AMBON, Siwalimanews – Sebanyak 638 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Formasi Tahun 2024 resmi dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara.

Pelantikan dilakukan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang berlang­sung di lantai 7 Kantor Gubernur Malu­ku, Selasa (8/7) dan disaksikan lang­sung Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh.

ASN baru dilingkungan pemerintah provinsi tersebut dilantik berdasarkan surat keputusan gubernur Maluku 1182-1818 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan PPPK tanggal 1 Juli 2025 yang diteken Gubernur Hendrik Lewerissa.

“Hari ini sebanyak 638 P3K telah menerima SK Gubernur. Ini amanah dari negara yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Wagub.

Pelantikan ini kata Wagub harus dijadikan sebagai motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi dalam memberi­kan pelayanan terbaik kepada masyara­kat. Apalagi ditengah gempuran kompe­tisi masyarakat untuk menjadi ASN maka seharusnya 638 P3K baru harus bekerja dengan keras dan menggunakan hati sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran negara dalam melayani.

Wagub mengingatkan P3K yang baru agar menjaga integritas dan jangan terjebak dalam praktek-praktek tidak etis yang dapat merusak nama baik pribadi maupun institusi Pemerintah Provinsi Maluku.

“Mari kita bangun pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan pertahankan loyalitas karena masyarakat butuh pengabdian kita semua untuk Maluku yang baik,” jelas Wagub.

Wagub juga meminta BKN memberi­kan atensi khusus terhadap sisa formasi P3K pemerintah provinsi Maluku yang belum terisi, sebab didasari pemenuhan formasi ASN sangat penting bagi kelangsungan layanan dasar kepada  masyarakat di daerah yang bercirikan kepulauan ini.

“Kami berharap ada kebijakan afirmasi yang memberikan ruang percepatan pengisian sisa formasi tahun 2024 sebanyak 168 yang belum terisi tersebut berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan,” harap Wagub.

Usulan Wagub tersebut direspon langsung Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh yang meminta dilakukan optimalisasi. “Nanti dilakukan optimasi sudah berlangsung dan pak gubernur bisa bersurat ke BKN inginnya seperti apa kebutuhan ingin dilakukan seperti apa. Prinsipnya formasi kita berikan,” tegas Zudan. (S-20)