SIWALIMA.id > Berita
3 Direktur Dicecar Soal Korupsi Dok Perkapalan Waiame, Akademisi: Murad Harus Diperiksa
Headline , Hukum | Kamis, 12 Juni 2025 pukul 23:45 WIT

AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejari Ambon secara maraton menggali bukti korupsi kasus PT Dok dan Perkapalan Waiame dengan memeriksa sejumlah saksi, Rabu (11/6).

Kemarin siang 4 saksi diperiksa, tiga diantara­nya direktur dan satu saksi Kepala Cabang PT Samator Indogas cabang Ambon.

Tiga direktur yang di­periksa terkait kasus du­gaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame yang merugikan negara 3,7 mi­liar yaitu, DTH, Direktur PT. Inti Tehnika Solusi, OHO, Direktur PT. Sukses Abadi Persada dan BN se­bagai Direktur PT. Mul­ya Bahtera Marina Mandiri.

Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy ke­pada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6).

Ardy menyebutkan, tiga direktur ini diperiksa ter­pisah di Kantor Kejari Ambon yang dimulai dari pukul 09.00 WIT hingga malam hari.

Saksi DTH, Direktur PT. Inti Tehnika Solusi, lanjut Ardy, diperiksa dari pukul 09.00 WIT hingga 19.40 WIT. Selanjutnya saksi OHO, Direktur PT. Sukses Abadi Persada diperiksa dari pukul 09.00 sampai 16.30 WIT.

“Kalau saksi BN, Direk­tur PT. Mulya Bahtera Ma­rina Mandiri diperiksa dari pukul 09.00 WIT hingga mala mini belum selesai,” ungkap Ardi

Sementara satu saksi HS, Kepala cabang PT. Samator Indogas Cabang Ambon diperiksa dari dari pukul 14.00 hingga 16.30 WIT

Periksa Murad

Sementara itu, akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu meminta Kejak­saan Negeri Ambon untuk segera memeriksa mantan Gubernur Malu­ku, Murad Ismail dalam kasus du­gaan korupsi PT Dok dan Perka­palan Waiame.

Rauf bilang, dalam negara hukum Indonesia setiap warga negara diperlakukan sama artinya tidak ada yang kebal hukum.

Menurutnya, Kejari harus berani memeriksa Murad Ismail karena diduga turut bertanggung jawab dalam mengawasi BUMD termasuk Dok dan Perkapalan Waiame.

Pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Maluku itu, lanjut Pellu, dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dok dan Perkapalan Waiame secara transpa­ran dan terbuka.

“Menurut saya mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail harus juga diperiksa dalam kasus tersebut, karena kasus ini terjadi pak Murad masih menjabat sebagai gubernur, dan sebagai pemegang saham PT Dok Perkapalan Waiame beliau seha­rusnya melakukan pengawasan se­cara ketat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang berpotensi korupsi,” ujar Pellu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6).

Pemanggilan Murad Ismail bukan suatu upaya untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih diutamakan pada pengungkapan fakta hukum atas sebuah dugaan korupsi.

Menurutnya Kejari tidak boleh hanya memeriksaan pihak perusa­haan, pejabat pemprov, bank saja te­tapi juga mantan Gubernur Maluku harus diperiksa supaya kasus ini semakin terbuka.

“Pak Murad juga harus diperiksa dan pihak Bank Maluku karena di­duga ini satu, pencairan anggaran kre­dit pada bank diduga ada keter­libatan pak Murad sebagai peme­gang saham kala itu,” tuturnya.

Murad Tahu

Terpisah, Praktisi Hukum, Fileo Pistos Noija menilai mantan Guber­nur Maluku, Murad Ismail sangat mengetahui pengelolaan anggaran di PT Dok dan Perkapalan Waiame

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6) Noija me­ngatakan, Murad Ismail sebagai mantan Gubernur mengetahui ada­nya kejadian tindak pidana korupsi tersebut. Olehnya permintaan kete­rangan terhadap mantan Ketua DPD PDIP itu sangat penting untuk mem­buka tabir kasus yang merugikan negara miliaran rupiah.

“Saya menduga Murad juga mengetahui adanya kejadian Tipikor ini. Sehingga tolong dari kejaksaan memanggil yang bersangkutan untuk didengar keterangannya, Ka­rena keterangan itu sangat menen­tukan tentang aliran uang negara itu lari kepada siapa,” Ungkap Noija

Pemeriksaan terhadap mantan orang nomor satu di Maluku itu, lanjut Noija juga penting untuk menge­tahui dugaan intervensi sampai terjadinya pemberikan kredit dan pencairan anggaran pada Bank Maluku Malut, dimana Murad saat itu dalam jabatan sebagai pemegang saham memiliki andil dan kebijakan.

“Dalam kasus ini, jaksa harus panggil Murad. Jika kita mengikuti perkembangan pemberitaan ada terselip fakta keterlibatan Murad disana. Ini tentang kepentingan Masyarakat olehnya itu kejaksaan itu ada. Maka dengan tegas Jaksa Harus panggil MI untuk minta kete­rangan,” Tandas Noija

Jangan Tebang Pilih

Sedangkan Ketua BEM Nusan­tara Maluku Adam Rahantam me­minta Kejari Ambon tidak tebang pilih dalam penyidikan kasus duga­an korupsi Dok Perkapalan Waiame.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6) merespon sikap Kejari yang belum juga me­manggil dan memeriksa mantan Gubernur Murad Ismail.

Adam menjelaskan dalam meng­usut kasus dugaan korupsi yang ter­jadi di BUMD maka pemeriksaannya harus dilakukan secara kompre­hensif.

Kata dia, Semua pihak didalam BUMD baik direksi, komisaris, staf hingga pemegang saham harus diperiksa agar diketahui secara pasti perkara tersebut.

“Bagi saya agar tidak terkesan pe­ngusutan kasus ini hanya dilakukan secara parsial maka semua pihak direksi, komisaris, staf hingga pe­megang saham termasuk pak Murad Ismail harus dipanggil dan dipe­riksa,” ujarnya.

Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi langsung sebab musabab kasus korupsi terja­di dan mencari aliran uang dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Apalagi jika ada pemberian kredit dari Bank Maluku-Malut kepasa PT Dok dan Perkapalan Waiame yang diduga tanpa melalui prosedur lem­baga perbankan dalam memberikan kredit.

“Kalau di Bank BNI saja untuk kredit harus ada persetujuan peme­gang saham kenapa di Bank Malu­ku Malut prosedur itu tidak ada. Atau mungkin ada tapi sengaja dilewati karena ada intervensi dari pihak yang memiliki kekuasaan di Bank Maluku-Malut. Ini yang harus ikut ditelusuri,” tegas Adam.

Mantan Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai pemegang saham kata Adam harus juga diperiksa agar membuat terang perkara yang terjadi.

Menurutnya Kejaksaan Negeri tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan direksi, komisaris maupun pihak ketiga saja tanpa meminta keterangan dari pemegang saham.

“Harus periksa pemegang saham supaya dikonfirmasi apakah semua proses yang terjadi baik itu kredit sampai dengan adanya manipulasi data keuangan perusahaan itu diketahui atau tidak. Kalau diketahui maka harus dimintai pertanggung jawaban pidana juga,” tandasnya.

Adam pun mengingatkan Kejari untuk tidak tebang pilih dalam memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Dok dan Perkapalan Waiame.

“Kejari tidak boleh tebang pilih semua yang memiliki keterkaitan harus panggil sebab siapapun dia tidak ada yang kebal hukum,” tambahannya.

Rame-rame Desak

Desakan agar penyidik Kejak­saan Negeri Ambon segera memeriksa mantan Gubernur Maluku Murad Ismail, terus berdatangan.

Kejari dinilai tak punya alasan yang cukup untuk tidak melakukan pemanggilan terhadap mantan Gu­bernur Maluku Murad Ismail dalam kasus PT Dok dan Perkapalan Waiame.

Demikian diungkapkan akademisi Hukum Unpatti Patrick Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (10/6).

Corputty bilang, dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan BUMD seperti PT Dok dan Perkapalan Waiame hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

Menurutnya, jika penyidik Kejari Ambon telah menemukan indikasi adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara atau daerah, maka seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memperoleh keuntungan dari mekanisme penyimpangan tersebut patut dimintai keterangan.

“Dalam hukum pidana pihak yang diduga mengetahui, terlibat atau memperoleh keuntungan termasuk para pemegang saham dan peme­gang kekuasaan tertinggi di level korporasi harus diperiksa,” kata Corputty.

Secara prinsip, kata Corputty memang pemegang saham bukanlah pihak yang secara otomatis bertang­gung jawab secara pidana atas tindakan direksi.

Namun jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pemegang saham ikut merencanakan, menyetu­jui atau mengetahui dan membiar­kan perbuatan melawan hukum ter­sebut terjadi maka dapat dipidanakan.

“Dalam hal ini, jika memang terdapat indikasi kuat bahwa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai salah satu pemegang saham pengendali atau pemilik otoritas dalam pembentukan kebijakan ke­uangan BUMD mengetahui, atau bahkan menyetujui alokasi anggaran yang belakangan diduga disalah­gunakan, maka tidak ada yang menghalangi penyidik untuk mema­nggil dan memeriksa yang bersang­kutan,” jelas Corputty.

