AMBON, Siwalimanews – Sungguh miris Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru selama empat tahun sejak 2020 hingga 2024 tidak membayar biaya kuliah 299 mahasiswa STIKES Pasapua Ambon.

Biaya kuliah ratusan maha­siswa ini ditanggung oleh Pem­kab selama empat tahun tidak dibayarkah, alhasilnya mereka harus dikeluarkan dari kampus.

Menyikapi hal itu, puluhan mahasiswa yang tergabung da­lam GMKI dan HMI cabang Aru bersama tua-tua adat Ursia Urlima menyeruduk Kantor Bupati Aru, Selasa (2/9).

Kali ini tidak main-main, tua-tua adat Ursia Urlima ikut serta bersama GMKI dan HMI cabang Aru sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap masa depan generasi Aru yang nasibnya ter­katung-katung di kampus STI­KES Pasapua Ambon.

Hanja Kaidel dalam orasinya mengatakan, pihaknya bersama tua-tua adat Ursia Urlima mem­pertanyakan, mengapa Pemkab Kepulauan Aru tidak pernah merespons berbagai tuntutan masyarakat terkait dengan nasib ratusan mahasiswa ini.

Selain itu, lanjutnya, DPRD dalam rapat dengar pendapat bersama pemda, telah keluarkan rekomendasi agar Pemda dan DPRD bertemu langsung dengan pihak kampus STIKES Pasapua Ambon, tetapi itu tidak dilakukan pemda, malah DPRD sendiri yang ke Kam­pus STIKES.

“Sehingga ini bukan menjadi tanggung jawab kita sendiri, namun menjadi tanggung jawab bersama para tua-tua adat Ursia Urlima akan nasib anak-anak, adik, kakak kita yang di keluarkan dari kampus STI­KES Pasapua Ambon,” tandasnya.

Dikatakan, utang kampus STIKES Pasapua Ambon belum di bayarkan oleh Pemda dari tahun 2020-2024

“Kami bukan orang gila untuk setiap kali datang di kantor bupati ini, seandainya bapa ibu satpol PP maupun polisi yang di depan ini ada di posisi kami, maka hal yang sama juga akan dilakukan bapa ibu semua,” tandasnya.

Dikatakan, mahasiswa ini adalah anak-anak yang merupakan putra putri Aru yang demi mengenyam pendidikan, apakah harus diabaikan seperti ini.

“Kami berdiri di sini bukan demi Beta dengan organisasi punya kepentingan, ini demi teman-teman yang merupakan anak Aru yang ha­rus di pulangkan dari kampus STI­KES Pasapua Ambon,” tegasnya.

Dia menegaskan, aksi yang dila­kukan ini murni dan menjadi inspi­rasi untuk bersama-sama memper­juangkan nasib generasi Kabupaten Kepulauan Aru yang menjadi korban di kampus STIKES Pasapua Ambon.

“Kami ini sudah berproses sebulan lebih, namun tidak ada sama sekali tanggapan dari pemerintah daerah,” katanya.

Setelah melakukan orasi di depan Kantor Bupati, akhirnya bupati meminta perwakilan dan para tua adat bertemu langsung dengan bu­pati membahas masalah dimaksud.

Usai bertemu dengan bupati. salah satu tua ada, Piter Barends menga­takan, piring putih yang melam­bangkan adat sudah diletakan di meja bupati.

“Jadi tunggu saja kalau bupati kar­ja batul ya dia aman, tapi kalau par­lente nanti dia dapat hasilnya juga. Jadi mari katong pulang baru katong bahas di rumah tua adat di Desa Durjela sebelum Katong datang ke kantor Bupati,”ungkapnya.

Sementara itu Bupati yang dijegat wartawan usai pertemuan dengan perwakilan menolak berkomentar, dengan alasan harus makan sehi­ngga bupati buru-buru naik mobil dinasnya dan pulang.

Sementara berdasarkan informasi yang didapat, hasil pembicaraan tersebut, bupati janji akan mem­bentuk tim untuk menelusuri penye­bab hingga mahasiswa di keluarkan dari kampus, baik itu di Ambon maupun Makassar dan lainnya, terkait dengan administrasi MoU.

