AMBON, Siwalimanews – Penyidik KejakÂsaan NeÂgeri Ambon didesak untuk seseÂgera mungkin meneÂtapÂkan terÂsangka, mengÂÂingat bukÂti yang dikumÂpulÂkan sudah leÂbih dari cukup.
Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas PatÂtiÂÂÂmura, Remon SuÂpusepa mendesak peÂnyiÂdik Kejaksaan Ne-geri Ambon, agar ber-gerak lebih cepat da-lam mengusut kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame.
Pasalnya, jika sudah temukan dua alat bukti yang cukup dan ditambah dengan keterangan ahli dan terdapat kesesuaian alat bukti tersebut sebagai rangkaian pidana korupsi, maka jaksa harus cepat menetapkan tersangka.
âSeharusnya jaksa bergerak cepat apalagi misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21, berkaitan dengan menetapkan seseÂorang sebagai tersangka, harus ada dua alat bukti, bukti surat dengan bukti keterangan saksi secara kuantitatif telah terpenuhi dua alat bukti itu, apalagi ada keterangan ahli. Dan jika ada kesesuaian antara semua alat bukti tersebut sebagai sebuah rangkiaian pidana, sehingga peristiwa pidana ini bisa dikatakan sebagai peristiwa yang sempurna,â ujar Supusepa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (8/7).
Kendati demikian Supusepa optiÂmis, jaksa menuntaskan kasus duÂgaan tindak pidana korupsi pada perusahaan milik daerah itu bisa sampai ke pengadilan.
âSaya rasa kejaksaan harus cepat, apalagi kejaksaan sekarang sudah semakin bagus dalam proses peneÂgaÂkan kasus korupsi, sehingga perÂkara-perkara besar yang ditangani kejaksaan. Dan saya rasa pasti dalam waktu secepatnya kejaksaan akan menetapkan tersangka,â ujarnya.
Supusepa mengakui, menetapkan seseorang sebagai tersangka ada konsekuensi hukum bukan saja soal berhati-hati, tetapi kejaksaan ingin agar alat bukti itu ketika dalam persidangan memiliki kekuatan kuat untuk bisa menjerat para pelaku.
Dia memberikan apresiasi bagi Kejari Ambon dalam penanganan kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame yang telah meÂlakukan serangkaian tindakan huÂkum baik pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, dan ini dijadikan sebagai petunjuk bagi jaksa untuk nantinya menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Dia mengakui, penetapan seorang sebagai tersangka, maka minimal sudah memiliki dua alat bukti untuk bisa tetapkan seseorang sebagai terÂsangka dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Kendati begitu haÂrus diingat bahwa, setiap alat-alat bukti itu berhubungan dengan maÂsing-masing peserta delik, atau masing-masing pelaku kejahatan dan karena ini sifatnya berjamaah, pasti akan digandeng dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu, ajaran turut serta. Sehingga akan dilihat peran dari masing-masing peserta didik atau si pembuat kejahatan itu.
âMenurut saya pasti pihak kejakÂsaan akan laksanakan gelar perkara, sebelum menetapkan siapa-siapa yang menjadi tersangka dalam perÂkara itu. Apalagi alat-alat bukti cuÂkup, Jadi untuk menetapkan terÂsangÂka misalnya keterangan saksi yang diperoleh itu harus ada keseÂsuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, atau antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain. Itu harus digali oleh jaksa supaya memperkuat argumentasi jaksa bahwa alat-alat bukti itu memiliki kekuatan pemÂbuktian nantinya di persidangan,â katanya.
Selain itu lanjut dia, jika alat bukti itu sudah banyak lalu memiliki nilai pembuktian, maka dengan sendiriÂnya kejaksaan akan gelar perkara dan ekspos untuk menetapkan terÂsangka.
Jangan Lambat
Terpisah praktisi hukum Jack Wenno meminta penyidik Kejari Ambon untuk tidak lambat dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame.
Dia meminta Kejari bergerak cepat dalam menangani kasus ini, sehiÂngga bisa diketahui publik dan ditangani juga secara transparan.
Dia mengakui, bahwa proses hukum membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan jaksa. Namun perÂcepatan penetapan tersangka saÂngat penting untuk menjaga kepercayaan publik, karena masyarakat sangat menantikan kejelasan dan peneÂgakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi.
Selain itu, penetapan tersangka untuk mencegah hilangnya barang bukti, karena semakin lama penaÂnganan kasus, semakin besar potenÂsi hilangnya atau dirusaknya barang bukti.
Berikutnya, penetapan tersangka yang cepat akan memberikan sinyal kuat bahwa Kejaksaan serius dalam memberantas korupsi dan memberiÂkan efek jera bagi calon pelaku korupsi lainnya.
Dia juga meminta penyidik Kejari Ambon untuk mempercepat proses pengembalian kerugian negara, karena dengan adanya tersangka, langkah-langkah untuk mengemÂbalikan kerugian negara dapat segera diambil.
Wenno pastikan kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame melibatkan korporasi atau banyak orang. Olehnya itu, Kejari Ambon jangan sampai menghukum salah satu pihak sementara pihak lainya dibiarkan bebas berkeliaran tanpa pertanggungjawaban hukum.
