AMBON, Siwalimanews – Akibat tumpang tinÂdih kewenangan dalam pengelolaan Pasar MarÂdika, Pansus mendoÂrong agar Pemerintah Kota Ambon mengelola pasar tersebut.
Menurut Ketua Pansus PaÂsar Mardika, Richard RahakÂbauw, pembahasan perÂsoalan Pasar MarÂdika telah mendapatÂkan titik terang.
âKalau Pasar MarÂdika sudah clear dan menunggu hasil kerja tim kecil Pemprov dan Pemkot terkait kewenangan, tetapi yang pasti rekomendasi sudah siap,â ungkap RahakÂbauw.
Dijelaskan, Pansus telah mendapatkan fakta dengan sejumlah persoalan yang seÂlama ini terjadi di Pasar MarÂdika, salah satunya terkait dengan tumpang tindih kewenangan pengeÂlolaan antara Pemprov dan Pemkot.
Tumpang tindih kewenangan tersebut yang menyebabkan para pedagang menjadi korban sehingga kedepan pengelolaannya harus diberikan pada satu pengelola.
Pansus kata Rahakbauw lebih cenderung untuk menyerahkan pengelolaan Pasar Mardika kepada Pemerintah Kota Ambon dengan memperkuat sistem bagi hasil.
âKalau dilihat dari aspek kewenangan pengelolaan pasar menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 memang menjadi kewenangan kabupaten dan kota, cuma kalau hasil konsultasi justru Kemendagri mengatakan siapa yang punya aset dia yang mengelola,â ujarnya.
Namun, Pansus mendorong agar Pasar Mardika dikelola Pemkot dan pendapatannya dibagi dengan Pemprov, sebab selama ini PAD Pemkot juga berasal dari Pasar Mardika.
âPengelola seperti apa nanti dibicarakan, sebab hasil pengeloÂlaan harus untuk peningkatan PAD, jangan sampai Pemkot kehiÂ-langan PAD. Jadi kita mendorong lebih baik Pasar Mardika dikelola Pemkot,â tegasnya.
Dia menambahkan, pansus menargetkan dalam waktu dekat pansus dapat menyelesaikan pembahasan, sehingga pedagang di Mardika dapat bekerja dengan baik. (S-20)