AMBON, Siwalimanews –Â Akademisi Hukum Unpatti PatÂrick Corputty menegaskan langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang enggan menindaklanjuti temuan Inspektorat terhadap anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan di Dinas Kesehatan MaÂluku sebesar 1,8 miliar wajib dilaÂkukan
Pasalnya, langkah tersebut diniÂlai keliru dan terkesan melindungi oknum-oknum ASN pada Dinas Kesehatan yang berupaya melakuÂkan penyimpanan dalam pengeÂlolaan anggaran daerah.
âSikap Pemda Maluku yang haÂnya meminta pengembalian dana tanpa menempuh proses hukum dalam kasus temuan Rp1,8 miliar di Dinas Kesehatan jelas patut dipertanyaÂkan,â ucap Corputty kepada SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Selasa (3/6).
Dijelaskan, pengembalian keruÂgian negara tidak serta-merta mengÂhapus unsur tindak pidana, apalagi jika dana tersebut diduga disalahÂgunakan.
Tindakan Pemprov Maluku kata Corputty ini justru berisiko mencipÂtakan preseden buruk, sebab seÂolah-olah korupsi dapat dimaafkan asal uang dikembalikan uang yang diÂduganya disalahgunakan tersebut.
âPenegakan hukum harus tetap berjalan untuk menjamin akuntaÂbiÂlitas dan efek jera,â tegas Corputty.
Menurutnya, secara SOP temuan kerugian ini akan disampaikan ke pihak yang bertanggungjawab guna diberi kesempatan untuk mengemÂbalikan dana.
Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut maka temuan akan diteruskan ke APH untuk ditinjak lanjuti secara pidana.
âYang harus digaris bawahi SOP tersebut hanya berlaku pada konteks administrasi, artinya jika sejak awal sudah terlihat adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi, seperti misalnya rekayasa kegiatan, pemalsuan dokumen, suap atau penyalahgunaan jabatan maka APH tetap dapat dan seharusnya masuk lebih awal,â jelasnya.
Corputty menegaskan memang benar bahwa pengembalian dana dapat menjadi mekanisme awal peÂnyelesaian temuan kerugian daerah tetapi itu berlaku pada konteks administrasi.
Corputty menegaskan jika sejak awal sudah ada indikasi pelanggaran hukum yang serius, maka proses hukum tetap wajib berjalan.
âPengembalian bukan penghapus pidana, tapi paling jauh hanya jadi faktor yang meringankan nantinya dalam putusan yang dibuat hakim,â tandasnya.
Jangan Ditutupi
Seperti diberitakan sebelumnya, temuan Rp1,8 miliar di Dinas KeÂsehatan Maluku, diminta untuk tiÂdak ditutupi oleh Inspektorat MaluÂku dan sesegera mungkin direkoÂmendasikan kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan ataupun kepolisian untuk diusut tuntas.
Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tethool kepada Siwalima di Ambon, Senin (2/6). Dia meminta Inspektorat untuk tidak melindungi oknum-oknum yang diduga terlibat dan merugikan keuangan daerah.
Saudah bilang, Pemprov Maluku melalui Inspektorat agar tak memÂbiarkan pelaku terduga korupsi berÂkeliaran bebas dan harus menduÂkung proses hukum untuk memberiÂkan efek jera kepada pelakunya.
Dalam kondisi efisiensi kata dia, mestinya Inspektorat sebagai apaÂrat pengawasan internal pemerintah harus tegas mengungkapnya.
âKaÂlau ada temuan segera diÂproses huÂkum, jangan dibiarkan,â ungkap Tethool.
Proses Hukum
Terpisah, praktisi hukum Alfred V Tutupary meminta temuan ini segera diproses hukum hingga tunÂtas dan bukan meminta dinas meÂngembalikan dana itu.
âKami sangat prihatin atas temuan ini. Saldo rekening yang kosong dan sisa kas hanya Rp285 juta menguÂatkan dugaan adanya praktik koÂrupsi. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi sudah mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan,â kata Tutupary, kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (2/6).
Dia menilai, instruksi pengemÂbalian anggaran oleh Dinas KeseÂhatan secara institusional sebagai langkah keliru, karena Rp1,8 miliar itu adalah uang negara, bukan uang pribadi.
âJika yang merugikan negara adalah oknum dalam dinas, maka memÂbeÂbankan penggantian kepada institusi adalah tidak adil dan justru membuka ruang pembiaran,â ujarnya.
Alfred menyoroti sejumlah teÂmuan Inspektorat yang dinilai harus menjadi dasar penyelidikan hukum sehingga tidak perlu ditutupi, seperti tidak adanya kuitansi proyek, perÂbedaan nilai belanja, penggabungan nota, hingga pencatatan fiktif yang mendahului transaksi aktual.
Temuan Terungkap
Dalam laporan Inspektorat tertaÂnggal 15 Oktober 2024 lalu yang ditandatangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya diÂterima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebeÂsar Rp6,93 miliar oleh bendahara pengeluaran, sebanyak Rp1.859.464. 600 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.
Inspektorat juga menemukan kekosongan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.
Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja dalam buku kas umum dengan nota belanja, penggabungan beberapa nota, hiÂngga pencatatan yang mendahului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.
Sumber Siwalima di Dinkes Maluku mengaku ada instruksi agar pihak Dinkes mengembalikan anggaÂran senilai Rp1,8 miliar tersebut ke kas negara.
âSelain itu mereka yang diduga terlibat di dalamnya juga diminta untuk menyetor kerugian negara,â kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu, Senin (2/6).
Sementara Kepala Inspektorat Maluku Jasmono yang dikonfirmasi Siwalima terkait hasil audit enggan berkomentar. (S-20)