AMBON, Siwalimanews – Langkah LSM Lumbung InforÂmasi Rakyat untuk melaporkan kasus dugaan korupsi dalam peÂngerjaan paket proyek rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai sebagai langkah yang tepat.
Hal ini karena belum ada langÂkah nyata dari Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengusut dugaan koÂrupsi proyek dengan nilai konÂtrak mencapai 24.5 miliar terÂsebut.
Praktisi hukum Djidion BatmoÂmolin menyesalkan adanya prakÂtik korupsi dalam pembangunan gedung sekolah yang nantinya digunakan untuk mencerdaskan anak bangsa.
Dikatakan, kenyataan dilapaÂngan benar-benar proyek pembaÂngunan tidak tuntas sedangkan anggaran telah dicairkan seratus persen, sehingga langkah tepat meÂlaporkan ke KPK, jika KejakÂsaan Tinggi Maluku lamban merespon.
âKalau anggaran sudah cair tapi pekerjaan tidak tuntas ini ada potensi korupsi dalam pekerjaan proyek maka kejaksaan harus seÂrius usut,â tegasnya.
Kejaksaan Tinggi Maluku tidak boleh bermain-main dengan koÂrupsi yang terjadi di Maluku apaÂlagi menyangkut sarana dan prasarana pendidikan.
Batmomolin juga mendukung penuh upaya LSM Lumbung InforÂmasi Rakyat untuk melaporkan kasus tersebut ke KPK guna menÂdapatkan perhatian sebab nilai kontrak mencapai miliaran rupiah.
âKalau memang mau dilaporkan ke KPK maka kita mendukung peÂnuh sebagai bentuk ketegasan dalam penanganan kasus korupsi di Maluku,â cetusnya.
Akan Panggil
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethool memastikan akan mengagendakan pemanggilan terhadap Balai Prasarana PemukiÂman Wilayah Maluku.
Pemanggilan terhadap Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku diungkapkan Tethool keÂpada wartawan di ruang Komisi III, Senin (5/6) menindaklanjuti adaÂnya informasi pekerjaan paket gedung sekolah di Kabupaten SBB yang tidak tuntas.
Dijelaskan, Komisi III selama ini terus mendorong balai yang ada di Maluku untuk bekerja sesuai deÂngan standar dan banyak sekali peÂkerjaan yang dilakukan oleh balai berjalan dengan baik, tetapi ketika ada masalah maka Komisi III harus meminta penjelasan resmi.
âKita memang ada rencana untuk memanggil Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku terkait dengan pembangunan sekolah di SBB, jadi nanti kita panggil untuk memintakan penjelasan resmi,â Tegas Saodah.
Lanjutnya, sebagai masalah yang terjadi berkaitan juga dengan penunjukan kontraktor dari luar Maluku oleh balai yang tidak dapat diintervensi oleh Komisi III.
Kecuali dalam agenda aspirasi nantinya Komisi III dapat menyamÂpaikan persoalan penunjukan konÂtraktor luar oleh Balai PrasaÂrana kepada Kementrian PUPR untuk mendapatkan perhatian serius.
Saodah pun mendorong agar dalam petunjuk kontrak yang meÂnangani proyek pembangunan, BaÂlai juga dapat mempertimÂbangkan anak daerah sebab meÂrekaÂlah yang mengetahui kondisi wilayahnya.
âKita belum bisa berkomentar terlalu jauh tapi yang pasti kita akan panggil dulu, bahkan kita juga menÂdorong agar balai melibatkan anak daerah dalam mengerjakan proÂyek, sehingga pertangungjawabanÂnya pun jelas,â cetusnya.
LIRA Lapor KPK
Proyek yang mestinya selesai digarap tahun 2022 lalu, hingga kini dibiarkan terlantar, padahal kontÂraktornya sudah kabur dengan lebih dahulu mencairkan 100 perÂsen anggaran.
Lumbung Informasi Rakyat MaÂluku sedang menyiapkan data unÂtuk melaporkan proyek pembaÂngunan 13 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat mangkrak.
Proyek milik Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku tahun 2021-2022, menghabiskan anggaÂran Rp24,5 miliar.
Pembangunan 13 sekolah yang tersebar pada beberapa wilayah di kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa itu, hingga kini tidak tuntas diÂkerjakan kontraktor PT Wira Karsa Konstruksi, padahal angÂgaran telah cair 100 persen, sementara batas akhir pekerjaan proyek sekolah tersebut DesemÂber 2022 lalu.
Mirisnya lagi, tambahan waktu 90 hari agar proyek tersebut bisa diselesaikan, namun kontraktor mauÂpun Balai Prasarana PemuÂkiman Wilayah Maluku tak mampu menuntaskannya.
âKita sementara menyiapkan data-data untuk segera kita laÂporkan ke KPK, kami akan minta KPK untuk turun langsung ke SBB dan melakukan supervise sekaliÂgus pemeriksaan kasus ini, kareÂna sangat disayangkan proyek seÂkolah tetapi tidak tuntas dikerjaÂkan,â ungkap Korwil LSM LIRA Maluku, Yan Sariwating kepada Siwalima melalui sambungan selulernya, Minggu (4/6).
Menurutnya, pekerjaan proyek tersebut di beberapa lokasi belum semuanya tuntas dikerjakan, seÂmentara batasan waktu telah berakhir sejak Desember 2022 dan anggaran telah dicairkan 100 persen.
Karenanya, LIRA mengecam keÂras tindak kontraktor maupun pihak Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Maluku yang tidak becus mengerjakan proyek pembanguÂnan sekolah itu.
âBayangkan saja jika proyek pembangunan 13 sekolah itu diÂkerjakan maka dengan sendirinya dapat membantu masyarakat di SBB, khususnya dalam hal pelaÂyanan pendidikan,â katanya.
Karena itu, dirinya memastikan secepatnya data-data terkait mangkraknya proyek ini akan segera dilaporkan ke KPK.
Dia menyebut, pihaknya menÂdapatkan informasi bahwa, duÂgaan ketidakberesan proyek ini terjadi pada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Prasarana Pemukiman WilaÂyah Maluku yang lama.
âKami dapat info proyek ini terbengkalai akibat PPK yang lama, dimana PPK yang baru diÂganti itu anggaran sudah cair 100 persen, dan PPK yang lama itu tinggalkan hutang kepada pihak rekanan ratusan juta. Kami masih kumpulkan data-data untuk kami laporkan,â katanya.
Bentuk Tim
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Maluku telah membentuk tim untuk mengusut pembangunan 13 proyek sekolah di Kabupaten SBB.
Demikian diungkapkan, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada Siwalima, Minggu (4/6).
Kareba mengatakan, tim akan menyelidiki pembangunan sekoÂlah yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten SBB itu.
âKita sudah membentuk tim untuk penyelidikan terkait persoaÂlan Balai Prasarana ini dan dalam waktu dekat tim akan bekerja,â ujarnya.
Karena menambahkan, jika tim menemukan ada indikasi atau fakÂta proses pekerjaan proyek terÂsebut mengarah pada tindak pidana korupsi, maka akan ditinÂdak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
âIntinya kami tetap bekerja untuk menindaklanjuti semua laporan masyarakat,â ujar Kareba singkat.
Maladministrasi
Terpisah Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamat menyayangkan proyek pembaÂngunan 13 sekolah di Kabupaten SBB yang hingga kini belum tuntas dikerjakan
Hasan menegaskan, dengan terbengkalainya sejumlah proyek sekolah tersebut maka indikasi terjadinya mall administrasi.
Maladministrasi ini diakibatkan penangganan berlarutnya proyek sekolah yang sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten SBB.
âKami juga mendapatkan lapoÂran terkait proyek sekolah di Kabupaten SBB yang tersebar pada beberapa lokasi yang belum dikerjakan. Kami menduga terjadi maladministrasi karena penunÂdaan berlarut itu bisa menimbulkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,â ujar Slamat saat diwaÂwancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (4/6).
Dalam penangganan proyek sekolah tersebut, lanjut Slamat, pasti sudah ada kesepakatan atau baik antara pihak kontraktor dan pemerintah dalam hal ini Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian proyek tersebut.
Jika penanganan proyek ini berlarut-larut dan tidak tuntas atau terbengkalai maka itu menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum sesuai dengan kewenaÂngan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyeÂlidikan maupun penyidikan, hal ini karena dugaan maladministrasi itu diduga terjadi.
Ditambahkan, Ombudsman seÂbagai lembaga pengawas pelayaÂnan publik melihat proyek sekolah ini bagi kepentingan masyarakat dan masyarakat di SBB sudah dirugikan dengan mangkraknya proyek tersebut. Sehingga malÂadministrasi sangat nyata.(S-20)Â