AMBON, Siwalimanews –Â Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, telah memberikan batas waktu pembahasan Laporan Pertanggung jawaban Gubernur oleh DPRD.
Hal itu ditegaskan dalam surat bernoÂmor 900.1.15.1/3676/Keuda tanggal 25 Juli 2023, memberikan batasan waktu pembahasan LPJ hingga 4 Agustus 2023 mendatang.
âPemerintah Provinsi Maluku telah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku TA 2022 kepada DPRD dalam rapat paripurna tanggal 4 Jull 2023, berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan angka 3 waktu pembahasan berakhir tanggal 4 Agustus 2023,â demiÂkian salah satu poin dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Panjaitan.
Kendati Kemendagri telah menetapkan batas waktu pembahasan LPJ sampai tanggal 4 Agustus mendatang, namun surat tersebut tidak diindahkan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
Buktinya, hingga memasuki pekan keempat pembahasan LPJ Gubernur, Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak hadir di Baileo Rakyat, Karang Panjang.
Menanggapi hal ini, akademisi Fisip Unpatti, Victor Ruhunlela meÂngatakan, mestinya Pemprov MaÂluku harus menunjukkan itikad baik untuk bersama DPRD membahas LPJ.
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Provinsi wajib memÂbahas LPJ bersama DPRD guna mendapatkan persetujuan terhadap pertangung jawaban pelaksanaan APBD.
âSecara aturan Pemprov itu wajib hadir di DPRD, tapi kalau tidak maka dapat disimpulkan jika kinerja pemerintah daerah selama lima tahun mengalami kemunduran yang luar biasa,â ujar Ruhunlela saat diwaÂwancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (30/7).
Ruhunlela menegaskan, secara aturan kewenangan DPRD jelas untuk mengklarifikasi sejumlah persoalan yang menurut DPRD harus mendapatkan penjelasan PemÂprov Maluku.
Ketidakhadiran OPD maupun TAPD kata Ruhunlela, tidak akan terlepas dari komando pucuk pimÂpinan yakni gubernur, sebab jika ada itikad baik mestinya gubernur punya kemampuan untuk memaksa semua OPD hadir.
Gubernur mestinya memahami jika ketidakhadiran Pemprov Maluku dalam pembahasan LPJ akan berÂpengaruh kuat terhadap penyelengÂgaraan pemerintahan di daerah yang ujungnya akan merugikan masyaÂrakat.
Namun, jika persoalan pribadi ditarik masuk dalam persoalan peÂnyelenggaraan pemerintahan, justru akan mengganggu tugas dan fungsi yang sedang berjalan.
âSesungguhnya masyarakat akan menilai terkait polemik ini, artinya persoalan individu jangan dibawah kedalam organisasi sebab ini sangat mempengaruhi. Jadi mari kita deÂwasa dalam organisasi dan politik, sehingga persoalan pribadi tidak dibawah dalam ruang publik karena akan merugikan rakyat,â jelasnya.
Menurutnya, bila sampai dengan panggilan terakhir Pemrov tidak hadir maka ada ruang bagi DPRD untuk menolak LPJ Gubernur, karena DPRD menganggap Pemprov tidak bisa melakukan komunikasi yang kondusif.
âDPRD harus tegas berani untuk menolak LPJ, kalau eksekutif tidak hadir lagi dan kalau itu terjadi maka akan berpengharu terhadap guberÂnur, walaupun gubernur akan berÂakhir masa jabatan,â tegasnya.
Ketegasan harus ditunjukkan DPÂRD, mengingat LPJ berbeda dengan rancangan APBD dimana bila DPRD tidak disetujui maka gubernur meÂmiliki hak untuk menggunakan APBD tahun sebelumnya.
âLPJ ini terkait dengan kinerja pemerintah daerah yang harus dilaÂporkan, sebab DPRD harus melihat kesesuaian program yang dilakukan Pemprov dengan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya, maka DPRD harus tegas untuk menolaknya, kalau sekda tidak datang lagi,â ujarÂnya.
Disisi yang lain, lanjut dia, masÂyarakat sangat mengharapkan adaÂnya itikad baik dari Pemrov Maluku untuk hadir melakukan kemitraan dengan DPRD, sehingga pelaksaÂnaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah ini tetap berjalan dengan baik.
Panggil Paksa
Terpisah, pengamat pemerintahan Nataniel Elake menjelaskan undang-undang memberikan kewajiban bagi eksekutif untuk hadir bersama, membahas dokumen LPJ yang telah diserahkan kepada DPRD.
Disisi lain, UU juga memberikan ruang bagi DPRD untuk memangil eksekutif selama tiga kali secara patut sesuai dengan tata tertib DPRD.
Namun, jika panggilan tersebut tidak diindahkan oleh eksekutif maka DPRD dapat menggunakan haknya untuk memanggil secara paksa dengan bantuan aparat keÂamanan.
âKenapa itu tidak menggunakan hak untuk memanggil secara paksa sekda karena itu kewajiban eksekutif untuk hadir di DPRD dalam memÂbahas LPJ Gubernur,â ujar Elake.
Menurutnya, bila benar apa yang disampaikan Sekda beberapa waktu lalu bahwa ada arahan gubernur agar seluruh pimpinan OPD tidak hadir, maka DPRD harus menggunakan haknya melakukan impeachment terhadap gubernur.
Secara hukum sekda kata Elake, tidak dipilih oleh rakyat tetapi DPRD merupakan lembaga representasi rakyat Maluku artinya apa yang dilaÂkukan DPRD atas nama rakyat maka sekda sebagai TAPD wajib hadir.
Dengan tidak mempertanggung jawabkan kinerja kepada DPRD artinya eksekutif tidak mempertangÂgung jawabkan kinerja kepada rakyat.
Padahal, eksekutif memiliki kewaÂjiban mempertanggung jawabkan seluruh dan kegiatan yang dibelanÂjakan dengan uang rakyat kepada DPRD sebagai representasi masyaÂrakat.
âIni bukan soal pribadi di DPRD, tetapi ini soal hak rakyat yang harus mengetahui penggunaan uang rakyat dan ini baru pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan Indonesia. LPJ disampaikan oleh gubernur tetapi pembahasan tidak dihadiri oleh eksekutif, ini praktek pemeÂrintah model apa ini,â kesal Elake.
Elake pun mendorong DPRD untuk menolak LPJ Gubernur tahun anggaran 2022, sebab tidak ada itikad baik Pemrov untuk hadir dan membahas LPJ bersama.
Elake menjelaskan jika eksekutif tidak hadir untuk melakukan klarifiÂkasi atas sejumlah persoalan didaÂlam LPJ Gubernur maka tidak ada alasan bagi DPRD untuk menerima LPJ.
âLogikanya kalau dilakukan pemÂbahasan apakah alasannya DPRD untuk menerima, jadi LPJ ini pantas harus ditolak dan dilaporkan kepada presiden melalui Mendagri apalagi deadline 4 Agustus,â tegasnya.
Sebaliknya, jika DPRD menerima LPJ tersebut maka keputusan DPRD melalui fraksi sangat tidak masuk akal, sebab ketidakhadiran eksklusif merupakan bentuk pelecehan terÂhadap DPRD yang tidak boleh disepelekan
Dewan Geram
Diberitakan sebelumnya, DPRD Maluku dibuat geram dengan sikap Sekretaris Daerah Sadli Ie, yang tidak hadir dalam pembahasan LPJ GuÂbernur Maluku tahun anggaran 2022.
Padahal, lembaga wakil rakyat telah mengundang ketua tim anggaÂran daerah itu untuk hadir Rabu (26/7) malam, guna membahas LPJ, namun mantan Kadis Kehutanan Maluku tersebut tidak juga hadir. Alhasilnya LPJ Gubernur Maluku terancam ditolak dewan.
Hingga memasuki pekan keempat pembahasan LPJ Gubernur, Sekda sebagai Ketua TAPD tidak juga menampakan batang hidungnya di Baileo Rakyat, Karang Panjang.
Tercatat, DPRD Maluku telah tiga kali melayangkan surat undangan perihal rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yakni sejak tanggal 24 hinggal 26 Juli tetapi hingga Rabu (27/7) malam tidak nampak batang hidung Sekda Maluku.
Ketidakhadiran Sekda tersebut menuai perbincangan hangat geÂdung DPRD. Pantauan Siwalima, Kamis (27/7), sejumlah fraksi pun telah ambil ancang-ancang untuk menolak LPJ Gubernur.
Aroma penolakan LPJ Gubernur Maluku, terendus dari dua fraksi besar di DPRD Maluku yakni fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra.
Sumber Siwalima di fraksi Partai Gerindra mengatakan, jika tim angÂgaran pemerintah daerah tidak haÂdir, fraksi akan mempertimbangkan untuk menolak LPJ Gubernur.
âKalau Pemerintah tidak hadir terus menerus apa yang harus kita tanyakan sementara fungsi DPRD untuk mengkritisi penggunaan uang daerah dalam APBD tahun 2022 lalu, jadi bisa saja kita mempertimÂbangÂkan opsi menolak LPJ sendiri,â ungÂkap sumber yang enggan namaÂnya dikorankan.
Tak hanya Gerindra, fraksi oposisi yakni Fraksi Golkar, juga mengÂungkapkan akan mempertimÂbangÂkan opsi menolak LPJ Gubernur.
