AMBON, Siwalimanews –Â Puluhan karung berisikan dokumen DAK yang disimÂpan di gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MaÂluku, hilang. Kuat dugaan dokumen tersebut dicuri.
Mendadak 30 karung berÂisikan dokuÂmen Dana AloÂkasi Khusus yang selaÂma itu hilang dari guÂdang penyimpanan di Dinas PendiÂdikan dan Kebudayaan Maluku.
Kehilangan bukti peÂlaksanaan DAK terjadi di tengah upaya pemÂbersihan Dinas PendiÂdikÂan dan Kebudayaan daÂri berbagai bentuk penyimÂpangan selama ini.
Fatalnya lagi, dokumen DAK yang hilang tersebut merupaÂkan bukti penggunaan angÂgaran termasuk berkas DAK untuk SMK tahun 2019 hingga 2023.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, James LeiÂwakabessy membeberkan kasus ini pertama kali terungkap saat staf bidang SMK hendak mengambil berkas di gudang pada Jumat (20/6) lalu.
Dimana staf mendapati gembok gudang telah dirusak dan puluhan karung dokumen hilang. Pihak dinas ujar James, hingga kini maÂsih menelusuri pelaku yang melaÂkukan perbuatan jahat tersebut.
âKalau ada oknum di internal dinas yang terlibat, kami pastikan akan dikenakan sanksi dan tidak ada kompromi,â ujar, James keÂpada wartawan di Santika Premiere Hotel, Selasa (24/6).
James mengakui, kejadian ini telah dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease pada Sabtu, (21/6) lalu.
Namun selain menunggu hasil penyelidikan polisi, pihaknya juga sedang melakukan inventarisasi internal atas kerugian dokumen.
Leiwakabessy menegaskan, Dinas Pendidikan ini bukan tempat bagi orang-orang yang menyaÂlahgunakan kewenangan maka persoalan ini akan diusut tuntas.
Kita ini memikul tanggung jawab besar untuk mendidik dan memaÂnusiakan manusia maka tindakan semacam ini sangat memalukan dan tidak bisa dibiarkan,â keÂcamnya.
Minta Polisi Usut
Gubernur Maluku Hendrik LeÂwerissa mengecam keras perÂbuatan hilangnya dokumen Dana Alokasi Khusus yang terjadi di Dinas Pendidikan Maluku.
Kecaman ini disampaikan GuÂbernur kepada wartawan di Santika Premiere Hotel, Selasa (25/6) merespon hilangnya dokumen DAK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.
Gubernur mengakui telah menerima laporan dari Plt Kepala Dinas Pendidikan dan KebudaÂyaan terkait dengan dokumen yang hilang tersebut.
âAneh juga bagaimana mungkin 30 karung dokumen milik negara atau milik daerah itu hilang dari gudang penyimpanan,â kecam Gubernur.
Menurutnya perbuatan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja menghilangkan dokumen milik negara tersebut tidak boleh ditoleransi artinya harus ada penindakan secara tegas.
Gubernur mengaku telah memeÂrintahkan Plt Kadis Pendidikan, James Leiwakabessy untuk seÂgera mengambil langkah hukum dengan melaporkan kepada pihak kepolisian dan sudah dilakukan.
Politisi Gerindra Maluku ini belum dapat memastikan motif dari perbuatan menghilangkan dokuÂmen DAK dan Dana Bos tersebut.
âSaya minta itu diusul tuntas dan segera kalau ada bukti permulaan yang sah dan meyakinkan secara hukum minimum 2 alat bukti, saya minta kepolisian untuk menetapÂkan tersangka,â tegas Gubernur.
Dukung Polisi Usut
Terpisah, praktisi hukum menÂdukung pernyataan gubernur yang meminta polisi mengusut hilangÂnya dokumen DAK milik Dinas PenÂdidikan dan Kebudayaan ProÂvinsi Maluku. Hilangnya dokumen tersebut diduga, keterlibatan orang dalam di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku yang berÂhubungan dengan kasus DAK.
Demikian diungkapkan praktisi hukum Hendri Lusikooy kepada Siwalima di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (24/6).
Menurut Lusikooy, mestinya ada unsur kehati-hatian dalam menaÂngani aset penting seperti dokuÂmen DAK, sebab berpotensi baÂnyak hal termasuk penyalahgunaan keuangan Negara.
âDinas sudah harus merespon ketegasan Gubernur Pak Hendrik Lewerissa dan harus secepatnya melaporkan kejadian kehilangan dokumen kepada pihak yang berwenang agar diusut hingga tuntas,â ungkap Lusikooy.
Ia mengaku dampak terhadap hilangnya dokumen negara itu pada keterlambatan pencairan angÂgaran, bahkan termasuk seÂjumlah kegiatan yang bersumber dari DAK.
Dia bilang, kehilangan dokumen tersebut dapat berdampak pada keterlambatan dalam proses pencairan dana sehingga kegiatan pendidikan yang bergantung pada dana tersebut dapat terganggu.
Selain itu tambahnya, dapat pula menyebabkan kehilangan data dan informasi penting tentang alokasi dana, penggunaan dana, dan lapoÂran keuangan. Belum lagi menyeÂbabkan kesulitan dalam melakuÂkan pertanggung jawaban atas penggunaan dana, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan dan keraguan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
âKeterlambatan pencairan dana dapat berdampak pada kegiatan pendidikan, seperti keterlambatan pembayaran gaji guru, pembelian bahan ajar, dan kegiatan lainnya yang bergantung pada dana DAK serta dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana, karena tidak ada catatan yang akurat tentang penggunaan dana,â ujar Lusikooy.
Lakukan Antisipasi
Sementara itu, praktisi hukum Jack Wenno meminta, Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan MaÂluku, James Leiwakabessy memÂbenÂtuk tim internal guna mengÂungkap siapa oknum bawahannya yang diduga terlibat menghilangÂkan barang bukti DAK tersebut.
âBenar mungkin dengan usut tuntas bisa menemukan jawaban, namun demikian Dinas tak harus diam paling tidak segera membuat dokumen pengganti jika dokumen asli tidak dapat ditemukan dan dinas mestinya sudah harus mengÂambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan,â tandasnya.
Weno menambahkan, jika ada oknum-oknum ASN di lingkup Dinas Pendidikan ditemukan ada upaya menghilangkan barang bukti berupa dokumen negara itu, maka selain proses hukum, Kadis PenÂdidikan juga harus memberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan. (S-20/S-26)