AMBON, Siwalimanews – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, mulai membidik kasus dugaan korupsi proyek irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Proyek bernilai Rp226,9 miliar tersebut dikerjakan pada tahun anggaran 2017-2020 oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan telah dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian.
Atas laporan dua lembaga swadaya masyarakat tersebut, penyidik Ditreskrimsus segera menerbitkan Surat Perintah DimulaiÂnya Penyelidikan.
Direktur Ditreskrimsus Polda Maluku, Kombes Piter Yanottama, membenarkan adanya laporan tersebut. âYa, kami sudah menerima laporan terkait dugaan korupsi proyek irigasi Bubi. Sesuai prosedur, kami akan segera menerbitkan surat perintah penyeliÂdikan,â ujar Kombes Piter, kepada wartawan di Ambon, Selasa (17/3).
Laporan dugaan korupsi ini diÂajukan oleh Ketua Lembaga Nanaku MaÂluku, Usman Bugis, dan Ketua RuÂmah Muda Anti Korupsi, Fadel RumaÂkat, pada Senin (17/3). KeÂduanya diÂdampingi oleh pengacara Muhammad Gurium saat menyeÂrahkan laporan di Ditreskrimsus Polda Maluku.
Piter menegaskan, kasus dugaan korupsi ini masuk dalam kategori extraordinary crime, sehingga proÂses pembuktiannya memerlukan tahapan penyelidikan mendalam, termasuk klarifikasi terhadap berÂbagai pihak dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
âPenyelidikan ini bertujuan untuk menentukan apakah ada unsur tinÂdak pidana dalam proyek tersebut,â tambahnya.
Apresiasi
Praktisi Hukum, Marnex Salmon, mengapresiasi Direskrimsus Polda Maluku yang telah menerbitkan Sprinlid untuk segera menindaklanÂjuti laporan masyarakat terkait duÂgaan korupsi proyek irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Menurutnya, persoalan korupsi menjadi musuh bersama, sehingga Polda mesti lebih cepat untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang paling bertanggungÂjawab termasuk kontraktor dan Kepala BWS Maluku.
âSejalan dengan program pemeÂrintah Prabowo dalam meringkus tukang curi uang rakyat maka kami memberikan apresiasi yang besar bagi Polda Maluku karena meresÂpons laporan dari masyarakat,â ujarnya, kepada Siwalima, Selasa (18/3).
Kata dia, ini persoalan hukum sehingga wajib hukumnya pelaku pelaku yang terlibat dipanggil untuk dimintai keterangan. Siapapun itu, termasuk Kepala Balai Sungai jika memang ada hubungannya dengan kasus tersebut.
âBeberapa tokoh menyebutkan jika meski langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan, dengan beÂgitu para pihak yang dinilai merugiÂkan keuangan negara harus diproÂses hingga tuntas,â tandas Marnex.
Senada dengan itu, Praktisi HuÂkum Henry Lusikooy juga meminta BWS dan Kontraktor harus dimintai pertanggungjawaban sebab akar persoalan pasti letaknya pada meÂreka, baik soal pengawasan hingga laporan pertanggungjawaban.
âBWS dan Kontraktor harus seÂgera dipanggil dan dimintai keteraÂngan terkait hal ini. Sangat tidak mungkin bila tidak ada keterlibatan mereka, kita paham bahwa ada yang bertugas melakukan pengawasan sepanjang proyek itu dikerjakan dan ada yang punya tugas untuk melaÂkukan pertanggungjawaban terhaÂdap prospek tersebut,â katanya.
Menurut Lusikoy, proyek ini telah menguras Rp 226 Milyar dan ini anggaran yang tak sedikit, jika negara menjaminkan berantas korupsi maka proyek irigasi di SBT juga harus mendapatkan keadilan sebab ini menyangkut kerugian negara, yang telah mengucurkan miliaran rupiah demi dan untuk kesejahteraan masyarakat namun masih ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab melakukan perbuatan tidak terpuji itu.
âKami juga meminta Polda Maluku transparan dalam melakukan peninÂdaÂkan terhadap masalah ini sebab masÂyarakat sebagian mulai muak dengan sikap acuh APH yang kerap kali tak mampu menuntaskan perÂsoalan yang ditangani mereka,â tepis Lusikooy.
