, terjadi kenaikan itu tentu dipengaruhi beberapa faktor diantaranya karena terjadi PeningÂkatan PAD yang awalnya Rp180 miliar lebih, naik menjadi Rp 202 miliar. Selain itu, ada sisa anggaran lebih/silva tahun 2021 sekitar 3 atau 6 miliar lebih. Sehingga menyeÂbabÂkan meningkatnya proyeksi penÂdapatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini.
âItu semua masih dalam perenÂcanaan yang kita capai nanti diakhir 2022 ini. Oleh karena itu DPRD mengingatkan Pemerintah Kota bahwa semua yang dianggarkan itu harus tercapai di akhir tahun angÂgaran 2022 ini. Dan memang ini menjadi target realistis kita, bukan target yang dibuat-buat,â ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berÂharap, minimal dengan APBD-P yang meningkat ini bisa membayar hutang pihak ketiga, dan sisanya akan digunakan untuk melakukan program-program pembangunan yang bisa menyentuh masyarakat. Seperti melaksanakan proyek-proyek yang tertunda.
Demikian juga dengan menekan inflasi, yang mana Pemerintah Kota harus menyediakan anggaran untuk dapat menekan laju inflasi di kota ini.
âSekaligus untuk memberikan subsidi kepada masyarakat keÂlompok penerima manfaat (KPM) sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak,âjelas WattiÂmena.(S-25)