AMBON, Siwalima.id – Walikota Ambon, Bodewin Wattimena melarang para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, untuk menerima tenaga honor yang baru, di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Larangan ini disampaikan walikota saat melantik 170 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, di ruang Vlissingen, Balai Kota, Senin (15/12).
Menurut walikota, pelantikan 170 PPPK paruh waktu, merupakan upaya dan kebijakan pemerintah, untuk memastikan secara perlahan pegawai honorer ditingkat pusat hingga daerah harus selesai.
“Artinya tenaga honorer yang sebelumnya berada di Lingkup Pemkot Ambon secara perlahan-lahan mulai terselesaikan,” ucap walikota.
Untuk itu, kedepannya tidak boleh ada lagi pimpinan OPD atau kepala sekolah yang menerima tenaga honorer.
“Catatannya tidak ada lagi OPD, sekolah atau apapun yang kembali mengangkat tenaga honor. Kalau saya tau ada OPD atau sekolah yang angkat tenaga honor lagi, maka kepala OPD atau kepsek yang akan saya buat jadi tenaga honor atau dicopot,” ancam walikota.
Kenapa demikian, kata walikota, karena untuk memperjuangkan nasib tenaga honor untuk diangkat sebagai PPPK sangat sulit, sehingga tidak boleh lagi ada penambahan tenaga honor pada unit kerja di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
“Tenaga honor selesai sampai disini. Karena jumlah ASN di Lingkup Pemkot Ambon sudah sangat banyak yaitu hampir mencapai 8000 pegawai,” urai walikota.
Menurut walikota, saat ini hanya tersisa sebagian kecil tenaga honor yang belum terakomodir ketika mengikuti tes PPPK. Karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengakomodir pegawai honor tersisa dalam formasi PPPK paruh waktu.
"Untuk itu kita patut bersyukur karena hari ini kita berhasil angkat dan lantik 170 PPPK paruh waktu yang terdiri dari formasi tenaga teknis 70 orang, jabatan fungsional guru 89 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 11 orang,” urai walikota.
Menurut walikota, PPPK paruh waktu yang dilantik ini merupakan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN.
“Jadi saudara-saudara yang dilantik ini, data masuk dalam database BKN, tetapi tidak lolos saat mengikuti seleksi PPPK beberapa waktu lalu dan kebijakan pemerintah pusat yaitu membuka formasi ini untuk saudara-saudara dan harus bersyukur hari ini sudah bisa dilantik,” ujar walikota.
Apabila kedepannya nanti ada formasi dari Kemenpan RB kata walikota, maka PPPK paruh waktu yang dilantik ini, bisa diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Untuk itu, seluruh pegawai yang dilantik hari ini untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan benar sesuai sumpah dan janji yang diucapakan. Hal ini bertujuan, agar kontrak para pegawai akan terus diperpanjang.
“Masih ada 117 tenaga non ASN yang belum dapat diangkat sebagai PPPK, karena terkendala dengan regulasi. Untuk itu kalau saudara-saudara bekerja dengan baik, mengikuti sumpah dan janji yang diucapkan, maka saudara-saudara punya peluang untuk jadi PPPK penuh waktu. Dan kami masih berupaya agar 117 tenaga honorer tersisa itu juga bisa dilantik seperti saudara-saudari saat ini," tandas walikota.
Jika nanti seluruhnya sudah bisa diatasi lanjut walikota, maka masalah tenaga honorer di Lingkup Pemkot Ambon telah selesai.
Selain membatasi tenaga honorer, walikota juga mengambil kebijakan untuk membatasi mutasi ASN yang ingin bertugas di lingkup Pemkot Ambon, sebab hal ini akan berdampak pada belanja pegawai yang sangat tinggi yaitu ada diangka 48 persen.
“Jadi belanja pegawai sudah tinggi yaitu ada diangka 48 persen dari batas yang ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu 30 persen. Jadi manfaatkan yang sudah ada dan tidak boleh lagi tambah yang baru,” pinta walikota.
Kepada seluruh PPPK paruh waktu yang dilantik, saya harapkan bekerja dengan baik, sehingga kontrak kerja bisa diperpanjang.
"Jadi kalau tidak kerja dengan baik, maka kontrak kerja bisa saja diputus. Saya berharap supaya nanti saudara-saudara kerja dengan baik, karena semua ingin yang terbaik, pemkot ingin saudara-saudara kerja dengan baik, mengerti dan paham apa yang pemkot ingin wujudkan selama 5 tahun kedepan terutama mendukung 17 program prioritas selama kepemimpinan saya dan ibu Ely,” tegas walikota.(S-29)
