AMBON, Siwalimanews – Kurang lebih 1000 kepala keluarga di Maluku akan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini.
Bantuan yang akan diperoleh ribuan KK ini, merupakan hasil perjuangan gubernur saat menyambangi Menteri PeÂrumahan dan Kawasan PemukiÂman Maruarar Sirait beberapa waktu lalu di Jakarta.
â1000 keluarga akan peroleh BSPS ini, jadi itu bukan subsidi, namun nanti negara akan menyiapkan bantuan maksimum 20 juta,â ungkap gubernur kepada wartawan di lobi Kantor Gubernur, Rabu (9/7).
Gubernur menjelaskan, bantuan ini merupakan program pemerinÂtah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas rumah mereka, melalui bantuan dana stimulan.
Dana ini juga, dapat digunakan untuk perbaikan/renovasi, bahkan pembangunan rumah baru, termasuk prasarana dan sarana serta utilitas umum.
Bantuan tersebut, diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memang benar-benar membutuhkan rumah layak huni sehingga dapat membangun tempat tinggal yang layak.
âProgram BSPS ini bukan sekadar bantuan, tetapi dorongan agar warga lebih mandiri dalam menata hidup mereka. Kami tidak sekadar memberi uang, kami ingin masyarakat bergerak, membangun sendiri dan merasa memiliki,â jelas gubernur.
Gubernur menegaskan, pemeÂrinÂtah provinsi ingin memastikan, bahwa setiap rupiah yang dikeÂluarkan negara benar-benar bertransformasi menjadi bata dan semen yang memperkuat fondasi rumah warga agar tarif hidup masyarakat dapat meningkat.
Minta Tata Kawasan Kumuh
Sebelumnya diberitakan, KeÂmenterian Perumahan dan KawaÂsan Permukiman (PKP) diminta untuk mem¬prioritaskan Maluku dalam program penataan kawasan kumuh
Permintaan itu disampaikan GuÂbernur Maluku, Hendrik LeweÂrissa dalam pertemuan bersama secara daring dengan Direktorat JenÂderal Kawasan Pemukiman Kementerian PKP beberapa waktu lalu.
âKami tentu mengapresiasi MenÂteri PKP dan Dirjen yang telah meÂrespon cepat keinginannya, untuk menata kawasan kumuh yang ada di Maluku,â ujar gubernur kepada wartawan di Ambon, Sabtu (28/6).
Gubernur menegaskan, komitÂmennya untuk terus memperjuangÂkan penataan kawasan kumuh di Maluku.
Mantan anggota DPR ini menjeÂlaskan, dari 11 kabupaten dan kota di Maluku terdapat beberapa titik yang merupakan spot kawasan kumuh seperti di Kota Ambon dan sudah terdata oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Walaupun kawasan kumuh status tanahnya bukan atas nama warga setempat, namun ada juga sudah memiliki status hukum yang jelas, sehingga secara teknis akan dibahas lebih lanjut diinternal Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota terkait. âDalam waktu dekat kita akan menyatukan persepsi agar program ini bisa dilaksanakan sehingga kawasan kumuh di Maluku dapat di tata dengan baik,â jelasnya. (S-20)