AMBON, Siwalimanews – Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengingatkan pedagang yang melakukan aktivitasnya di Kawasan Terminal Mardika baik di Terminal A dan B agar taat aturan, dengan tidak menjajakan jualannya, sebelum pukul 18.00 WIT.
Peringatan ini disampaikan WattiÂmena, kepada Wartawan, usai meneÂrima keluhan warga, dalam program Walikota Jumpah Rakyat (Wajar), yang berlangsung di Balai Kota, Jumat (27/1).
Walikota langsung memerintahÂkan, Kadis Perhubungan, DisperinÂdag dan Kasatpol PP Kota Ambon, unÂtuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga terseÂbut.
âSebagian besar warga menyamÂpaikan soal bidang transportasi/perhubungan terkait dengan kondisi Terminal, yang jam 4 sore, itu pedaÂgang sudah menempati terminal untuk berjualan. Saya sudah samÂpaikan kepada Perhubungan, Disperindag, dan Pol PP, agar harus ada kesepakatannya bahwa di jam 6 sore baru PKL masuk dalam terminal untuk berjualan,â tegasnya.
Wattimena bahkan menyentil, jika hal itu tidak segera ditindaklanjuti, dirinya yang akan turun langsung, untuk menertibkan itu, agar semua Pedagang kembali sesuai kesepaÂkatan. âItu kesepakatan musti ditinÂdaklanjuti, dipastikan, kalau tidak, nanti saya yang turun sendiri,â tandasnya.
Selain soal aktivitas pedagang yang meresahkan, keluhan soal beÂlum usainya proses Raja Amahusu, juga disampaikan warga.
Sehingga menanggapi hal itu, Wattimena menjelaskan, Pemerintah Kota tidak pernah menghambat proses yang tengah berjalan.
Dia meminta, agar masing-masing negeri, tidak hanya Amahusu, tetapi juga negeri-negeri yang lain, agar segera menuntaskan persoalan interÂnal dalam Negeri, terutama persoalan adat.
âProses yang berlaku di negeri-negeri adat, itu hanya bisa diselesaiÂkan oleh negeri itu sendiri, kita haÂnya mendampingi. Tetapi kalau meÂreka sendiri tidak bisa menyeleÂsaiÂkan proses adatnya, lalu siapa yang mau membantu. Kami sudah memÂbantu dengan cara memfasilitasi membentuk tim fasilitasi,âujarnya.
Dengan itu pihaknya berharap, agar persoalan-persoalan yang ada di Negeri, bisa diurai dan diseleÂsaikan, agar pada waktunya, seluruh Negeri akab memiliki Kepala Pemerintahannya.
âSeluruh negeri adat paham betul, bahwa raja definitif itu keinginan kita semua, dan pemerintah tidak pernah punya maksud untuk menghambat karena itu tugas kepala penjabat kepala pemerintah Negeri, makanya yang tidak maksimal, kita ganti, agar lebih fokus untuk proses-proses itu,â tandasnya. (S-25)