AMBON, Siwalimanews – Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku diminta mengÂusut tuntas dugaan penyimpangan upah tenaga kesehatan RSUD Haulussy.
Akademisi Hukum Unpatti, Remon Supusepa menilai ada penyimpaÂngan dalam kasus upah nakes di RSUD Haulussy yang harus menÂdapatkan perhatian serius penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
Dijelaskan, dalam pengelolaan keÂuangan daerah biasanya anggaran dirancang sesuai dengan belanja pada pos masing-masing.
Artinya, realisasi terhadap anggaÂran tersebut harus diterima oleh tenaga kesehatan dan bukan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam rancangan.
âKalau ada pos anggaran untuk upah nakes tapi tidak diterima nakes, maka itu merupakan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan,â tegas Supusepa saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (18/1)
Menurutnya, penyidik DitreskrimÂsus Polda Maluku harus memÂberikan perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi.
Salah satunya dengan meminta dilakukan audit baik secara internal maupun eksternal guna meÂnenÂtukan adanya kerugian keuaÂngan negara dalam kasus terseÂbut.
âKarena ini dianggap sebagai penyalahgunaan atau penyimÂpangan maka audit baik internal maupun eksternal harus dilakuÂkan, sebagai bukti awal bahwa ada kerugian keuangan Negara dalam penyimpangan upah nakes itu,â jelasnya.
Hasil audit dari BPK, BPKP atau Inspektorat kata Supusepa dapat digunakan untuk membuka secara terang benderang persoalan penggunaan anggaran upah nakes di RSUD Haulussy.
âDitreskrimsus Polda Maluku harus bisa membuka dan meneÂmukan ada penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan di RSUD Haulussy terhadap upah nakes itu,â tuturnya.
Minta Serius
Terpisah, Praktisi Hukum Alfred Tutupary juga meminta perhatian serius Polda Maluku untuk meÂnuntaskan kasus upah nakes tersebut.
âKasus yang merugikan banyak pihak juga masyarakat harus menjadi atensi Polda Maluku, artinya Kapolda harus memberikan perhatian serius untuk perkara itu dengan memerintahkan jajaran dibawahnya untuk menuntaskan kasus ini,â tegas Tutupary.
Menurutnya, penyidik DitreskrimÂsus harus berani untuk memaÂnggil semua pihak untuk dimintaÂkan keterangan terkait dengan kaÂsus ini agar segera tuntas dan diÂajuÂkan ke pengadilan untuk disiÂdang.
âSemua pihak yang diduga terlibat dalam perkara harus dipanggil dan diperiksa. Jadi DiÂreskrimsus harus serius menaÂngani perkara dimaksud, agar tidak menjadi bola liar ditengah masyarakat,â pungkasnya.
Usut Penyimpangan
Sebelumnya, Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena yang dikonfirmasi Siwalima, Sabtu (13/1) menegasÂkan, penyidik saat ini fokus meÂnemukan penyimpangan dana insentif nakes RSUD milik daerah Maluku itu. âKita masih fokus gali penyimpangan,â tegasnya.
Kata Soumena, kasus ini sudah ditahap penyelidikan dan penyidik telah memeriksa belasan saksi baik dari tenaga kesehatan mauÂpun internal RSUD Haulusy.
Dari hasil penyelidikan diketahui anggaran untuk nakes telah dicairkan hanya saja digunakan untuk hal lain.
Hal ini yang menjadi dasar peÂnyidik untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dalam penyimpangan anggaran tersebut.
âSaat ini kita lagi fokus untuk temukan penyimpangan pengguÂnaan keuangannya,â kata dia.
Soumena sebelumnya kepada Siwalima, Kamis (11/1) juga meÂnegaskan, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku saat ini fokus meÂnemukan penyimpangan dana intensif nakes RS milik daerah Maluku itu dengan telah memeÂriksa belasan saksi.
Dikatakan, kasus ini telah masuk dalam tahap penyelidikan. âKasus ini dalam penyelidikan dan ada sejumlah saksi yang sudah diÂmintai keterangan,â ujar Soumena kepada Siwalima di Ambon, Kamis (11/1).
Sementara itu Informasi yang di himpun Siwalima terdapat sejumÂlah saksi baik dari Badan PeÂngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, auditor hingga Sekda Maluku akan dipanggil untuk dimintai keteÂrangan.
Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran hasil penyelidikan menunjukan adanya pencairan anggaran, namun tidak sampai ke tangan pemegang hak dalam hal ini nakes.
Hanya saja, Soumena belum berkomentar jauh, lataran penyeÂlidikan masih berjalan.
âPerkembangan lanjut nanti saya infokan, kita fokus penyimpaÂngannya dulu,â pungkasnya.
Empat Tahun
Untuk diketahui, ratusan tenaga kesehatan belum menerima upah kerja atau intensif sebesar Rp26 miliar.
Sudah empat tahun sejak 2020 hingga akhir Desember 2023 sebanyak 600 tenaga kesehatan yang yerdiri dari ASN, Non ASN, honor daerah dan tenaga kerja sukarela belum memperoleh hak-haknya.
Adapun jasa pelayanan sebesar Rp26 miliar yang belum diterima yaitu, tahun 2020 untuk BPJS sebesar Rp2.522.498.760,-
Tahun 2021 untuk BPJS yang harus dibayarkan sebesar Rp4. 880.030.040,80,-
Tahun tahun 2022 sebesar Rp6.010.564.520,- selanjutnya di tahun 2022 pembayaran sesuai peraturan daerah untuk medical check up sebesar Rp1.348.586. 740,- sedangkan Covid-19 sebesar Rp1.242.561.080.
Tahun 2023 untuk pembayaran BPJS sebesar Rp9.133.854.493,- pembayaran Perda sebesar Rp789.596.622,80,- dan Covid-19 sebesar Rp65.237.600,-
Dengan demikian total keseluÂruhan hak nakes yang belum dibayarkan untuk BPJS sebesar Rp22.546.947.813,80. Untuk Perda total Rp2.138.183.402,80 ditambah MCU tahun 2021. SeÂdangkan Perda berjumlah Rp1. 307.798.680,-
Total hampir 26 M dana jasa pelayanan kurang lebih 600 peÂgawai RS M Haulussy belum diÂbayar. Akibat belum terima hak-hak mereka, ratusan tenaga kesehatan ini menggelar aksi demonstrasi menuntut agar pemprov maupun managemen segera membayar hak-hak mereka. (S-20)