AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota mencatat angka pengangguran di Ambon sebanyak 27.531 atau mencapai 11,67 persen.
Tingginya angka tersebut, diseÂbabkan karena ketidakseimbangan ketersediaan lapangan kerja dengan kebutuhan Tenaga kerja. Oleh karena itu, berbagai cara dan upaya dilakukan Pemkot Ambon untuk menekan tingginya angka pengangÂguran itu.
Demikian diungkapkan Penjabat Walikota Ambon, Bodewin WattiÂmena dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse dalam pembukaan sosialisasi Perda, yang berlangsung di Everbright Hotel, Selasa (20/6).
Dikatakan, berbagai upaya dilaÂkukan dengan penyebarluasan inÂformasi tentang lowongan pekerjaan, serta jaminan perlindungan bagi tenaga kerja atau buruh.
Bahkan, melalui berbagai kebijaÂkan yang dituangkan dalam peraÂturan daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KetenagaÂkerjaan.
Pemkot meminta agar para pengÂusaha/pemberi kerja juga dapat membantu Pemerintah lewat impleÂmentasi Perda dimaksud.
Menurutnya, upaya mengatasi pengangguran dilakukan dengan mendapatkan pekerjaan bagi penÂcari kerja. Hal ini dikarenakan tidak seimbangnya antara jumlah penÂcari kerja dengan kesempatan atauÂpun lowongan kerja yang tersedia.
âUntuk itu, saya minta para pengusaha untuk menginforÂmasikan lowongan kerja yang ada secara terbuka melalui berbagai media yang ada, hingga itu tersampaikan kepada para pencari kerja,âujarnya.
Dijelaskan, Perda ini sebagai entri poin bahwa Pemkot Ambon melalui Disnaker, menciptakan jembatan dalam mengaktualisaÂsiÂkan keseimbangan bagi pembangunan ketenagakerjaan, serta memberikan ruang bagi kesejahteraan baik pencari kerja maupun pekerja di kota ini.
âJadi dengan adanya regulasi ini perlu juga disesuaikan dengan kemampuan pelaku hubungan industrial, sehingga ada keseimbangan antara pelaku hubungan industrial dan pemeÂrintah, agar dapat tetap terjalin kemitraan yang harmonis, dinaÂ-mis dan berkeadilan,â ujarnya.
Dia juga menyinggung terkait berbagai program perlindungan bagi pekerja/buruh seperti program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang mana jaminan sosial bukan saja bagi pekerja informal namun juga bagi pekerja nonformal.
Artinya, pengusaha diharuskan menjaminkan para pekerja/buruh agar tetap mendapatkan perlindungan kesejahteraan dan benar-benar dirasakan bagi pekerja/buruh maupun keluarganya.
âJadi melalui kegiatan ini juga pengusaha/pemberi kerja itu dapat memahami hak dan kewajiban mereka terhadap para pekerja/buruh dalam hubungan industrial,â tuturnya.
Untuk diketahui, kegiatan soÂ-sialisasi Perda Nomor 10 tahun 2022 tentang Penyelenggraan Ketenagakerjaan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD, Rustam Latopono dan Ketua Komisi I DPRD, Jafri Taihuttu selaku narasumber dan diikuti oleh 50 peserta, baik dari pengusaha/pemberi kerja maupun asosiasi pekerja dan serikat buruh Kota Ambon. (S-25)