AMBON, Siwalimanews – 30 karung berisi dokumen DAK yang dicuri di gudang Dinas PK MaÂluku, berisi ba-nyak bukti terkait sejumlah kasus korupsi yang pernah digarap polisi.
Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease sudah mulai melakukan peÂnyelidiÂkan puluhan dokumen DAK, milik Dinas Pendidikan dan KebuÂdayaan Provinsi Maluku yang dicuÂri.
Penyelidikan dilakukan setelah PolÂresta Ambon mendapat laporan keÂhilangan dokumen dari salah satu Pegawai Dinas PK Maluku beriniÂsial AS.
âJadi kejadiannya itu Jumat (20/6) dan dilaporkan Sabtu (21/6), terkait hilangnya berÂkas dana BOS dari Kantor Dinas PenÂÂdidikan ProÂvinsi Maluku yang berlokasi di Jalan Yan Paais Kecamatan Sirimau Kota Ambon,â jelas sumber di Polresta Ambon, Rabu (25/6).
Dari keterangan AS, pada Rabu (18/6) dirinya diminta oleh Pihak KeÂpala Sekolah SMK Negeri 6 Maluku Tengah untuk membantu mencari berkas Dana BOS, yang sementara berada di Gudang Dinas PendidiÂkan. Akan tetapi saat itu, pemegang kunci gudang tidak berada di tempat sehingga saksi tidak jadi untuk mencari berkas tersebut.
Selanjutnya, tepat di hari Jumat (20/6) saksi kembali untuk mencari berkas yang diminta. Sampai di gudang tempat penyimpanan berkas Dana BOS, saksi melihat bahwa berkas-berkas Dana BOS tersebut sudah tidak ada atau hilang.
âSetelah saksi mengetahui berkas-berkas tersebut sudah hilang saksi langsung menghubungi Kepala BiÂdang Ibu Anissa untuk memberitaÂhuÂkan kejadian ini kepada Kapala Dinas James Leowakabessy,â ungÂkapnya.
Sementara Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Ryando Lubis yang dikonfirmasi Siwalima, Rabu (25/6) membenarkan kejadian tersebut. âMenurutnya saat ini pihak Satreskrim sementara melakukan penyelidikan lebih lanjut.
âIya benar laporannya Sabtu kemarin, dan terkait laporan ini peÂnyidik telah mengambil keterangan awal dari pelapor intinya masih dalam tahap penyelidikan,â jelas dia.
Usai pemeriksaan saksi, pihaknya akan mengagendakan olah tempat kejadian perkara. âSelanjutnya kita akan lakukan olah TKP, perkemÂbangannya akan kita sampaikan,â tandasnya.
Hilangkan Barang Bukti
Penghilangan puluhan karung berisi dokumen penting di Dinas PK, patut diduga berkaitan dengan pengusutan penyimpanan sejumlah kasus DAK.
Akademisi Hukum Unpatti ReÂmon Supusepa mengungkapkan perbuaÂtan menghilangkan dokumen menÂjadi satu benang merah dengan proses hukum yang sedang dilaÂkukan Ditreskrimsus Polda Maluku.
Dikatakan jika Ditreskrimsus Polda Maluku tidak mengusut dugaan korupsi DAK di Dinas PK, maka tidak mungkin dokumen tersebut bisa hilang.
âBagi saya harus ditarik benang merah antar penghilangan dokumen DAK dengan proses pengusutan yang sedang berjalan,â ujar SupuÂsepa kepada Siwalima melalui teÂlepon selulernya, Rabu (25/6).
Apalagi dokumen DAK yang hilang tersebut erat kaitannya deÂngan bukti-bukti yang berhubungan dengan perbuatan korupsi yang sementara diusut dikirimsus.
Menurutnya jika dokumen itu menjadi bukti penyimpangan angÂgaran pada Dinas PK, maka perbuaÂtan tersebut masuk dalam kategori perbuatan merintangi penyelidikan dan penyidikan.
Perintangan penyelidikan dan penyidikan atau obstruction of justice kata Supusepa, diatur dalam Pasal 221 KUHP artinya perbuatan penghilangan dokumen DAK terÂsebut merupakan tindak pidana.
âJadi kalau dilihat dari perbuatan dimana ada bukti-bukti yang hilang itu pasti berhubungan dengan unÂsur pasal 221 KUHP yang meruÂpakan tindak pidana bagi orang yang berusaha menghilangkan barang bukti,â katanya.
Supusepa menegaskan dalam persoalan seperti ini walaupun peÂnanganan kasus masih dalam tahap penyelidikan namun direskrimsus harus âberkoordinasi untuk mencari agar dokumen yang hilang dapat ditemukan.
Disisi lain, Polres harus bergerak cepat untuk menemukan pelaku penghilangan sebab dokumen yang hilang tersebut sangat penting dalam mengungkap fakta terkait dugaan korupsi DAK.
âSemua orang yang diduga terlibat dalam penghilangan dokumen harus diperiksa dan kasus ini harus diusut tuntas,â tegas Supusepa.
Dikecam
Terpisah, aktivis Lembaga PemanÂtauan Penyelenggara Negara MingÂgus Talabessy mengecam perbuatan pengilangan dokumen DAK yang terjadi Dinas PK.
Talabessy menduga ada keterÂlibatan orang dinas pendidikan dan kebudayaan dalam kasus hilangnya puluhan kasung dokumen DAK tersebut.
