AMBON, Siwalimanews – Kalangan akademisi berÂpenÂdapat Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach turut bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengelolaan dana covid-19 Tahun 2020.
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati MBD harus diperiksa Ditreskrimsus Polda Maluku dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi dana covid-19 Tahun 2020.
Demikian diungkapkan, AkaÂdemisi Hukum Unpatti Remon Supusepa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (19/9).
Supusepa mengatakan, daÂlam perkara pidana polisi daÂpat memanggil semua pihak termasuk kepala daerah untuk dimintakan klarifikasi terkait perkara yang sedangkan diÂusut.
Dijelaskan, pemeriksaan suatu dugaan kasus korupsi biasanya diawali dengan pemeriksaan staf dan akan terus dilakukan hingga kepala OPD terkait, artinya tidak meÂnutup kemungkinan bupati juga ikut diperiksa.
âMemang polisi harus pangÂgil bupati untuk menjelaskan tentang bagaimana aliran dana ini dan peruntukannya pada saat dana covid ini, karena dia sebagai kuasa pengguna anggaran,â ujar Supusepa.
Sebagai kuasa pengguna angÂgaÂran, lanjut Supusepa tanggung jawab pengelolaan keuangan meÂlekat terhadap bupati sebagai peÂjabat, maka harus segera dipanggil untuk dimintai keterangan.
Apalagi jika dalam pemeriksaan saksi-saksi ternyata ada belanja yang tidak sesuai dengan perunÂtukan anggaran atau diluar belanja Covid-19 maka bupati harus dimintai keterangan.
Menurutnya, ketika ada belanja yang tidak sesuai peruntukan recofusing anggaran covid-19, maka itu terjadi karena ada disÂkresi dan diskresi itu hanya ada diseorang kuasa pengguna angÂgaran tidak mungkin di kepala OPD atau staf bawahan.
âBeberapa kasus yang terjadi dialokasikan dana covid untuk hal lain itu kemudian berhubungan dengan kekuasaan atau jabatan, dan itu berhubungan dengan pasal 3 UU Tipikor. Karena itu yang di sebut sebagai diskresi atau ada kebijakan
Kebijakan itu di uji bahwa apaÂkah tindakan yang di lakukan oleh seorang pejabat itu yang meruÂgikan keuangan negara itu benar atau kah tidak,â jelasnya.
Jika diskresi yang diambil meÂrupakan perbuatan yang salah, itu adalah tindak pidana korupsi dan dihubungkan dengan kerugian keÂuangan negara makanya seorang pejabat telah menyalahgunakan kewenangannya. âKalau kebijakan dari seorang pejabat itu dan itu merupakan suatu perbuatan korupsi,â tegasÂnya.
Karenanya, lanjut Supusepa, polisi harus meminta keterangan dari bupati sehingga perkara ini menjadi terang benderang, artinya pemeriksaan tidak hanya pada staf saja.
Empat Bawahan Bupati
Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku maraton mengungkap borok penggunaan dan pengeloÂlaan dana covid-19 Tahun 2020 Kabupaten Maluku Barat Daya.
Hingga kini tim penyidik masih di kaÂbupaten berjulukan Kalwedo itu guna memintai keterangan dari seÂjumlah ASN di lingkup Pemkab MBD.
Buktinya, Rabu (18/9) sedikitnya empat bawahan Bupati, Benyamin Thomas Noach diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
Empat ASN tersebut berasal dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten MBD.
Informasi yang diperoleh SiÂwalima, pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga sore hari.
Ketua Tim Penyidik, Ipda Idha saat dikonfirmasi Siwalima di PolÂres MBD enggan berkomentar.
âMaaf nanti dengan pimpinan di Ambon,â ujarnya singkat.
Ketika ditanyakan berapa banyak saksi yang telah dimintai keteÂrangan namun lagi-lagi Ipda Idha menolak berkomentar.
âNanti dengan pimpinan di Ambon,â katanya lagi.
Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra SouÂmena yang dikonfirmasi Siwalima melalui sambungan selulernya, Rabu (18/9) mengakui, tim masih di MBD dan masih melakukan permintaan klarifikasi.