Dilaporkan
Proyek Irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang pekerjaÂannya mangkrak, resmi dilaporkan ke Polda Maluku, Senin (17/3).
Laporan dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh dua lemÂbaga swadaya masyarakat yaitu Usman Bugis, Ketua Lembaga NaÂnaku Maluku dan Fadel Rumakat, Ketua LSM Rumah Muda Anti KoÂrupsi, yang didampingi pengacara Muhamad Gurium.
Mereka melaporkan proyek senilai Rp226,9 miliar yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) MaÂluku, dengan terlapor PT Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor dan Kepala BWS Maluku.
Menurut laporan mereka, proyek pembangunan bendungan dan irigasi Bubi ini merupakan bagian dari proyek nasional yang dicanangÂkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui BWS Maluku.
Menurut kedua LSM itu, proyek Bubi dikerjakan sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp226.904.174.000.
Namun, berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh pelaÂpor, proyek tersebut ditemukan dalam kondisi mangkrak, terbengÂkalai, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
âSejak 2017 hingga 2020, anggaran proyek ini telah dicairkan 100 persen. Namun, dari hasil investigasi di lapaÂngan, proyek ini tidak selesai sebaÂgaimana yang diharapkan. bendungan dan irigasi tidak terurus secara efektif, bahkan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,â ungkap Usman Bugis kepada warÂtawan di Markas DitresÂkrimsus Polda Maluku.
Usman menambahkan bahwa dari hasil pengkajian hukum yang mereka lakukan, terdapat dugaan bahwa pihak kontraktor dan BWS Maluku telah melakukan permufaÂkatan jahat untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan proÂyek yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.
âPerbuatan mereka ini diduga melanggar berbagai aturan hukum, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PiÂdana Korupsi, serta beberapa reguÂlasi terkait pengelolaan sumber daya air dan irigasi,â tegasnya.
Selain itu, proyek ini juga berÂpotensi melanggar UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Irigasi.
Atas dasar temuan ini, Usman Bugis dan Fadel Rumakat mendesak DitresÂkrimsus Polda Maluku untuk segera: memanggil dan memeriksa Kepala BWS Maluku, Direktur PT Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor pelaksana, serta memeÂriksa semua pihak yang terlibat dalam proyek ini dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan PembaÂngunan Maluku untuk menghitung potensi kerugian negara akibat proyek ini.
âKami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini dan mengusut tuntas siapa saja yang bertanggung jawab atas proyek mangkrak ini. Jangan sampai anggaran besar yang sudah dicairÂkan justru tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,â pintanya.
Lapor Kejagung & KPK
Sebelumnya, Lembaga Nanaku Maluku melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek irigasi milik Balai Wilayah Sungai di Kabupaten Seram Bagian Timur ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pembangunan Irigasi yang dikerÂjaÂkan sejak tahun 2017 lalu menguras anggaran sebesar Rp 226.9 M hiÂngga kini terbengkalai.
Usman Bugis bilang, pihaknya secara resmi telah melaporkan kasus tersebut ke Kejagung 2025.
âKita laporkan Balai wilayah sungai Maluku dan mitra PT Gunakarya Basuki ke Kejaksaan Agung dan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di bendungan dan Irigasi Bubi di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur,â jelas Usman Bugis dalam rilis kepada Siwalima, Senin (10/3).
Menurut Bugis, Kepala Balai WilaÂyah Sungai yang harus bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumÂberdaya air dari pembangunan iriÂgasi tersebut.
âSaya menilai Balai Wilayah Sungai melanggar UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumberdaya air, pasal 94 undang -undang nomor 17 tahun 2019 mengatur tentang tidak pidana sumÂberÂdaya air termasuk korupsi dalam pengelolaan sumber daya air, cukup jelas bawah proyek bendungan dan iriÂgasi tersebut dibangun dengan angÂgaÂran 226,9 milyar. Namun ini tidak ada pemanfaatan sama sekali,â jelas Bugis.
Dia menduga, ada mafia proyek dan transaksi terjadi dalam mega proyek tersebut, sehingga kualitas pekerjaan buruk dan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.