Dijelaskan, kasus tipikor seringÂkali melibatkan banyak pihak dan tidak berdiri sendiri karena beberapa alasan yaitu, miliki jaringan korupsi, melibatkan banyak orang dan insÂtitusi, melibatkan kolusi antara beberapa pihak, seperti pejabat pemerintah, swasta dan lainnya.
âKonspirasi antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan terÂtentu serta ketergantungan antara beberapa pihak, seperti antara pemÂberi dan penerima suap. Terhadap ini maka sudah pasti ada keterlibatan banyak orang,â ungkap Wenno.
Dikatakan, dalam kasus korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame, kemungkinan besar ada beberapa pihak yang terlibat, seperti pejabat pemerintah, manajemen perusahaan, dan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyidikan meÂnyeluruh dan transparan untuk mengungkapkan semua pihak yang terlibat.
Calon Tersangka
Seperti diberitakan sebelumnya, jaksa optimis upaya mereka memÂbongkar kasus dugan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame, akan berlanjut hingga ke pengadilan.
Kajari Ambon, Ardiansyah meneÂgaskan, penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame hanya tunggu waktu.
Pasalnya, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan, sehingga untuk melakukan penetapan tersaÂngÂka hanya menunggu waktu. âSaya lagi di Pak Kajati. Tunggu saja waktunya pasti dirilis,â jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp, Senin (7/7).
Terpisah, Kasi Penkum dan HuÂmas Kejati Maluku, Ardy menegasÂkan, penyidik masih terus bekerja untuk mengumpulkan alat bukti Nantinya Kejari Ambon akan meÂngumumkan penetapan tersangka jika seluruh bukti telah diperoleh.
Sumber Siwalima di Kejari Ambon menyebutkan, penyidik telah mengantongi sedikitnya tiga calon tersangka yang diduga kuat memiliki peran dalam pengelolaan anggaran yang merugikan keuangan negara Rp 3,7 Miliar itu.
Sumber yang enggan namanya dikorankan ini menyebutkan, tiga nama yang sudah dikantongi sebaÂgai calon tersangka yaitu, WAL, SR dan NR.
âKan kalau dari penggeledahan dan pemeriksaan yan paling nampak mereka itu. Saya tidak mau bilang jabatan lagi, inisial saja, SR WA dan bisa juga NR,â ungkap sumber itu.
Kendatei demikian, lanjut sumber tadi, bukan hanya tiga nama yang jadi target.
âBukan saja mereka itu, karena ini kan perusahaan lumayan besar dan punya sistem jadi pasti ada orang lain terlibat juga,â tanÂdasnya.
Harus Berani
Akademisi Hukum Unpatti, Petrik Corputty mengungkapkan, Kejari Ambon harus berani menetapkan tersangka.
Corputty bilang, dalam hukum acara pidana, penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Artinya jika jaksa sudah memiliki bukti yang cukup baik dari hasil pemeriksaan puluhan saksi, dokuÂmen-dokumen yang disita, maupun barang bukti lainnya seperti mobil dan aset, maka sudah sepatutnya peÂnyidik berani menetapkan terÂsangka.
Sebaliknya jika pada tahap ini, kejaksaan menunda penetapan terÂsangka padahal alat bukti telah cuÂkup, justru menimbulkan tanda tanya publik, dan dapat membuka ruang speÂkulasi termasuk dugaan intervenÂsi atau tarik-menarik kepenÂtingan.
âYang terpenting bukan soal kebeÂranian semata, tapi konsistensi dan integritas penyidik dalam menÂjalankan hukum tanpa pandang bulu,â tandasnya kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (7/7).
Corputty menyentil hal ini, karena Kajari Ambon Ardiansyah telah dimutasikan sehingga dikhawatirÂkan proses mutasi ini tidak menjadi celah untuk mengaburkan arah peÂnyidikan, menunda penetapan terÂsangka, atau bahkan menjadi bentuk obstruction of justice secara terselubung.
Di sisi lain pasca mutasi tersebut kata Corputty, Kejaksaan Agung maupun Komisi Kejaksaan perlu melakukan fungsi pengawasan agar kepercayaan publik tidak luntur.
âJangan sampai dinamika internal ini justru melemahkan momentum penegakan hukum yang sedang ditunggu-tunggu publik,â tegasnya.
Fiktif & Mark-Up
Kajari Ambon, Ardiansyah menuÂturkan, dari hasil ekspos yang telah digelar ditemukan bahwa PT Dok tahun 2020-2024 mengelola anggaÂran sebesar Rp177 miliar.
Kajari menyebutkan, fakta-fakta yang ditemukan yakni, belanja investasi sejak tahun 2020-2024 tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahan yang telah ditetapkan dalam RPS
Selanjutnya, ditemukan adanya belanja fiktif serta mark up harga satuan barang dan volume barang.
Adapun transkasi keuangan yang ditemukan adanya penyimpangan yakni dengan dengan cara menÂtransfer sejumlah uang dari rekening PT Dok dan Perkapalan Waiame ke rekening pribadi beberapa staf milik perusahaan.
Kemudian dari uang tersebut seÂbagian telah digunakan untuk keperÂluan kantor dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.
Kajari menambahkan, anggaran Rp177 miliar yang dikelola, berasal dari dana pinjam pada Bank Maluku dan BNI Cabang Ambon. (S-20)