âKalau dokumen yang begitu banyak hilang maka tentu ada keterlibatan orang dalam dinas, sebab tidak mungkin orang luar datang untuk mengambilnya. LagiÂpula orang luar mau ambil buat apa coba,â kecam Talabessy kepada SiÂwalima melalui telepon selulernya, Rabu (25/6).
Menurutnya, polisi harus segera melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak termasuk kepala-kepala bidang di Dinas PK agar diketahui secara pasti pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.
Polisi kata Talabessy, tidak boleh membiarkan persoalan ini terjadi tanpa ada penindakan sebab dokuÂmen yang hilang tersebut meruÂpakan dokumen negara.
âKalau kasus ini telah dilaporkan maka polisi harus segera mengusut dan menemukan pelakunya siapa agar terang kasus ini,â kata TalaÂbessy.
Minta Diusut
Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kota Ambon, Muhamad Gurium, mendeÂsak Polresta mengusut tuntas kasus tersebut dan mengungkap siapa aktor intelektual di balik raibnya dokumen penting tersebut.
Jangan sampai kasus ini berlalu begitu saja. harus mengungkap siapa sutradara dan aktor yang berperan dalam film hilangnya dokumen DAK ini,â ujar Gurium, kepada Siwalima, di Ambon, Rabu (25/6).
Ia menilai, hilangnya dokumen dalam jumlah besar tersebut sangat tidak masuk akal. âKalau yang hilang hanya satu atau dua dokumen, itu mungkin masih bisa diterima secara logis. Tapi ini 30 karung. Ini di luar nalar. Sangat patut dicurigai ada unsur kesengajaan, baik dari oknum di luar maupun di dalam Dinas PK Maluku,â tegasnya.
Gurium juga mengingatkan bahwa saat ini Ditreskrimsus Polda Maluku tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan peÂngelolaan DAK di lingkungan Dinas Pendidikan Maluku. Karena itu, menurutnya, kehilangan dokumen ini tidak bisa dilepaskan dari konteks penyelidikan tersebut.
âIni persoalan serius dan harus menjadi perhatian bersama. Kami dari LBH GP Ansor Kota Ambon akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” tutup Gurium.
Dokumen Dicuri
Diberitakan sebelumnya, puluhan karung berisikan dokumen DAK yang disimpan di gudang Dinas PK Maluku, hilang. Kuat dugaan dokumen tersebut dicuri.
Kehilangan bukti pelaksanaan DAK terjadi di tengah upaya pemÂbersihan Dinas PK dari berbagai bentuk penyimpangan selama ini. Fatalnya lagi, dokumen DAK yang hilang tersebut merupakan bukti penggunaan anggaran termasuk berkas DAK untuk SMK tahun 2019 hingga 2023.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, James LeiÂwakabessy membeberkan kasus ini pertama kali terungkap saat staf bidang SMK hendak mengambil berkas di gudang pada Jumat (20/6) lalu.
Dimana staf mendapati gembok gudang telah dirusak dan puluhan karung dokumen hilang. Pihak dinas ujar James, hingga kini masih meneÂlusuri pelaku yang melakukan perbuatan jahat tersebut.
âKalau ada oknum di internal dinas yang terlibat, kami pastikan akan dikenakan sanksi dan tidak ada kompromi,â ujar, James kepada wartawan di Santika Premiere Hotel, Selasa (24/6).
James mengakui, kejadian ini telah dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease pada Sabtu, (21/6) lalu.
Namun selain menunggu hasil penyelidikan polisi, pihaknya juga sedang melakukan inventarisasi internal atas kerugian dokumen.
Leiwakabessy menegaskan, Dinas PK ini bukan tempat bagi orang-orang yang menyalahgunakan keweÂnangan maka persoalan ini akan diusut tuntas.
Kita ini memikul tanggung jawab besar untuk mendidik dan memaÂnusiakan manusia maka tindakan semacam ini sangat memalukan dan tidak bisa dibiarkan,â kecamnya.
Minta Polisi Usut
Gubernur Maluku Hendrik LeweÂrissa mengecam keras perbuatan hilangnya dokumen Dana Alokasi Khusus yang terjadi di Dinas PenÂdidikan Maluku.
Kecaman ini disampaikan GuÂbernur kepada wartawan di Santika Premiere Hotel, Selasa (25/6) merespon hilangnya dokumen DAK pada Dinas PK Maluku.
Gubernur mengakui telah meneÂrima laporan dari Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan dokumen yang hilang tersebut.
Aneh juga bagaimana mungkin 30 karung dokumen milik negara atau milik daerah itu hilang dari gudang penyimpanan,â kecam Gubernur.
Menurutnya perbuatan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja menghilangkan dokumen milik negara tersebut tidak boleh ditoleransi artinya harus ada peÂnindakan secara tegas.
Gubernur mengaku telah memeÂrintahkan Plt Kadis Pendidikan, James Leiwakabessy untuk segera mengambil langkah hukum dengan melaporkan kepada pihak kepolisian dan sudah dilakukan.
Politisi Gerindra Maluku ini belum dapat memastikan motif dari perbuatan menghilangkan doku-men DAK dan Dana Bos tersebut.
âSaya minta itu diusul tuntas dan segera kalau ada bukti permulaan yang sah dan meyakinkan secara hukum minimum 2 alat bukti, saya minta kepolisian untuk menetapkan tersangka,â tegas Gubernur.â(S-20/S-25)