Soumena mengaku akan memÂberikan informasi jika ada perkemÂbangan kasus tersebut.
âSampai saat ini masih perÂminÂtaan klarifikasi, tim masih di MBD, kalau ada perkembangan akan kita sampaikan, karena kasusnya maÂsih pengumpulan data dan bahan keterangan,â ujar Soumena.
Soumena sebelumnya mengaÂku, sudah puluhan saksi yang diÂmintai keterangan terkait pengeÂlolaan anggaran covid-19 KabupaÂten MBD baik pimpin OPD maupun ASN.
âTim masih disana meminta klariÂfikasi sejumlah pihak, soal berapa banyak saya belum bisa pastikan tapi bisa belasan sampai puluhan, âujar Soumena kepada Siwalima pekan kemarin.
Ditanya soal siapa saja yang diÂmintai keterangan, Soumena meÂngatakan setiap pihak yang berÂkaiÂtan dengan pengelolaan anggaran.
âYang pasti pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran itu, kita minta klarifikasinya,â tuturnya
Bupati Bisa Diperiksa
Seperti diberitakan sebelumnya, polisi membuka peluang memeÂrikÂsa Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach, dalam kasus korupsi anggaran covid-19 di kabupaten yang dipimpinnya.
Hingga saat ini, tim DitresÂkrimsus Polda Maluku yang turun ke Kota Tiakur, masih terus meÂlakukan pengambilan keterangan terhadap sejumlah saksi. Tercatat belasan saksi sudah di periksa terkait kasus tersebut.
Mulai dari kepala desa hingga pimpinan organisasi perangkat daerah, digarap polisi untuk meÂngumpul bukti dana covid 19 tahun 2020.
Dirkrimsus Polda Maluku, KomÂbes Hujra Soumena kepada SiwaÂlima Kamis (12/9), mengatakan, piÂhaknya masih terus melakukan peÂmeÂriksaan dan mengumpulkan bukti. âSoal saksi sudah banyak yang diambil keterangan, intinya masih berjalan,â yakin Kombes Hujra.
Ditanya soal apakah Bupati BeÂnyamin Noach juga akan dimintai keterangan, Soumena tidak meÂnepis.
Menurutnya, jika ditemukan petunjuk dalam pemeriksaan yang sementara berjalan ini, tidak menutup kemungkinan Noach juga dimintai keterangan. âTidak menuÂtup kemungkinan kalau ada petunÂjuk kita periksa,â tegasnya.
Temuan
Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dana Covid-19 ini mencuat, setelah BPK Perwakilan Maluku menemukan sejumlah persoalan dari laporan penanganan Covid-19 tahun 2020.
Dalam laporan hasil pemeÂrikÂsaan itu, BPK menemukan sejumÂlah item belanja Covid-19 Tahun 2020 di lingkungan Pemkab MBD, tak sesuai dengan aturan perunÂdang-undangan, khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK, diketahui PemÂkab MBD melakukan refokusing angÂgaran sebesar Rp20.865.834. 695.00, namun yang direalisir haÂnya sebesar Rp10.467.362.620.00.
Dari realisasi tersebut, BPK menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan anggaran Covid-19 tahun 2020 diantaranya, terdapat dana penanganan panÂdemi Covid-19 yang bersumber dari belanja tidak terduga diguÂnakan untuk kegiatan rutin, diluar kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp116.710.000.
Ada juga penyimpanan kas tunai dana BTT sebesar Rp1.575.650. 000 pada Dinas Kesehatan dan BPBD tidak memadai serta peÂlakÂsanaan kegiatan penanganan covid-19 di Kecamatan Letti tidak diÂdukung dengan bukti pertangÂgungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp37.100.000.
BPK juga menemukan 16 paket pengadaan barang pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.199.209. 075 tidak didukung dokumentasi/bukti pembentuk kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung juga dengan pemeriksaan kewajaran harga oleh APIP.
Tak hanya itu, terdapat APD set pada Dinas Kesehatan dengan nilai Rp26.800.000 tidak dapat dibandingkan kewajaran harganya.
BPK juga menemukan adanya pemberian bantuan biaya hidup baik mahasiswa yang tidak sesuai dengan peraturan bupati, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemeÂrintah daerah. (S10)