Pemanggilan mantan Gubernur Murad Ismail bukan bentuk krimi­nalisasi, tetapi bagian dari proses hukum guna menelusuri tanggung jawab pidana secara akurat, ter­utama jika penyimpangan terjadi secara sistemik dan melibatkan oto­ritas di tingkat kebijakan.

Terkait dengan pemberian kredit yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan diduga ada tekanan, Corputty menegaskan hal itu tentu harus menjadi bagian dari proses penyidik.

Makanya untuk menelusuri semua itu, kalau ada indikasi mengarah kesana maka pak Murad dapat di­mintakan keterangan,” tegasnya.

Periksa Segera

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Swantje John Laipeny menduga mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail punya ke­terlibatan dalam kasus korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame.

John menilai, ada kebijakan mantan orang nomor satu di Maluku dalam kasus tersebut karena sebagai pemegang saham pada PT Dok dan Perkalapan Waiame dan pemegang saham pengendali di Bank Maluku Malut, sehingga proses pencairan anggaran itu bisa dicairkan.

“Sebagai mantan gubernur pasti terlibat. Apakah itu soal kebijakan atau lainnya itu akan terlihat sejauh­mana kebijakan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan diusut kejaksaan sehi­ngga bisa terungkap,” kata John kepada wartawan di Balai Rakyat Karpan Ambon, Selasa (10/6).

Anggota DPRD Maluku Dapil MBD-KKT itu juga mengaku pema­nggilan terhadap mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail terpulang ke­pada pihak Kejaksaan Negeri Ambon.

Meski demikian kata John, agar tidak ada tebang pilih dalam proses hukum pelaku pelaku korupsi maka kejaksaan harus memanggil dan memeriksa Murad Ismail.

“Jika dalam pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen dokumen lain yang tertuju kepada mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail maka wajib dipanggil untuk mem­berikan keterangan,” tegasnya.

Dia juga meminta Murad Ismail agar kooperatif jika dipanggil pe­nyidik Kejari Ambon untuk dimintai keterangan terkait kasus Dok dan Perkapalan Waiame.

“Kami juga meminta kepada mantan Gubernur untuk kooperatif. Jika memang diundang untuk mem­berikan keterangan harus datang,” cetusnya.

John juga menyoroti kinerja pe­nyidik Kejari Ambon dalam mena­ngani perkara PT Dok yang sampai sekarang belum ada langkah penetapan tersangka.

“Berulang kali kami sampaikan bahwa fraksi Gerindra akan meng­awal pemerintahan HL-AV untuk berantas korupsi yang terjadi se­lama ini yang telah menjadi penyakit akut dan memiskinkan kan kita selama ini. Olehnya itu bagi aparat penegak hukum jika memang data dan bukti sudah memenuhi unsur, agar sece­patnya meningkatkan kasus terse­but sehingga ada efek jera kepada oknum-oknum yang diduga terlibat.

John mendesak jaksa untuk segera melakukan penetapan tersangka jika sejumlah bukti sudah dikantongi dan itu sangat kuat.

Kalau memang sudah waktu untuk penetapan tersangka langsung saja pihak Kejari Ambon mengumumkan siapa siapa tersangka. Mengapa? Banyak bukti yang dilihat masya­rakat melalui sejumlah pemberitaan, begitu pula saksi yang diperiksa sudah banyak. Karena itu kami men­dorong pihak penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini,” pintanya.

Jaksa Bungkam

Kendati intens melakukan peme­rik­saan terhadap sejumlah saksi, na­mun Kejari Ambon enggan berko­mentar terkait desakan dari sejumlah kalangan untuk memeriksa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardiansyah ketika dikonfirmasi Si­walima melalui pesan singkat Whats­App, Selasa (10/6) hanya membaca pesan namun tidak merespon.

Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, enggan mem­berikan komentar terkait desa­kan untuk periksa Murad Ismail.

“Kalau soal desakan untuk pang­gil dan periksa mantan Gubernur, nanti tanyakan saja langsung ke tim yah, karena saya masih cuti. Saya hanya bisa bantu soal saksi-saksi yang diperiksa saja, “tandasnya.

33 Saksi

Untuk diketahui sudah 33 saksi diperiksa penyidik Kejari Ambon dalam kasus ini. Sejak 7 Mei hingga Senin, 2 Juni 2025, penyidik meme­riksa 25 saksi, ditambah 4 saksi lain diperiksa pada Kamis (5/6), sedang­kan Rabu (4/6) kembali 3 saksi dipe­riksa. Sedangkan Selasa satu saksi diperiksa berinisial A yaitu Direktir PT Benteng Persada (BPI). (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps