AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejari Ambon secara maraton menggali bukti korupsi kasus PT Dok dan Perkapalan Waiame dengan memeriksa sejumlah saksi, Rabu (11/6).
Kemarin siang 4 saksi diperiksa, tiga diantaraÂnya direktur dan satu saksi Kepala Cabang PT Samator Indogas cabang Ambon.
Tiga direktur yang diÂperiksa terkait kasus duÂgaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame yang merugikan negara 3,7 miÂliar yaitu, DTH, Direktur PT. Inti Tehnika Solusi, OHO, Direktur PT. Sukses Abadi Persada dan BN seÂbagai Direktur PT. MulÂya Bahtera Marina Mandiri.
Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy keÂpada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6).
Ardy menyebutkan, tiga direktur ini diperiksa terÂpisah di Kantor Kejari Ambon yang dimulai dari pukul 09.00 WIT hingga malam hari.
Saksi DTH, Direktur PT. Inti Tehnika Solusi, lanjut Ardy, diperiksa dari pukul 09.00 WIT hingga 19.40 WIT. Selanjutnya saksi OHO, Direktur PT. Sukses Abadi Persada diperiksa dari pukul 09.00 sampai 16.30 WIT.
âKalau saksi BN, DirekÂtur PT. Mulya Bahtera MaÂrina Mandiri diperiksa dari pukul 09.00 WIT hingga mala mini belum selesai,â ungkap Ardi
Sementara satu saksi HS, Kepala cabang PT. Samator Indogas Cabang Ambon diperiksa dari dari pukul 14.00 hingga 16.30 WIT
Periksa Murad
Sementara itu, akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu meminta KejakÂsaan Negeri Ambon untuk segera memeriksa mantan Gubernur MaluÂku, Murad Ismail dalam kasus duÂgaan korupsi PT Dok dan PerkaÂpalan Waiame.
Rauf bilang, dalam negara hukum Indonesia setiap warga negara diperlakukan sama artinya tidak ada yang kebal hukum.
Menurutnya, Kejari harus berani memeriksa Murad Ismail karena diduga turut bertanggung jawab dalam mengawasi BUMD termasuk Dok dan Perkapalan Waiame.
Pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Maluku itu, lanjut Pellu, dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dok dan Perkapalan Waiame secara transpaÂran dan terbuka.
âMenurut saya mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail harus juga diperiksa dalam kasus tersebut, karena kasus ini terjadi pak Murad masih menjabat sebagai gubernur, dan sebagai pemegang saham PT Dok Perkapalan Waiame beliau sehaÂrusnya melakukan pengawasan seÂcara ketat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang berpotensi korupsi,â ujar Pellu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6).
Pemanggilan Murad Ismail bukan suatu upaya untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih diutamakan pada pengungkapan fakta hukum atas sebuah dugaan korupsi.
Menurutnya Kejari tidak boleh hanya memeriksaan pihak perusaÂhaan, pejabat pemprov, bank saja teÂtapi juga mantan Gubernur Maluku harus diperiksa supaya kasus ini semakin terbuka.
âPak Murad juga harus diperiksa dan pihak Bank Maluku karena diÂduga ini satu, pencairan anggaran kreÂdit pada bank diduga ada keterÂlibatan pak Murad sebagai pemeÂgang saham kala itu,â tuturnya.
Murad Tahu
Terpisah, Praktisi Hukum, Fileo Pistos Noija menilai mantan GuberÂnur Maluku, Murad Ismail sangat mengetahui pengelolaan anggaran di PT Dok dan Perkapalan Waiame
Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6) Noija meÂngatakan, Murad Ismail sebagai mantan Gubernur mengetahui adaÂnya kejadian tindak pidana korupsi tersebut. Olehnya permintaan keteÂrangan terhadap mantan Ketua DPD PDIP itu sangat penting untuk memÂbuka tabir kasus yang merugikan negara miliaran rupiah.
âSaya menduga Murad juga mengetahui adanya kejadian Tipikor ini. Sehingga tolong dari kejaksaan memanggil yang bersangkutan untuk didengar keterangannya, KaÂrena keterangan itu sangat menenÂtukan tentang aliran uang negara itu lari kepada siapa,â Ungkap Noija
Pemeriksaan terhadap mantan orang nomor satu di Maluku itu, lanjut Noija juga penting untuk mengeÂtahui dugaan intervensi sampai terjadinya pemberikan kredit dan pencairan anggaran pada Bank Maluku Malut, dimana Murad saat itu dalam jabatan sebagai pemegang saham memiliki andil dan kebijakan.
âDalam kasus ini, jaksa harus panggil Murad. Jika kita mengikuti perkembangan pemberitaan ada terselip fakta keterlibatan Murad disana. Ini tentang kepentingan Masyarakat olehnya itu kejaksaan itu ada. Maka dengan tegas Jaksa Harus panggil MI untuk minta keteÂrangan,â Tandas Noija
Jangan Tebang Pilih
Sedangkan Ketua BEM NusanÂtara Maluku Adam Rahantam meÂminta Kejari Ambon tidak tebang pilih dalam penyidikan kasus dugaÂan korupsi Dok Perkapalan Waiame.
Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/6) merespon sikap Kejari yang belum juga meÂmanggil dan memeriksa mantan Gubernur Murad Ismail.
Adam menjelaskan dalam mengÂusut kasus dugaan korupsi yang terÂjadi di BUMD maka pemeriksaannya harus dilakukan secara kompreÂhensif.
Kata dia, Semua pihak didalam BUMD baik direksi, komisaris, staf hingga pemegang saham harus diperiksa agar diketahui secara pasti perkara tersebut.
âBagi saya agar tidak terkesan peÂngusutan kasus ini hanya dilakukan secara parsial maka semua pihak direksi, komisaris, staf hingga peÂmegang saham termasuk pak Murad Ismail harus dipanggil dan dipeÂriksa,â ujarnya.
Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi langsung sebab musabab kasus korupsi terjaÂdi dan mencari aliran uang dari perbuatan melawan hukum tersebut.
Apalagi jika ada pemberian kredit dari Bank Maluku-Malut kepasa PT Dok dan Perkapalan Waiame yang diduga tanpa melalui prosedur lemÂbaga perbankan dalam memberikan kredit.
âKalau di Bank BNI saja untuk kredit harus ada persetujuan pemeÂgang saham kenapa di Bank MaluÂku Malut prosedur itu tidak ada. Atau mungkin ada tapi sengaja dilewati karena ada intervensi dari pihak yang memiliki kekuasaan di Bank Maluku-Malut. Ini yang harus ikut ditelusuri,â tegas Adam.
Mantan Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai pemegang saham kata Adam harus juga diperiksa agar membuat terang perkara yang terjadi.
Menurutnya Kejaksaan Negeri tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan direksi, komisaris maupun pihak ketiga saja tanpa meminta keterangan dari pemegang saham.
âHarus periksa pemegang saham supaya dikonfirmasi apakah semua proses yang terjadi baik itu kredit sampai dengan adanya manipulasi data keuangan perusahaan itu diketahui atau tidak. Kalau diketahui maka harus dimintai pertanggung jawaban pidana juga,â tandasnya.
Adam pun mengingatkan Kejari untuk tidak tebang pilih dalam memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Dok dan Perkapalan Waiame.
âKejari tidak boleh tebang pilih semua yang memiliki keterkaitan harus panggil sebab siapapun dia tidak ada yang kebal hukum,â tambahannya.
Rame-rame Desak
Desakan agar penyidik KejakÂsaan Negeri Ambon segera memeriksa mantan Gubernur Maluku Murad Ismail, terus berdatangan.
Kejari dinilai tak punya alasan yang cukup untuk tidak melakukan pemanggilan terhadap mantan GuÂbernur Maluku Murad Ismail dalam kasus PT Dok dan Perkapalan Waiame.
Demikian diungkapkan akademisi Hukum Unpatti Patrick Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (10/6).
Corputty bilang, dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan BUMD seperti PT Dok dan Perkapalan Waiame hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif.
Menurutnya, jika penyidik Kejari Ambon telah menemukan indikasi adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara atau daerah, maka seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memperoleh keuntungan dari mekanisme penyimpangan tersebut patut dimintai keterangan.
âDalam hukum pidana pihak yang diduga mengetahui, terlibat atau memperoleh keuntungan termasuk para pemegang saham dan pemeÂgang kekuasaan tertinggi di level korporasi harus diperiksa,â kata Corputty.
Secara prinsip, kata Corputty memang pemegang saham bukanlah pihak yang secara otomatis bertangÂgung jawab secara pidana atas tindakan direksi.
Namun jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pemegang saham ikut merencanakan, menyetuÂjui atau mengetahui dan membiarÂkan perbuatan melawan hukum terÂsebut terjadi maka dapat dipidanakan.
âDalam hal ini, jika memang terdapat indikasi kuat bahwa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai salah satu pemegang saham pengendali atau pemilik otoritas dalam pembentukan kebijakan keÂuangan BUMD mengetahui, atau bahkan menyetujui alokasi anggaran yang belakangan diduga disalahÂgunakan, maka tidak ada yang menghalangi penyidik untuk memaÂnggil dan memeriksa yang bersangÂkutan,â jelas Corputty.
Pemanggilan mantan Gubernur Murad Ismail bukan bentuk krimiÂnalisasi, tetapi bagian dari proses hukum guna menelusuri tanggung jawab pidana secara akurat, terÂutama jika penyimpangan terjadi secara sistemik dan melibatkan otoÂritas di tingkat kebijakan.
Terkait dengan pemberian kredit yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan diduga ada tekanan, Corputty menegaskan hal itu tentu harus menjadi bagian dari proses penyidik.
Makanya untuk menelusuri semua itu, kalau ada indikasi mengarah kesana maka pak Murad dapat diÂmintakan keterangan,â tegasnya.
Periksa Segera
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Swantje John Laipeny menduga mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail punya keÂterlibatan dalam kasus korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame.
John menilai, ada kebijakan mantan orang nomor satu di Maluku dalam kasus tersebut karena sebagai pemegang saham pada PT Dok dan Perkalapan Waiame dan pemegang saham pengendali di Bank Maluku Malut, sehingga proses pencairan anggaran itu bisa dicairkan.
âSebagai mantan gubernur pasti terlibat. Apakah itu soal kebijakan atau lainnya itu akan terlihat sejauhÂmana kebijakan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan diusut kejaksaan sehiÂngga bisa terungkap,â kata John kepada wartawan di Balai Rakyat Karpan Ambon, Selasa (10/6).
Anggota DPRD Maluku Dapil MBD-KKT itu juga mengaku pemaÂnggilan terhadap mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail terpulang keÂpada pihak Kejaksaan Negeri Ambon.
Meski demikian kata John, agar tidak ada tebang pilih dalam proses hukum pelaku pelaku korupsi maka kejaksaan harus memanggil dan memeriksa Murad Ismail.
âJika dalam pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen dokumen lain yang tertuju kepada mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail maka wajib dipanggil untuk memÂberikan keterangan,â tegasnya.
Dia juga meminta Murad Ismail agar kooperatif jika dipanggil peÂnyidik Kejari Ambon untuk dimintai keterangan terkait kasus Dok dan Perkapalan Waiame.
âKami juga meminta kepada mantan Gubernur untuk kooperatif. Jika memang diundang untuk memÂberikan keterangan harus datang,â cetusnya.
John juga menyoroti kinerja peÂnyidik Kejari Ambon dalam menaÂngani perkara PT Dok yang sampai sekarang belum ada langkah penetapan tersangka.
âBerulang kali kami sampaikan bahwa fraksi Gerindra akan mengÂawal pemerintahan HL-AV untuk berantas korupsi yang terjadi seÂlama ini yang telah menjadi penyakit akut dan memiskinkan kan kita selama ini. Olehnya itu bagi aparat penegak hukum jika memang data dan bukti sudah memenuhi unsur, agar seceÂpatnya meningkatkan kasus terseÂbut sehingga ada efek jera kepada oknum-oknum yang diduga terlibat.
John mendesak jaksa untuk segera melakukan penetapan tersangka jika sejumlah bukti sudah dikantongi dan itu sangat kuat.
Kalau memang sudah waktu untuk penetapan tersangka langsung saja pihak Kejari Ambon mengumumkan siapa siapa tersangka. Mengapa? Banyak bukti yang dilihat masyaÂrakat melalui sejumlah pemberitaan, begitu pula saksi yang diperiksa sudah banyak. Karena itu kami menÂdorong pihak penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini,â pintanya.
Jaksa Bungkam
Kendati intens melakukan pemeÂrikÂsaan terhadap sejumlah saksi, naÂmun Kejari Ambon enggan berkoÂmentar terkait desakan dari sejumlah kalangan untuk memeriksa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail.
Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardiansyah ketika dikonfirmasi SiÂwalima melalui pesan singkat WhatsÂApp, Selasa (10/6) hanya membaca pesan namun tidak merespon.
Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, enggan memÂberikan komentar terkait desaÂkan untuk periksa Murad Ismail.
âKalau soal desakan untuk pangÂgil dan periksa mantan Gubernur, nanti tanyakan saja langsung ke tim yah, karena saya masih cuti. Saya hanya bisa bantu soal saksi-saksi yang diperiksa saja, âtandasnya.
33 Saksi
Untuk diketahui sudah 33 saksi diperiksa penyidik Kejari Ambon dalam kasus ini. Sejak 7 Mei hingga Senin, 2 Juni 2025, penyidik memeÂriksa 25 saksi, ditambah 4 saksi lain diperiksa pada Kamis (5/6), sedangÂkan Rabu (4/6) kembali 3 saksi dipeÂriksa. Sedangkan Selasa satu saksi diperiksa berinisial A yaitu Direktir PT Benteng Persada (BPI). (S-29)