SIWALIMA.id > Berita
Akademisi: Wajib Proses Hukum Temuan Inspektorat 1,8 M
Headline , Hukum | Rabu, 4 Juni 2025 pukul 23:26 WIT

AMBON, Siwalimanews – Akademisi Hukum Unpatti Pat­rick Corputty menegaskan langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang enggan menindaklanjuti temuan Inspektorat terhadap anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan di Dinas Kesehatan Ma­luku sebesar 1,8 miliar wajib dila­kukan

Pasalnya, langkah tersebut dini­lai keliru dan terkesan melindungi oknum-oknum ASN pada Dinas Kesehatan yang berupaya melaku­kan penyimpanan dalam penge­lolaan anggaran daerah.

“Sikap Pemda Maluku yang ha­nya meminta pengembalian dana tanpa menempuh proses hukum dalam kasus temuan Rp1,8 miliar di Dinas Kesehatan jelas patut dipertanya­kan,” ucap Corputty kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Selasa (3/6).

Dijelaskan, pengembalian keru­gian negara tidak serta-merta meng­hapus unsur tindak pidana, apalagi jika dana tersebut diduga disalah­gunakan.

Tindakan Pemprov Maluku kata Corputty ini justru berisiko mencip­takan preseden buruk, sebab se­olah-olah korupsi dapat dimaafkan asal uang dikembalikan uang yang di­duganya disalahgunakan tersebut.

“Penegakan hukum harus tetap berjalan untuk menjamin akunta­bi­litas dan efek jera,” tegas Corputty.

Menurutnya, secara SOP temuan kerugian ini akan disampaikan ke pihak yang bertanggungjawab guna diberi kesempatan untuk mengem­balikan dana.

Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut maka temuan akan diteruskan ke APH untuk ditinjak lanjuti secara pidana.

“Yang harus digaris bawahi SOP tersebut hanya berlaku pada konteks administrasi, artinya jika sejak awal sudah terlihat adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi, seperti misalnya rekayasa kegiatan, pemalsuan dokumen, suap atau penyalahgunaan jabatan maka APH tetap dapat dan seharusnya masuk lebih awal,” jelasnya.

Corputty menegaskan memang benar bahwa pengembalian dana dapat menjadi mekanisme awal pe­nyelesaian temuan kerugian daerah tetapi itu berlaku pada konteks administrasi.

Corputty menegaskan jika sejak awal sudah ada indikasi pelanggaran hukum yang serius, maka proses hukum tetap wajib berjalan.

“Pengembalian bukan penghapus pidana, tapi paling jauh hanya jadi faktor yang meringankan nantinya dalam putusan yang dibuat hakim,” tandasnya.

Jangan Ditutupi

Seperti diberitakan sebelumnya, temuan Rp1,8 miliar di Dinas Ke­sehatan Maluku, diminta untuk ti­dak ditutupi oleh Inspektorat Malu­ku dan sesegera mungkin direko­mendasikan kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan ataupun kepolisian untuk diusut tuntas.

Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tethool kepada Siwalima di Ambon, Senin (2/6). Dia meminta Inspektorat untuk tidak melindungi oknum-oknum yang diduga terlibat dan merugikan keuangan daerah.

Saudah bilang, Pemprov Maluku melalui Inspektorat agar tak mem­biarkan pelaku terduga korupsi ber­keliaran bebas dan harus mendu­kung proses hukum untuk memberi­kan efek jera kepada pelakunya.

Dalam kondisi efisiensi kata dia, mestinya Inspektorat sebagai  apa­rat pengawasan internal pemerintah harus tegas mengungkapnya.

“Ka­lau ada temuan segera di­proses hu­kum, jangan dibiarkan,” ungkap Tethool.

Proses Hukum

Terpisah, praktisi hukum Alfred V Tutupary meminta temuan ini segera diproses hukum hingga tun­tas dan bukan meminta dinas me­ngembalikan dana itu.

“Kami sangat prihatin atas temuan ini. Saldo rekening yang kosong dan sisa kas hanya Rp285 juta mengu­atkan dugaan adanya praktik ko­rupsi. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi sudah mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan,” kata Tutupary, kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (2/6).

Dia menilai, instruksi pengem­balian anggaran oleh Dinas Kese­hatan secara institusional sebagai langkah keliru, karena Rp1,8 miliar itu adalah uang negara, bukan uang pribadi.

“Jika yang merugikan negara adalah oknum dalam dinas, maka mem­be­bankan penggantian kepada institusi adalah tidak adil dan justru membuka ruang pembiaran,” ujarnya.

Alfred menyoroti sejumlah te­muan Inspektorat yang dinilai harus menjadi dasar penyelidikan hukum sehingga tidak perlu ditutupi, seperti tidak adanya kuitansi proyek, per­bedaan nilai belanja, penggabungan nota, hingga pencatatan fiktif yang mendahului transaksi aktual.

Temuan Terungkap

Dalam laporan Inspektorat terta­nggal 15 Oktober 2024 lalu yang ditandatangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya di­terima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebe­sar Rp6,93 miliar oleh bendahara pengeluaran, sebanyak Rp1.859.464. 600 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.

Inspektorat juga menemukan kekosongan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.

Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja dalam buku kas umum dengan nota belanja, penggabungan beberapa nota, hi­ngga pencatatan yang mendahului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.

Sumber Siwalima di Dinkes Maluku mengaku ada instruksi agar pihak Dinkes mengembalikan angga­ran senilai Rp1,8 miliar tersebut ke kas negara.

“Selain itu mereka yang diduga terlibat di dalamnya juga diminta untuk menyetor kerugian negara,” kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu, Senin (2/6).

Sementara Kepala Inspektorat Maluku Jasmono yang dikonfirmasi Siwalima terkait hasil audit enggan berkomentar. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps