MASALAH pendidikan di Kabupaten Maluku Barat Daya masih menghadapi tantangan serius, dengan masih banyaknya anak putus sekolah. Untuk mengatasi hal ini, strategi difokuskan melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha,perguruan tinggi dan media massa. Melalui pendekatan kolaboratif ini, bertujuan untuk menanganai anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Terangkum dalam tahapan pencapaian target jangka pendek dilakukan beberapa hal. Pertama, memperkuat kolaborasi Pentahelik untuk menciptakan kebijakan dan program yang bertujuan mengatasi masalah anak putus sekolah

Kedua, SK Bupati tentang Stategi Mengatasi Anak Putus Sekolah. Ketiga,terlaksananya MoU serta impementasinya di dua kecamatan. Strategi mengatasi anak putus sekolah ini didasarkan pada kolaborasi dengan berbagai lembaga, sektor, maupun stakeholders lainnya, diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Strategi Mengatasi Anak Putus Sekolah.

Meningkatkan jumlah lokus dan pemberian reward merupakan rencana jangka menengahnya. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati berlangsung secara berkelanjutan dalam 12 bulan ke depan, wujud dari proyek ini dalam capaian jangka panjangnya.

Strategi ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan penanggulanganAnak Putus Skolah di Kabupaten Maluku Barat Daya. Sehingga potensi kendala, risiko, dan penyelesaian harus diantisipasi untuk meminimalisir kegagalan terlaksananya Proyek Perubahan ini. Salah satu kunci keberhasilan Proyek Perubahan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang proyek perubahan, melakukan upaya koordinasi dan komunikasi sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, serta diikuti dengan optimalisasi kinerja tim efektif.

1. Penjelasan Umum

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, di Kabupaten Maluku Barat Daya, tantangan geografis, sosial, dan ekonomi telah menyebabkan banyak anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar, dengan akses transportasi yang terbatas dan fasilitas pendidikan yang belum merata. Akibatnya, anak-anak di daerah terpencil sering kali terpaksa berhenti sekolah karena jarak, biaya, atau kurangnya dukungan lingkungan.

Fenomena anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Faktor geografis yang terpencil, keterbatasan akses pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta minim­nya keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan masalah ini memperparah situasi.

Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa angka anak putus sekolah di beberapa kecamatan seperti Moa, Wetar, Romang, Damer, Babar, Marsela, Dawelor Dawera masih cukup tinggi. Kondisi ini di­perparah oleh minimnya keterlibatan lintas sektor dalam penanganan masalah pendidikan. Selama ini, pendekatan yang dilakukan cenderung bersifat sektoral dan birokratis, sehingga tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan secara menyeluruh.

Upaya pemerintah daerah selama ini belum cukup efektif karena pendekatan yang bersifat sektoral dan belum melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pendekatan kolaboratif berbasis Pentahelix menjadi sangat relevan.

Pentahelix adalah model sinergi antara lima unsur utama: pemerintah, masyarakat/komunitas, dunia usaha, akademisi, dan media. Dengan melibatkan seluruh elemen ini, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pemerintah sebagai regulator, masyarakat se­bagai pelaksana dan pengawas, dunia usaha sebagai penyedia sumber daya, akademisi sebagai penyusun strategi dan evaluasi, serta media sebagai penggerak opini publik semuanya memiliki peran penting dalam mengatasi anak putus sekolah.

Masalah anak putus sekolah bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masa depan daerah. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung memiliki keterbatasan dalam akses pekerjaan, rentan terhadap eksploitasi, dan berisiko terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Dalam jangka panjang, hal ini akan memperbesar kesenjangan sosial dan memperlambat pemba­ngunan daerah.

Perlunya pemerataan kualitas dan akses pen­didikan, masih adanya kesenjangan antar daerah/wilayah. Kualitas Pendidikan di perkotaan dan pede­saan, serta antar wilayah, masih sangat berbeda. Wilayah terpencil seringkali memliki akses terbatas terhadap fasilitas dan guru berkualitas.

Berikut daftar tantangan Pendidikan di Kabu­pa­ten Maluku Barat Daya;

1.Keterbatasan Akses Pendidikan,

2.Kualitas Pendidikan yang tidak merata,

3.Kurikulum yang belum sepenuhnya relevan.

4.Kesejahteraan guru yang belum optimal

5.Tingginya angka putus sekolah.

6.Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

7.Pemerataan infrasuktrur/sarpras satuan pen­di­dikan.

Faktor yang menjadi penghambat dunia Pen­didikan  yaitu,

1.kurangnya sarana prasarana,

2.Kurangnya kerjasana keterlibatan seluruh stakeholder Pendidikan

3.Kurangnya sumber daya finansial.