âKami meminta KPK segara turun ke Maluku dan mengaudit semua proyek nasional yang bermasalah di Balai Wilayah Sungai Maluku. Karena balai wilayah sungai Maluku telah banyak menangani proyek irigasi, waduk maupun bendungan tidak pernah sukses dan memberiÂkan efektivitas yang baik untuk masyarakat sekitar,â ungkapnya.
Sedangkan Fadel sebelumnya, mendesak aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian membentuk tim penyidik untuk mengusut tuntas pembangunan jaringan Irigasi.
Ia menduga, adanya unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan baik pihak pemenang tender maupun internal Balai Wilayah Sungai Maluku.
âSampai saat ini pembangunan irigasi menggunakan anggaran neÂgara yang cukup fantastis itu tidak berÂdampak apa-apa bagi petani lokal di wilayah tersebut. Sementara negara telah menggelontorkan angÂgaran yang begitu besar dengan harapan meningkat kesejahteraan petani lokal tetapi hasilnya nihil,â ujarnya.
Fadel menyebutkan, pembanguÂnan jaringan Irigasi Bubi, KabuÂpaten SBT, dengan Nomor Kontrak HK.02.03/BWS-M/PPK-IR.RW-II/XII/01/2017 tertanggal 8 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp226.904. 174.000 mangkrak, hingga kini peÂkerjaan tersebut belum diselesaikan.
Proyek yang bersumber dari APBN tersebut dimenangkan oleh PT Gunakarya-Basuki, KSO dengan target waktu 2017- 2020 namun, sampai saat ini pekerjaan tidak ditunÂtaskan oleh pihak PT Gunakarya-Basuki, KSO.
âMangkrak Pembangunan Irigasi berdampak sangat buruk terhadap petani lokal, karena pembangunan yang direncanakan itu tidak mendaÂtangkan asas manfaat bagi petani setempat,â ujarnya.
Kata Fadel, dengan hadirnya keÂbijakan Pemerintah Pusat mengenai swasembada pangan menunjukkan bahwa betapa penting pembanguÂnan irigasi harus dapat difungsikan karena sangat dibutuhkan oleh petani dalam rangka meningkatkan produktifitas para petani diwilayah Kabupaten yang bertajuk Ita Wotu Nusa,â terangnya.
Fadel menilai, dalang dibalik mangÂkraknya pembangunan irigasi di SBT adalah bentuk kelalaian dari pihak BWS Maluku yang tidak serius dalam melakukan pengawaÂsan terhadap proses pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Gunakarya-Basuki, KSO. âSebagai perusahaan pemenang tender proyek tersebut, patut diÂduga adaÂnya unsur kerja sama yang mengÂakibatkan kerugian miliaran rupiah, karena pekerjaan tidak dituntaskan, masa kontrak telah berakhir dan angÂgaran sudah habis terpakai,â sebutnya.
Menurutnya, kasus ini menjadi ujian besar bagi Kejati maupun Polda Maluku untuk menegakkan keadilan. Publik menunggu langkah tegas dan nyata untuk menyeleÂsaikan skandal tersebut, yang kini menjadi simbol kegagalan pengeloÂlaan anggaran negara.
Dia juga kembali mempertanyakan apakah kebenaran terhadap dugaan adanya pembangunan mangkrak ini akan terungkap, atau kasus ini hanya akan menjadi catatan usang dalam sejarah pengelolaan proyek di BWS Maluku. Karena itu, publik menuÂnggu kinerja Kejati serta Polda Maluku untuk memberikan jawaban tegas atas kasus mangkraknya pemÂbangunan Irigasi Bubi, demi masa depan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi.
âUntuk Balai Wilayah Sungai Maluku selain mengelola pembaÂnguÂnan irigasi, pihak juga mengelola bendungan Bubi di Kabupaten SBT yang diduga anggarannya telah diÂcairkan. Sementara pembangunan bendungan tersebut belum dapat terealisasikan secara baik, oleh kaÂrena itu BWS Maluku harus bertaÂnggung jawab atas pembangunan irigasi serta bendungan Bubi di SBT,â pungkasnya. (S-25)