Nasib Mahasiswa

Seperti diberitakan sebelumnya, nasib puluhan mahasiswa stikes Pasapua Ambon hingga kini belum jelas karena pemerintah kabupaten kepulauan aru belum melunasi biaya perkuliahan sejak tahun 2020 lalu.

Kampus yang terletak Suli, Kabupaten Maluku Tengah telah bekerja sama dengan Pemkab Aru untuk mendidik mahasiswa bumi jargaria namun kondisi mahasiswa memprihatin.

Karena tidak mendapat kejelasan dari pemerintah, puluhan mahasiswa Stikes melakukan aksi demo ke DPRD untuk mempertanyakan nasib mereka karena belum mendapat kejelasan dari pemkab.

Padahal dalam rapat dengar pen­dapat antara DPRD, Pemkab Aru dan perwakilan mahasiswa pada 21 Agustus lalu disepakati akan ditin­daklanjuti pemerintah.

Belum dapat kejelasan, puluhan mahasiswa STIKES bersama Badan Pengurus Cabang GMKI Cabang Dobo dan Himpunan Mahasiswa Islam mendatangi Kantor DPRD Kepulauan Aru, Rabu (27/8).

Kedatangan mereka diterima lang­sung oleh Komisi III DPRD yang dipimpin Ketua Komisi, Steven Irmuply. Dalam pertemuan tersebut, Irmu­ply menegaskan pihaknya bersama staf DPRD telah hadir namun Pemkab Kepulauan Aru justru tidak hadir

“Kami sangat menghargai proses rapat 21 Agustus lalu. DPRD hadir, bahkan saya sendiri ikut mengawal di lapangan. Tetapi, Pemkab seakan tidak serius. Tidak ada satupun yang hadir. Entah apa alasan mereka, itu urusan internal. Namun sikap itu menunjukkan kurangnya tanggung jawab,” tegas Irmuply.

Ia juga berjanji untuk menyele­saikan masalah ini dengan memben­tuk Pansus sekaligus mencari solusi jangka pendek agar mahasiswa STIKES Pasapua Ambon bisa kembali berkuliah dengan normal.

Menanggapi itu Ketua GMKI Cabang Dobo, Marcho Karelau, menilai Pemkab telah mengabaikan persoalan penting yang menyang­kut masa depan mahasiswa STIKES Pasapua Ambon.

“Kami sangat menyesal, seolah-olah Pemkab tidak menghargai hasil rapat bersama yang telah disepakati. Kami berterima kasih kepada DPRD yang masih memberi perhatian, meski belum maksimal. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada solusi konkret,” tandas Marcho.

Sementara itu, Sekretaris HMI Cabang Dobo, Anjas Kaidel, menegaskan ada dua poin penting yang harus segera dijalankan Pemkab.

“Pertama, memastikan kesela­matan mahasiswa STIKES Pasapua Ambon. Kedua, mengawal secara serius pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Kaidel.

Demo kedua

Dua organisasi kemahasiswaan di Aru yakni GMKI dan HMI melakukan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Aru, Selasa (12/8).

Kedatangan ratusan mahasiswa ini, guna mempertanyakan nasib 299 mahasiswa STIKES Pasapua Ambon, yang di berhentikan sementara (dikeluarkan) dari kampus tempat mereka menimba ilmu, hanya karena Pemkab Aru tidak membayar biaya perkuliahan mereka.

Dalam aksi yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian itu, sejumlah orator menyampaikan orasinya mempertanyakan anggaran sebesar Rp20 miliar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Aru, namun kenapa tidak membayar biaya kuliah ratusan mahasiswa ini.

“Kenapa sampai saat ini tidak pernah terealisasi. Pertanyannya Rp20 miliar ini ada atau tidak?  kasiang kami harus dikeluarkan dari kampus STIKES Pasapua Ambon, kami malu di keluarkan dari asrama, kami sangat malu. Olehnya, kami mendesak DPRD untuk segera buat pansus, supaya bisa melihat kondisi saudara-saudara kita yang kuliah, baik d luar maupun di Dobo,” teriak para mahasiswa.

