AMBON, Siwalima.id - Guna mengatasi dampak dari pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, DPRD Kota Ambon meminta pemerintah Kota Ambon untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini dilakukan agar pembangunan di Kota Ambon tetap berjalan ditengah kebijakan efisiensi.
Ketua Fraksi PDIP, DPRD Kota Ambon Lucky Upulatu Nikijuluw kepada wartawan di Ambon Selasa (6/1) mengatakan, kebijakan pemotongan TKD sangat berdampak terhadap pembangunan Kota Ambon terlebih upaya mensejahterakan masyarakat didalamnya.
Pemotongan DAU sebesar Rp 163 miliar dan DAK yang di pangkas habis, dinilai besar untuk Kota Ambon dengan PAD hanya sebesar Rp 200 milliar.
Untuk itu dirinya meminta Pempus untuk memberikan kesempatan ke Pemkot Ambon untuk mengeksplore sumber PAD baru termasuk memoptimalkan sumber PAD yang ada.
“Anggaran dipotong tapi pembangunan harus terus berjalan, ini tantangan yang harus dihadapi. Pempus juga diharapkan memberikan kesempatan kepada daerah, untuk berkreasi mencari sumber PAD,” jelas Upulattu.
Selain meminta Pemkot mengoptimalkan PAD, Upulatu yang juga Ketua Bapemperda DPRD Kota Ambon meminta pempus untuk meninjau kembali kebijakan pemotongan TKD untuk Kota Ambon.
Menurutnya, jika terus terjadi pemotongan makan tidak menuntut kemungkinan Pemerintah Kota Ambon harus mengajukan pinjaman agar pembangunan tidak terbengkalai.
“Pemerintah pusat harus segera melakukan intervensi sebelum pembahasan APBD tahun 2026, agar pemotongan tidak berdampak fatal bagi masyarakat di Kota Ambon, dan menimbulkan multi efek yang merugikan,” katanya. (S-10)
