AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena memastikan, pelayanan kesehatan masyarakat miskin tetap berjalan, meskipun terjadi penonaktifan ribuan peserta BPJS Kesehatan.
Penegasan ini disampaikan menyusul, adanya fenomena penonaktifan kepesertaan BPJS yang berdampak langsung pada akses layanan kesehatan warga, khususnya masyarakat kurang mampu.
“Kita semua punya tujuan yang sama untuk memastikan warga Kota Ambon terjamin kesehatannya. Karena itu, kepada mereka yang kurang mampu akan disubsidi oleh pemerintah,” kelas walikota kepada wartawan di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/2).
Walikota mengungkapkan, berdasarkan informasi sementara, sekitar 25 ribu peserta BPJS disebut dinonaktifkan oleh pemerintah provinsi. Meski belum memastikan angka final, namun ia menilai, kondisi tersebut harus segera ditangani agar tidak menimbulkan persoalan serius di masyarakat.
“Saya belum pastikan datanya, tapi ini fenomena yang sementara terjadi. Kurang lebih 25 ribu yang dinonaktifkan. Kita sementara mendata dan akan cari solusi, karena bagaimana mereka sudah bertahun-tahun dijamin, lalu ketika dihentikan tentu pengobatan di rumah sakit menjadi masalah,” ucap walikota.
Sebagai langkah awal, Pemkot Ambon melakukan pendataan, untuk mengidentifikasi jumlah pasti warga yang terdampak. Selanjutnya, koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mencari solusi bersama.
Walikota mengaku, Pemkot Ambon menghadapi keterbatasan fiskal, pemotongan anggaran serta beban pembayaran PPPK menjadi tantangan dalam mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan secara menyeluruh.
“Pemkot juga kesulitan, karena anggaran kita dipotong dan ada beban PPPK yang harus dibayar. Ini membuat kita agak susah untuk menjamin semuanya,” ujar walikota.
Meski demikian, kata walikota, pemerintah tidak tinggal diam.
Sejumlah kasus terakhir, terdapat warga yang tidak dilayani rumah sakit karena status BPJS-nya nonaktif. Menanggapi hal itu, walikota langsung menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah cepat.
“Lewat Dinas Kesehatan, saya minta pemerintah kota menanggungnya. Ada beberapa kasus yang sudah kita tangani. Itu bukti, bahwa kita tidak tinggal diam dan berupaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat,” tegas walikota.
Walikota juga menekankan, persoalan penonaktifan BPJS, bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah kota, melainkan kebijakan lintas tingkat pemerintahan yang perlu dibahas secara komprehensif.
Ia berharap, koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dapat segera menghasilkan solusi konkret, agar masyarakat tidak kehilangan hak atas pelayanan kesehatan.
“Ini kebijakan tingkat pemerintah, bukan pemerintah kota saja. Nanti kita bicarakan bersama untuk mencari solusi terbaik,” janji walikota.
Pemkot Ambon lanjut walikota, tetap berkomitmen memastikan tidak ada warga yang terlantar dalam mengakses layanan kesehatan, sembari menunggu kejelasan kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah di tingkat lebih tinggi.(Mg-1)