4.faktor yang paling mempengaruhi sistem Pendidikan adalah Status ekonomi,

5.Keluarga dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dapat menyediakan

sumber daya pendidikan

Upaya dalam meningkatkan mutu Pendidikan

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
2. Peningkatan partisipasi seluruh stakeholder Pendidikan.
3. Peningkatan alokasi anggaran Pendidikan.

Angka putus sekolah masih cukup tinggi yang berdampak negatif pada tenaga kerja di masa men­datang, diperlukan penerapan program intervensi yang terarah untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan tenaga kerja yang terdidik.

Kondisi yang diharapkan

Guna meningkatkan upaya penanganan anak putu sekolah, melalui kolaborasi pentahelik, maka ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Strategi Mengatasi Anak Putus Sekolah dihadirkan sebagai bentuk kolaborasi antar sektor/lintas sektor yang mencakup segala persoalan terkait dengan capaian mengatasi anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Berpijak pada kata kunci “kolaborasi”, maka strategi mengatasi anak putus sekolah adalah menyangkut peran serta seluruh stakeholders untuk berkontribusi dalam capaian ini.

Bahwa “kolaborasi” memiliki pengertian yang luas tentang adanya kerja sama secara intensif dari dari dua orang/lembaga atau lebih untuk saling memahami dan menyadari perlunya kerja sama sebagai upaya atau strategi bersama dalam menghadapi sesuatu yang penting, khususnya kerja sama secara intensif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan bersama.

Oleh sebab itu, kolaborasi juga dapat dipahami sebagai tindakan koordinasi konstruktif yang dilakukan secara langsung sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk kesepakatan pembuatan dalam keputusan bersama untuk menggapai sesuatu ataupun terhadap penanggulangan masalah secara bersama- sama.

Dengan demikian, gagasan kolaborasi yang menjadi poin utama dalam Strategi Mengatasi Anak Putus Sekolah Melalui Kolaborasi Pentahelik (siapa Merasa) adalah demi untuk mencapai kondisi yang diharapkan Meningkatnya kerjasama antar stakeholders pentahelix di Kabupaten Maluku Barat Daya dalam penanganan anak putus sekolah tercermin dari keterlibatan aktif lima unsur utama yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Kolaborasi lintas sektor ini menjadikan penanganan anak putus sekolah lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Hasil Akhir (Outcome)

Strategi Mengatasi Anak Putus Sekolah diharapkan akan mencapai tujuan dalam jangka panjang berupa:

1. Terciptanya komitmen bersama untuk upaya menangani anak putus,
2. Sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya secara berkelanjutan dan terbitnya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Strategi “SIAPA MERASA”
3. Terlaksananya kampanye Strategi “SIAPA MERASA” di Kabupaten Maluku Barat Daya Strategi “SIAPA MERASA” diprediksi memberikan dampak keekonomian yang signifikan bagi Kabupaten Maluku Barat Daya. Melalui pendekatan terintegrasi yang mengefektifkan penggunaan anggaran bidang pendidikan (mandatory spending), baik di tingkat nasional (APBN) maupun daerah (APBD) dapat dialokasikaan untuk penanganan anak putus sekolah yang bertujuan mendorong anak sekolah menyelesaikan pendidikan sesuai standar, sehingga mereka berpeluang mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal guna pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku Barat.

Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan inovatif

Berdasarkan analisis dan alternatif penyelesaian masalah/solusi, maka untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam menangani isu strategis terutama Belum optimalnya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya didapatkan gagasan inovasi yaitu dengan membuat rancangan Peraturan Bupati tentang Strategi “Siapa Merasa” Tahun 2025 melalui kolaborasi Pentahelik di Kabupaten Maluku Barat Daya,sehingga diharapkan 1) akan mendapatkan pedoman dalam melaksanakan kegiatan mengatasi anak putus sekolah yang di laksanakan oleh semua unsur dalam pentahelix.

2. Mendorong kesadaran dan tanggung jawab semua unsur pentahelix dalam upa­ya mengatasi anak putus sekolah serta me­ningkatkan kampanye dan sosialisasi secara berkala di Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Mempercepat penanganan anak putus sekolah. Dengan kegiatan ini diharapkan akan dapat mengatasi anak putus sekolah yang dilakukan oleh semua unsur pentahelix dengan jadwal yang sudah disepakati. 4). Menjadi forum pembelajaran bagi semua unsur pentahelix sehingga dapat berbagi pengalaman dalam mengatasi anak putus sekolah. (ROBERTH JAPEKY, S.Pd.K, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya)