SIWALIMA.id > Berita
Akademisi Soal Dugaan Korupsi di PT Dok & Perkapalan Waiame, Jaksa Harus Gerak Cepat
Headline , Hukum | Rabu, 9 Juli 2025 pukul 23:33 WIT

AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejak­saan Ne­geri Ambon didesak untuk sese­gera mungkin mene­tap­kan ter­sangka, meng­­ingat buk­ti yang dikum­pul­kan sudah le­bih dari cukup.

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pat­ti­­­mura, Remon Su­pusepa mendesak pe­nyi­dik Kejaksaan Ne-geri Ambon, agar ber-gerak lebih cepat da-lam mengusut kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame.

Pasalnya, jika sudah temukan dua alat bukti yang cukup dan ditambah dengan keterangan ahli dan terdapat kesesuaian alat bukti tersebut sebagai rangkaian pidana korupsi, maka jaksa harus cepat menetapkan tersangka.

“Seharusnya jaksa bergerak cepat apalagi misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21, berkaitan dengan menetapkan sese­orang sebagai tersangka, harus ada dua alat bukti, bukti surat dengan bukti keterangan saksi secara kuantitatif telah terpenuhi dua alat bukti itu, apalagi ada keterangan ahli. Dan jika ada kesesuaian antara semua alat bukti tersebut sebagai sebuah rangkiaian pidana, sehingga peristiwa pidana ini bisa dikatakan sebagai peristiwa yang sempurna,” ujar Supusepa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (8/7).

Kendati demikian Supusepa opti­mis, jaksa menuntaskan kasus du­gaan tindak pidana korupsi pada perusahaan milik daerah itu bisa sampai ke pengadilan.

“Saya rasa kejaksaan harus cepat, apalagi kejaksaan sekarang sudah semakin bagus dalam proses pene­ga­kan kasus korupsi, sehingga per­kara-perkara besar yang ditangani kejaksaan. Dan saya rasa pasti dalam waktu secepatnya kejaksaan akan menetapkan tersangka,” ujarnya.

Supusepa mengakui, menetapkan seseorang sebagai tersangka ada konsekuensi hukum bukan saja soal berhati-hati, tetapi kejaksaan ingin agar alat bukti itu ketika dalam persidangan memiliki kekuatan kuat untuk bisa menjerat para pelaku.

Dia memberikan apresiasi bagi Kejari Ambon dalam penanganan kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame yang telah me­lakukan serangkaian tindakan hu­kum baik pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, dan ini dijadikan sebagai petunjuk bagi jaksa untuk nantinya menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dia mengakui, penetapan seorang sebagai tersangka, maka minimal sudah memiliki dua alat bukti untuk  bisa tetapkan seseorang sebagai ter­sangka dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Kendati begitu ha­rus diingat bahwa, setiap alat-alat bukti itu berhubungan dengan ma­sing-masing peserta delik, atau masing-masing pelaku kejahatan dan karena ini sifatnya berjamaah, pasti akan digandeng dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu, ajaran turut serta. Sehingga akan dilihat peran dari masing-masing peserta didik atau si pembuat kejahatan itu.

“Menurut saya pasti pihak kejak­saan akan laksanakan gelar perkara, sebelum menetapkan siapa-siapa yang menjadi tersangka dalam per­kara itu. Apalagi alat-alat bukti cu­kup, Jadi untuk menetapkan ter­sang­ka misalnya keterangan saksi yang diperoleh itu harus ada kese­suaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, atau antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain. Itu harus digali oleh jaksa supaya memperkuat argumentasi jaksa bahwa alat-alat bukti itu memiliki kekuatan pem­buktian nantinya di persidangan,” katanya.

Selain itu lanjut dia, jika alat bukti itu sudah banyak lalu memiliki nilai pembuktian, maka dengan sendiri­nya kejaksaan akan gelar perkara dan ekspos untuk menetapkan ter­sangka.

Jangan Lambat

Terpisah praktisi hukum Jack Wenno meminta penyidik Kejari Ambon untuk tidak lambat dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame.

Dia meminta Kejari bergerak cepat dalam menangani kasus ini, sehi­ngga bisa diketahui publik dan ditangani juga secara transparan.

Dia mengakui, bahwa proses hukum membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan jaksa. Namun per­cepatan penetapan tersangka sa­ngat penting untuk menjaga kepercayaan publik, karena masyarakat sangat menantikan kejelasan dan pene­gakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi.

Selain itu, penetapan tersangka untuk mencegah hilangnya barang bukti, karena  semakin lama pena­nganan kasus, semakin besar poten­si hilangnya atau dirusaknya barang bukti.

Berikutnya, penetapan tersangka yang cepat akan memberikan sinyal kuat bahwa Kejaksaan serius dalam memberantas korupsi dan memberi­kan efek jera bagi calon pelaku korupsi lainnya.

Dia juga meminta penyidik Kejari Ambon untuk mempercepat proses pengembalian kerugian negara, karena dengan adanya tersangka, langkah-langkah untuk mengem­balikan kerugian negara dapat segera diambil.

Wenno pastikan kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame melibatkan korporasi atau banyak orang. Olehnya itu, Kejari Ambon jangan sampai menghukum salah satu pihak sementara pihak lainya dibiarkan bebas berkeliaran tanpa pertanggungjawaban hukum.