Fernando Layaba salah satu mahasiswa STIKES Pasapua Ambon yang ikut dikeluarkan dalam aksi itu mengatakan, masalah yang dihadapi ratusan mahasiswa asal Aru di kampus ini, hanyalah pembayaran.

“Kami sangat resah dengan Pemkab Aru. Kami dikeluarkan dari asrama itu sangat-sangat malu pada seluruh civitas akademika yang secara tidak langsung menggangu juga phisikologis kita,” tandas Layaba.

Menurutnya, ia dan rekan-rekannya dikeluarkan atau diberhentikan seluruh proses kuliah sejak 25 Juni 2025, bersamaan dengan mereka juga dikeluarkan dari asrama.

“Kami malu, Olehnya kami minta DPRD untuk bisa lihat hal ini dengan surat yang dikeluarkan STIKES Pasapua ke Pemda, itu pun tidak digubris yang berdampak kami di keluarkan dari asrama, bahkan tidak seorang pun dari pemda yang melihat kami sampai saat ini,” teriak Layaba.

Layaba menegaskan, mereka datang ke DPRD bukan sebagai sebagai debkolektor untuk meminta atau menagih utang, namun sebagai anak Aru yang mempertanyakan nasib mereka.

“Kami berharap DPRD bisa merealisasikan sepucuk surat yang disampaikan ke mampus STIKES Pasapua, sehingga kami bisa berkuliah lagi sebagai jaminan bagi kami,” pinta Layaba.

Usai berorasi, hampir satu jam ratusa mahasiswa ini kemudian diterima oleh Wakil ketua DPRD Risald Djabumir beserta beberapa anggota.

Didepan Wakil ketua DPRD Perwakilan dari GMKI dan HMI membacakan 5 poin tuntutan mereka yakni,

Pertama, DPRD segera membentuk pansus untuk penyelesaian hutang-hutang daerah yang ditinggalkan oleh mantan bupati Johan Gonga, khususnya hutang pada kampus STIKES Pasapua Ambon, Universitas Graha Edukasi Makassar, Ikopin Bandung & AkA Migas di Cepu.

Kedua, DPRD segera memanggil dan memeriksa mantan bupati Johan Gonga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah di masa pemerintahannya, ketiga DPRD memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda & olah raga untuk mengklarifikasi dana Rp 20 miliar serta peruntukannya, keempat, DPRD harus transparan dalam pertangbawaban dana hibah pemda ke PSDKU Aru, Kelima, DPRD bersama pemerintah daerah memberikan jaminan kepada kampus STIKES Pasapua Ambon & Universitas Graha Edukasi Makassar bahwa para mahasiswa Aru dapat menyelesaikan studi sampai wisuda.

Usia membacakan tuntutan tersebut, perwakilan mahasiswa langsung menyerahkannya kepada Wakil Ketua DPRD Aru.

Didepan ratusan mahasiswa Wakil Ketua DPRD Aru Risald Djabumir menjelaskan, sebagai wakil rakyat, mereka tetap menerima semua aspirasi dari masyarakat, begitu pula dari adik-adik mahasiswa samua.

“Saya mau sampaikan bahwa kami tidak mengabaikan apa yang di sampaikan adik-adik. Kami sudah sampaikan dan berkoordinasi dengan bupati dan sudah dianggarkan tiap tahun beasiswa didalam APBD. Jadi untuk itu, kami akan buat pansus untuk menyikapi masalah ini,” janji Risald.

Menurut Risald, anggaran sebesar Rp20 miliar ini ada dalam APBD, namun karena salah mata anggaran, yang mana Rp20 miliar itu untuk atlet berprestasi dan bukan untuk beasiswa.

“Untuk mencari solusinya, kita tunggu koordinasi dengan semua komisi-komisi yang ada untuk dibahas pembentukan pansus,” ucap Risald.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang di peroleh Siwalimanews, jumlah mahasiswa yang diberhentikan dan dan keluarkan dari kampus STIKES Pasapua Ambon sebanyak 299 orang terdiri dari, 79 mahasiswa/i yang menunggu wisuda nears, S1 keperawatan 7 orang dan 11 bidan dan sisanya masih semester bawah. (S-11)