âKalau kita lihat banyak sekali persoalan dalam LPJ Gubernur tahun anggaran 2022 yang harus kita mintakan konfirmasi langsung, tapi kalau tidak hadir bagaimana kita mau minta penjelasan. Jadi sangat mungkin kita mempertimbangkan opsi menolak LPJ Gubernur,â tegas sumber yang lagi-lagi namanya enggan dikorankan.
Sementara itu, terkait dengan sikap Fraksi PDIP, sumber Siwalima di DPD PDIP Maluku mengakui jika DPD PDIP telah melakukan perteÂmuan terkait dengan keputusan politik partai berlambang moncong putih kekar tersebut.
âMemang benar DPD sudah meÂlakukan pertemuan terkait dengan sikap politik dan telah disampaikan kepada fraksi di DPRD, jadi meÂnunggu saja di paripurna kata akhir fraksi,â ujar sumber Siwalima lain.
Terkait keputusan politik setiap fraksi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut meÂnegaskan, apapun keputusan yang akan dibacakan oleh fraksi-fraksi merupakan keputusan politik maÂsing-masing fraksi.
âKalau menolak atau menerima itu kan hak setiap fraksi jadi kita kembalikan kepada fraksi saja, bagaimana nanti keputusannya kita tunggu di paripurna penyampaian kata akhir fraksi,â tegas Sairdekut.
Sairdekut menjelaskan, DPRD Provinsi Maluku akan kembali melayangkan panggilan terakhir bagi Tim Anggaran Pemerintah DaeÂrah terkait dengan pembahasan Laporan Pertangung jawaban GuÂberÂnur Tahun anggaran 2022.
Keputusan ini diambil pimpinan DPRD Maluku setelah sebelumnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah tiga kali berturut-turut tidak mengÂhadiri rapat bersama badan anggaÂran DPRD Provinsi Maluku, guna membahas daftar iventaris masalah.
Pemanggilan terakhir yang dilaÂyangkan kepada TAPD merupakan salah satu arahan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
âKita baru saja selesai melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina KeÂuangan Daerah guna menindakÂlanjuti hasil konsultasi sebelumnya, atas kondisi yang dihadapi berkaitan dengan pembahasan LPJ dan disamÂpaikan bahwa DPRD akan mengiÂrimkan surat kepada TAPD ditanggal 1 Agustus,â ujar Sairdekut.
Menurutnya, DPRD ingin menÂdengarkan jawaban Pemprov MaÂluku terhadap Daftar Iventarisasi Masalah yang telah diserahkan DPRD kepada TAPD beberapa waktu lalu.
Politisi Gerindra Maluku ini pun menegaskan, jika nanti undangan tidak dihadiri lagi maka DPRD akan melanjutkan dengan rapat paripurna untuk menentukan sikap politik fraksi sebelum batas waktu paling akhir yang ditentukan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah.
Tak Patuhi Perintah
Terpisah, Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun menilai, Sekda Maluku. Sadli Ie tidak memaÂtuhi perintah Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan LPJ Gubernur bersama DPRD.
Kepada wartawan di Baileo RakÂyat Karang Panjang, Kamis (27/7) Benhur mengatakan, Peraturan PeÂmerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD memberikan kewenaÂngan badan anggaran untuk melaÂkukan pembahasan dengan TAPD.
âKita sudah dapat surat isinya DPRD mengagendakan kembali mengundang TAPD dalam rangka pembahasan ranperda tentang pelaksanaan Pertangungjawaban Gubernur Tahun anggaran 2022,â ungkap Benhur.
Dalam surat tersebut Kemendagri memerintahkan Gubernur Maluku untuk menugaskan TAPD melaksaÂnakan rapat bersama badan anggaÂran. Bahkan, Kemendagri menghimÂbau agar TAPD melakukan pembaÂhasan LPJ dengan badan anggaran secara tertib, jujur, adil, akuntabel tertanggung jawab dan transparan.
âSetelah kemarin kita undang tapi tidak satu pun TAPD yang datang, makanya kita putuskan untuk meÂlakukan rapat konsultasi kedua dengan Kementerian Dalam Negeri,â ujar Benhur.
Menurutnya, hal yang paling diinginkan Kemendagri adalah semangat dalam menjaga kondisi harmonis antara Pemprov dan DPRD, tetapi belum dilakukan Pemprov Maluku.
Benhur menambahkan, berdasarÂkan hasil konsultasi maka KemenÂdagri akan melakukan konsolidasi internal untuk mengantisipasi ruang hukum yang kosong, termasuk melakukan monitoring terhadap Pemprov Maluku karena Gubernur dalam statusnya sebagai wakil pemerintah pusat. (S-20)