Dijelaskan, kasus tipikor sering­kali melibatkan banyak pihak dan tidak berdiri sendiri karena beberapa alasan yaitu, miliki jaringan korupsi, melibatkan banyak orang dan ins­titusi, melibatkan kolusi antara beberapa pihak, seperti pejabat pemerintah, swasta dan lainnya.

“Konspirasi antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan ter­tentu serta ketergantungan antara beberapa pihak, seperti antara pem­beri dan penerima suap. Terhadap ini maka sudah pasti ada keterlibatan banyak orang,” ungkap Wenno.

Dikatakan, dalam kasus korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame, kemungkinan besar ada beberapa pihak yang terlibat, seperti pejabat pemerintah, manajemen perusahaan, dan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyidikan me­nyeluruh dan transparan untuk mengungkapkan semua pihak yang terlibat.

Calon Tersangka

Seperti diberitakan sebelumnya, jaksa optimis upaya mereka mem­bongkar kasus dugan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame, akan berlanjut hingga ke pengadilan.

Kajari Ambon, Ardiansyah mene­gaskan, penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame hanya tunggu waktu.

Pasalnya, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan, sehingga untuk melakukan penetapan tersa­ng­ka hanya menunggu waktu. “Saya lagi di Pak Kajati. Tunggu saja waktunya pasti dirilis,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp, Senin (7/7).

Terpisah, Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Ardy menegas­kan, penyidik masih terus bekerja untuk mengumpulkan alat bukti Nantinya Kejari Ambon akan me­ngumumkan penetapan tersangka jika seluruh bukti telah diperoleh.

Sumber Siwalima di Kejari Ambon menyebutkan, penyidik telah mengantongi sedikitnya tiga calon tersangka yang diduga kuat memiliki peran dalam pengelolaan anggaran yang merugikan keuangan negara Rp 3,7 Miliar itu.

Sumber yang enggan namanya dikorankan ini menyebutkan, tiga nama yang sudah dikantongi seba­gai calon tersangka yaitu, WAL, SR dan NR.

“Kan kalau dari penggeledahan dan pemeriksaan yan paling nampak mereka itu. Saya tidak mau bilang jabatan lagi, inisial saja, SR WA dan bisa juga NR,” ungkap sumber itu.

Kendatei demikian, lanjut sumber tadi, bukan hanya tiga nama yang jadi target.

“Bukan saja mereka itu, karena ini kan perusahaan lumayan besar dan punya sistem jadi pasti ada orang lain terlibat juga,” tan­dasnya.

Harus Berani

Akademisi Hukum Unpatti, Petrik Corputty mengungkapkan, Kejari Ambon harus berani menetapkan tersangka.

Corputty bilang, dalam hukum acara pidana, penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Artinya jika jaksa sudah memiliki bukti yang cukup baik dari hasil pemeriksaan puluhan saksi, doku­men-dokumen yang disita, maupun barang bukti lainnya seperti mobil dan aset, maka sudah sepatutnya pe­nyidik berani menetapkan ter­sangka.

Sebaliknya jika pada tahap ini, kejaksaan menunda penetapan ter­sangka padahal alat bukti telah cu­kup, justru menimbulkan tanda tanya publik, dan dapat membuka ruang spe­kulasi termasuk dugaan interven­si atau tarik-menarik kepen­tingan.

“Yang terpenting bukan soal kebe­ranian semata, tapi konsistensi dan integritas penyidik dalam men­jalankan hukum tanpa pandang bulu,” tandasnya kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (7/7).

Corputty menyentil hal ini, karena Kajari Ambon Ardiansyah telah dimutasikan sehingga dikhawatir­kan proses mutasi ini tidak menjadi celah untuk mengaburkan arah pe­nyidikan, menunda penetapan ter­sangka, atau bahkan menjadi bentuk obstruction of justice secara terselubung.

Di sisi lain pasca mutasi tersebut kata Corputty, Kejaksaan Agung maupun Komisi Kejaksaan perlu melakukan fungsi pengawasan agar kepercayaan publik tidak luntur.

“Jangan sampai dinamika internal ini justru melemahkan momentum penegakan hukum yang sedang ditunggu-tunggu publik,” tegasnya.

Fiktif & Mark-Up

Kajari Ambon, Ardiansyah menu­turkan, dari hasil ekspos yang telah digelar ditemukan bahwa PT Dok tahun 2020-2024 mengelola angga­ran sebesar Rp177 miliar.

Kajari menyebutkan, fakta-fakta yang ditemukan yakni, belanja investasi sejak tahun 2020-2024 tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahan yang telah ditetapkan dalam RPS

Selanjutnya, ditemukan adanya belanja fiktif serta mark up harga satuan barang dan volume barang.

Adapun transkasi keuangan yang ditemukan adanya penyimpangan yakni dengan dengan cara men­transfer sejumlah uang dari rekening PT Dok dan Perkapalan Waiame ke rekening pribadi beberapa staf milik perusahaan.

Kemudian dari uang tersebut se­bagian telah digunakan untuk keper­luan kantor dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kajari menambahkan, anggaran Rp177 miliar yang dikelola, berasal dari dana pinjam pada Bank Maluku dan BNI Cabang Ambon. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps