AMBON, Siwalima.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan kembali menggelontorkan program bagi daerah-daerah di wilayah perbatasan Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku.
Setelah sebelumnya program peningkatan kualitas 15 ribu rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan, BNPP kembali menggulirkan program bantuan PLTS di wilayah perbatasan tahun 2026.
Program ini difokuskan pada survei, pembangunan PLTS terpadu dan pemasangan 90 unit rooftop on-grid di wilayah 3T, khususnya Provinsi Kalimantan Utara dan Maluku.
Juru bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang kepada Siwalima.id di ruang kerjanya, Senin (4/5) mengungkapkan, pemprov telah menindaklanjuti persiapan program bantuan PLTS di wilayah perbatasan dengan menggelar rapat bersama beberapa mitra terkait.
“Kemarin kita sudah bertemu dengan PLN dan BPS Maluku, terkait program bantuan PLTS di wilayah perbatasan,” ucap Kasrul.
Program bantuan PLTS di wilayah perbatasan ini menurut Kasrul, merupakan bagian dari upaya peningkatan energi baru dan terbarukan (EBT) dan penyediaan listrik di pulau-pulau terpencil.
Untuk provinsi Maluku terdapat lima daerah yang memiliki wilayah perbatasan yakni, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Tanimbar, Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Namun, untuk program bantuan PLTS di wilayah perbatasan, Pemprov Maluku telah sepakat untuk mendorong Kabupaten Aru sebagai lokasi program yang dibiayai oleh pemerintah pusat tersebut.
“Di Aru itu ada satu pulau yang hanya satu desa, makanya kita usulkan untuk menjadi lokasi program bantuan PLTS di wilayah perbatasan ini,” ucap Kasrul.
Ia mengaku, dari sisi bisnis memang tidak terlalu menarik bagi PLN, tetapi karena ini program pemerintah pusat, maka akan berkolaborasi bersama PLN untuk pemasangan panel surya dan pendukung lainnya.
Pemprov kata Kasrul, akan berkoordinasi dengan Pemkab Aru guna menyiapkan lahan yang nantinya menjadi pembangunan rumah produksi dan panel surya.
“BNPP minta pemda untuk menyiapkan lahan dengan luas 50x40 PLTS rumah produksi dan panel Surya jadi nanti kita koordinasikan dengan Pemkab Aru,” janji Kasrul.
Kasrul menegaskan, pemerintah provinsi akan responsif terhadap setiap program yang digelontorkan pempus ditengah keterbatasan keuangan daerah, dengan tujuan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Maluku.(S-20)
