SIWALIMA.id > Berita
30 Karung Dokumen di Dinas PK Dicuri
Headline , Hukum | Rabu, 25 Juni 2025 pukul 23:42 WIT

AMBON, Siwalimanews – Puluhan karung berisikan dokumen DAK yang disim­pan di gudang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ma­luku, hilang. Kuat dugaan dokumen tersebut dicuri.

Mendadak 30 karung ber­isikan doku­men Dana Alo­kasi Khusus yang sela­ma itu hilang dari gu­dang penyimpanan di Dinas Pendi­dikan dan Kebudayaan Maluku.

Kehilangan bukti pe­laksanaan DAK terjadi di tengah upaya pem­bersihan Dinas Pendi­dik­an dan Kebudayaan da­ri berbagai bentuk penyim­pangan selama ini.

Fatalnya lagi, dokumen DAK yang hilang tersebut merupa­kan bukti penggunaan ang­garan termasuk berkas DAK untuk SMK tahun 2019 hingga 2023.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, James Lei­wakabessy membeberkan kasus ini pertama kali terungkap saat staf bidang SMK hendak mengambil berkas di gudang pada Jumat (20/6) lalu.

Dimana staf mendapati gembok gudang telah dirusak dan puluhan karung dokumen hilang. Pihak dinas ujar James, hingga kini ma­sih menelusuri pelaku yang mela­kukan perbuatan jahat tersebut.

“Kalau ada oknum di internal dinas yang terlibat, kami pastikan akan dikenakan sanksi dan tidak ada kompromi,” ujar, James ke­pada wartawan di Santika Premiere Hotel, Selasa (24/6).

James mengakui, kejadian ini telah dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease pada Sabtu, (21/6) lalu.

Namun selain menunggu hasil penyelidikan polisi, pihaknya juga sedang melakukan inventarisasi internal atas kerugian dokumen.

Leiwakabessy menegaskan, Dinas Pendidikan ini bukan tempat bagi orang-orang yang menya­lahgunakan kewenangan maka persoalan ini akan diusut tuntas.

Kita ini memikul tanggung jawab besar untuk mendidik dan mema­nusiakan manusia maka tindakan semacam ini sangat memalukan dan tidak bisa dibiarkan,” ke­camnya.

Minta Polisi Usut

Gubernur Maluku Hendrik Le­werissa mengecam keras per­buatan hilangnya dokumen Dana Alokasi Khusus yang terjadi di Dinas Pendidikan Maluku.

Kecaman ini disampaikan Gu­bernur kepada wartawan di Santika Premiere Hotel, Selasa (25/6) merespon hilangnya dokumen DAK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.

Gubernur mengakui telah menerima laporan dari Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda­yaan terkait dengan dokumen yang hilang tersebut.

“Aneh juga bagaimana mungkin 30 karung dokumen milik negara atau milik daerah itu hilang dari gudang penyimpanan,” kecam Gubernur.

Menurutnya perbuatan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja menghilangkan dokumen milik negara tersebut tidak boleh ditoleransi artinya harus ada penindakan secara tegas.

Gubernur mengaku telah meme­rintahkan Plt Kadis Pendidikan, James Leiwakabessy untuk se­gera mengambil langkah hukum dengan melaporkan kepada pihak kepolisian dan sudah dilakukan.

Politisi Gerindra Maluku ini belum dapat memastikan motif dari perbuatan menghilangkan doku­men DAK dan Dana Bos tersebut.

“Saya minta itu diusul tuntas dan segera kalau ada bukti permulaan yang sah dan meyakinkan secara hukum minimum 2 alat bukti, saya minta kepolisian untuk menetap­kan tersangka,” tegas Gubernur.

Dukung Polisi Usut

Terpisah, praktisi hukum men­dukung pernyataan gubernur yang meminta polisi mengusut hilang­nya dokumen DAK milik Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan Pro­vinsi Maluku. Hilangnya dokumen tersebut diduga, keterlibatan orang dalam di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku yang ber­hubungan dengan kasus DAK.

Demikian diungkapkan praktisi hukum Hendri Lusikooy kepada Siwalima di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (24/6).

Menurut Lusikooy, mestinya ada unsur kehati-hatian dalam mena­ngani aset penting seperti doku­men DAK, sebab berpotensi ba­nyak hal termasuk penyalahgunaan keuangan Negara.

“Dinas sudah harus merespon ketegasan Gubernur Pak Hendrik Lewerissa dan harus secepatnya melaporkan kejadian kehilangan dokumen kepada pihak yang berwenang agar diusut hingga tuntas,” ungkap Lusikooy.

Ia mengaku dampak terhadap hilangnya dokumen negara itu pada keterlambatan pencairan ang­garan,  bahkan termasuk se­jumlah kegiatan yang bersumber dari DAK.

Dia bilang, kehilangan dokumen tersebut dapat berdampak pada keterlambatan dalam proses pencairan dana sehingga kegiatan pendidikan yang bergantung pada dana tersebut dapat terganggu.

Selain itu tambahnya, dapat pula menyebabkan kehilangan data dan informasi penting tentang alokasi dana, penggunaan dana, dan lapo­ran keuangan. Belum lagi menye­babkan kesulitan dalam melaku­kan pertanggung jawaban atas penggunaan dana, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan dan keraguan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

“Keterlambatan pencairan dana dapat berdampak pada kegiatan pendidikan, seperti keterlambatan pembayaran gaji guru, pembelian bahan ajar, dan kegiatan lainnya yang bergantung pada dana DAK serta dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana, karena tidak ada catatan yang akurat tentang penggunaan dana,” ujar Lusikooy.

Lakukan Antisipasi

Sementara itu, praktisi hukum Jack Wenno meminta, Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ma­luku, James Leiwakabessy mem­ben­tuk tim internal guna meng­ungkap siapa oknum bawahannya yang diduga terlibat menghilang­kan barang bukti DAK tersebut.

“Benar mungkin dengan usut tuntas bisa menemukan jawaban, namun demikian Dinas tak harus diam paling tidak segera membuat dokumen pengganti jika dokumen asli tidak dapat ditemukan dan dinas mestinya sudah harus meng­ambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan,” tandasnya.

Weno menambahkan, jika ada oknum-oknum ASN di lingkup Dinas Pendidikan ditemukan ada upaya menghilangkan barang bukti berupa dokumen negara itu, maka selain proses hukum, Kadis Pen­didikan juga harus memberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan. (S-20/S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps