AMBON, Siwalimanews – UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara resmi diteÂken Presiden, PemerinÂtah Provinsi Maluku diÂingatkan tak lagi rekrut honorer.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michael TaÂsane menjelaskan saÂlah satu isu yang dimasuÂkan dalam UU ASN yakni penghapusan teÂnaga honorer pada DeÂsember 2024 mendaÂtang.
Untuk menjembatani perintah UU tersebut, menuÂrut Tasane, sudah sepantasÂnya Pemerintah Provinsi tidak boleh lagi melakukan rekrutmen honorer.
âDengan adanya UU ASN yang baru maka secara tidak langsung honorer yang tidak diangkat menjadi P3K harus diruÂmahkan pada Desember 2024 sesuai perintah UU, jadi kita berharap tidak lagi ada rekrutmen honorer,â ungkap Tasane saat diwawancarai Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (7/11)
Pemprov Maluku kata Tasane jangan lagi menambah beban bagi keuangan daerah sebab, dengan adanya penambahan tenaga honorer maka akan berdampak terhadap APBD Maluku.
Apalagi dalam tanggung jawab memastikan pilkada berjalan lancar, dimana ratusan miliar rupiah wajib dialokasikan untuk menunjang pilkada maka seyogyanya tidak ada lagi penerimaan honorer pada OPD-OPD.
âKemarin waktu kita ke Kemendagri memang disampaikan juga bahwa beban APBD Maluku sebagian besar terkuras untuk pembayaran gaji honorer, makanya kalau bisa ada rasionalisasi terhadap kebijakan honorer itu,â jelasnya.
Menurutnya, pimpinan OPD terkadang karena kepentingannya secara sembarangan memasukkan honorer tanpa mempertimbangkan keuangan daerah.
âBeban keuangan daerah sudah semakin berat jadi jangan lagi ada penerimaan honorer. Lagipula kalau direkrut justru akan memberikan harapan tapi akhirnya mereka dari dirumah juga, kasihan tenaga honorer,â ujarnya.(S-20)