AMBON, Siwalimanews – Badan Usaha Milik Daerah dinilai tidak mampu meÂngelola keuangan, alhasilnya puluhan miliar subsidi kapal motor penyeberangan dikemÂbalikan ke Pemerintah Pusat.
Ketidakmampuan BUMD dalam mengelola subsidi ini dikecam anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias. Dia memperÂtaÂnyakan kinerja pengeloÂlaan kapal motor penyebrangan di Maluku, sebab anggaran subÂsidi yang sudah digeÂlontorkan Pempus untuk operasional tidak mampu dipergunakan dengan baik.
âKami mesti sampaikan keprihatin terhadap puluhan miliar subsidi yang dikemÂbaliÂkan ke Pemerintah Pusat. Ini menunjukkan adanya ketidakmampuan pengeloÂlaan dana subsidi BBM oleh BUMD di kabupaten terkeÂcuali Kota Ambon,â kesal Anos kepada wartawan di BaiÂleo Rakyat Karang Panjang, Kamis (29/2).
Anos menjelaskan, total subsidi KMP yang diperuntukkan BBM yang gelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan sebesar 97 rupiah, namun hingga akhir tahun 2023 ternyata yang mampu terserap sebesar 64 miliar.
Sementara, sisanya 32 miliar rupiah tidak mampu diserap oleh BUMD pengelola KMP yang menyebabkan anggaran tersebut dikembalikan ke Kemenhub.
âPengembalian subsidi ini memang merugikan masyarakat selaku pengguna armada yang seharusnya menikmati pelayanan dengan baik,â tuturnya.
Anos menegaskan selama ini rakyat selalu dirugikan padahal anggarannya disediakan Pemerintah Pusat karenanya kedepan pengelola KMP harus benar-benar menaruh perhatian terhadap persoalan ini. (S-20)