AMBON, Siwalimanews – Tujuh bulan TunjaÂngan Tambahan PengÂhaÂsilan Pegawai belum dibayarkan, puluhan GuÂru UPTD Sekolah PemÂbaÂngunan PertaniÂan ProÂvinsi Maluku meÂlapor ke DPRD Provinsi Maluku.
Keluhan puluhan guru SPP Provinsi MaÂluku diÂsamÂpaikan daÂlam rapat kerja kerja yang dipimÂpin Ketua Komisi I DPRD ProÂvinsi MaluÂku, Amir Rumra didamÂpingi WaÂkil Ketua ElÂwen Roy Pattiasina, Sekretaris Komisi Michael Tasane dan anggota DPRD serta dihadiri oleh pemerintah provinsi, Kamis (26/1).
Namun sayangnya rapat kerja yang dihadiri langsung 27 guru SPP Provinsi Maluku harus ditunda lantaran, PimÂpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait tidak menghadiri undangan pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Maluku padahal pertemuan tersebut membahas kepentingan masyarakat di bidang pendidikan.
âIni rapat sangat substansi dimana 27 guru SPP Passo belum mendapatÂkan tambahan penghasilan pegawai, makanya kita tunda sebab ini meÂnyangkut keputusan bersama,â tegas Rumra.
Menurutnya, persoalan hak-hak Pegawai Pemerintah Provinsi MaluÂku cukup banyak dan bukan saja baru terjadi di SPP Passo, tetapi sudah terjadi di tahun-tahun sebeÂlumnya, sehingga mengakibatkan keluhan dari para pegawai yang selama ini telah mengabdikan diri untuk memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
BKD kata Rumra, harus memÂperÂhatikan persoalan yang berkaitan dengan hak-hak pegawai. Artinya ketika para pegawai pemerintah telah menjalankan tugas dan tanggungÂjawab, maka menjadi kewajiban Kepala BKD untuk memastikan setiap pegawai lebih sejahtera apalagi persoalan TPP guru SPP Provinsi Maluku ini terjadi sejak tujuh bulan lalu ketika terjadi peralihan dari TKD menjadi TPP.
âKita bisa saja melanjutkan rapat tetapi ditakutkan ketika keputusan telah disepakati justru pimpinan tidak melakukan keputusan itu jadi kita pending sampai waktu yang tidak ditentukan, dan kita agendakan pemanggilan ulang, tapi yang pasti pegawai harus diterima dengan baik karena itu hak,â ucap Rumra. (S-20)