AMBON, Siwalimanews –Â Pernyataan sikap DPRD Provinsi Maluku yang akan menerbitkan rekoÂmendasi audit utang yang ditinggalkan mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail dinilai sebagai langkah tepat.
Namun, pernyataan sikap tersebut tidak boleh hanya sebatas wacana, melainkan harus dikonkretkan dengan rekomendasi Laporan Keterangan PertaÂnggungjawaban (LKPJ) yang nantinya terbitkan.
Demikian dikatakan Akademisi Fisip Unpatti, Victor Ruhunlela saat diwawanÂcarai Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Minggu (27/4).
Ruhunlela mengatakan, DPRD sebaÂgai lembaga pengawasan tentunya meÂmiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi jika terdapat indikasi persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
âSebagai lembaga pengawasan tentu maka DPRD punya kewenangan untuk meminta dilakukan audit, tapi harus dikonkretkan jangan sampai bersifat wacana,â kata Ruhunlela.
Menurutnya setiap utang yang dilakukan pemerintah daerah atau eksekutif tentu harus diketahui oleh DPRD sebab akan membebani keuangan daerah.
Bahkan untuk mendapatkan hasil yang objektif maka DPRD Provinsi Maluku dapat melibatkan lembaga auditor eksternal guna melihat persoalan hutang.
âDPRD tentu harus melakukan kontrol terhadap setiap kebijakan dan pasti DPRD tahu tetapi yang mau dilihat proses pelaksanaan utang dengan jumlah yang besar tersebut dikemanakan. Itu yang harus dicari,â tegasnya.
Ruhunlela juga meminta sekda Maluku untuk memberikan pertaÂngÂgung jawabannya terkait pengÂgunaan utang selama pemeÂrintaÂhan lima tahun sebelumnya, mauÂpun selama menjadi penjabat Gubernur.
âSoal utang apapun alasannya Sekda pasti mengetahui. Dia tahu persis tidak mungkin tidak jadi kalau dia tidak transparan, maka harus dilakukan audit supaya seÂmuanya terbuka kepada masyaraÂkat,â jelasnya.
Pertanyakan Pengelolaan Keuangan
Sementara itu, aktivis Lembaga Pemantauan Penyelenggara NeÂgara Minggus Talabessy memperÂtanyakan pengelolaan keuangan daerah yang meninggalkan utang ratusan miliar rupiah.
Kepada Siwalima melalui teleÂpon selulernya, Sabtu (26/4) TalaÂbessy menilai, membengkaknya utang yang mencapai ratusan miÂliar menunjukkan adanya kesaÂlahan dalam pengelolaan keuaÂngan daerah.
Dijelaskan, utang dalam peÂngelolaan keuangan daerah bukan hal tabu, sebab hampir seluruh pemerintah daerah utang, namun yang disayangkan yakni utang tersebut mencapai ratusan miliar.
âIni menjadi pertanyaan kenapa bisa utang daerah sampai ratusan miliar artinya ada yang salah dalam pengelolaan keuangan daerah,â ucap Talabessy.
Menurutnya, salah satu langkah yang harus ditempuh gubernur Hendrik Lewerissa yakni, melakukan audit terhadap seluruh utang-utang tersebut guna mengetahui peruntukan hutang seperti apa.
Bahkan jika DPRD Provinsi Maluku ingin merekomendasikan audit, maka hal tersebut tentu baik dan perlu dilakukan agar terbuka persoalan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
âPersoalan seperti ini harus dilakukan audit dan kalau DPRD mau rekomendasikan audit, maka itu bagus tapi harus konsisten, jangan sampai hanya sebatas wacana saja,â tegas Talabessy.
Sekda Ogah Komentar
Sekretaris Daerah Maluku Sadli Ie memilih tidak berkomentar terkait dengan utang pemerintah daerah yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Sejumlah utang yang sampai saat ini belum mampu dibayar oleh pemerintah daerah mulai dari pemerintahan Murad Ismail dan Barnabas Orno hingga penjabat gubernur Sadli Ie diantaranya, utang pihak ketiga yang mencapai 72 miliar rupiah, hutang BPJS 19 miliar, TPP guru hingga utang hak-hak tenaga kesehatan.
Sikap diam Sekda Maluku ini terungkap saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (25/4) lalu.
Kendati begitu, sekda memastikan akan segera menyelesaikan utang BPJS kesehatan.
âTetap katong bayar tahun ini sudah ditampung. BPJS juga sudah sampaikan kalau bisa dicicil,â ujar Sekda singkat sambil berjalan menuju mobil dinasnya dengan plat nomor DE 9. (S-20)