AMBON, Siwalimanews –Â Lambatnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM jadi penyebab lambatnya pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Hingga kini verifikasi data penerima TPP belum juga selesai dilakukan yang membuat hak-hak para guru sejak tahun 2024 belum diterima.
Menindaklanjuti itu, gubernur memerintahkan kepada Dinas PK dan BKD BKD menambah tenaga pendamping guna menyelesaikan proses verifikasi.
âKesulitan yang kita hadapi di lapangan guru-guru sampai saat ini belum juga menginput dalam sistem baik absen maupun kinerja,â kata jubir Pemprov Maluku Kasrul selang kepada wartawan di Kantor Gubernur, Rabu (2/7).
Diakui untuk saat ini, baru tuntas verifikasi data dari Kota Ambon dan Kabupaten Buru.
âIni siap dibayarkan sedangkan daerah lain menyusul,â jelasnya.
Selain itu guna mempercepat proses pencairan, gubernur juga telah memerintahkan agar menambah tenaga pendamping guna menyelesaikan hak para guru.
âArahan pak Gubernur jelas agar OPD teknis siapkan tenaga pendamping untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga bisa cepat hasil verifikasinya,â tegasnya.
Dirinya juga meminta kepada kepala-kepala UPT dinas PK di kabupaten kota harus jemput bola dan berperan aktif.
âArtinya jika menemukan kesulitan maka segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar segera diintervensi dengan kehadiran pendamping,â harapnya.
Sesuai perintah gubernur, permasalahan terkait dengan TPP ASN guru harus diselesaiÂkan paling lambat bulan Juni.
âHarus bulan ini sudah tuntas. Jadi kecepatan menyelesaikan ini diperlukan tapi yang jelas uangnya tersedia hanya sekarang tinggal mekanismenya saja yang harus dipercepat,â jelasnya.
Gubernur lanjutnya, juga telah mengingatkan agar persoalan pembayaran TPP ini tidak lagi terjadi di tahun mendatang.
âTidak boleh lagi, sebab semua proses menggunakan sistem baik absen maupun e-kinerja,â ujarnya.(S-20)