AMBON, Siwalimanews – Persoalan tapal batas Negeri Samasuru antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) hingga kini tak tuntas.

Sudah lebih dari 15 tahun masyarakat hidup dalam ketidakpastian karena status administratif negeri ini belum jelas. Akibatnya, warga Samasuru tidak mendapat pelayanan dasar dari pemerintah, baik dari Maluku Tengah maupun SBB.

Kondisi ini diungkapkan oleh perwakilan masyarakat Negeri Samasuru, Lukas Waeleruny, kepada Siwalima di PN Ambin, Kamis (28/8).

Ia menegaskan, pemerintah provinsi Maluku, khususnya Gubernur Hendrik Lewerissa, serta anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (Dapil) Maluku Tengah dan SBB, harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang sudah terlalu lama menggantung.

“Sudah 15 tahun persoalan ini dibiarkan tanpa ada kepastian hukum dan administrasi. Masyarakat Samasuru sampai sekarang tidak menerima pelayanan apapun, baik dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun dari pemerintah Kabupaten SBB, karena status negeri kami masih bermasalah,” tegas Waeleruny.

Ia menjelaskan, ketidakjelasan status tersebut membuat masyarakat Samasuru tidak terdaftar secara resmi di wilayah manapun. Dampaknya, berbagai program pembangunan, pelayanan administrasi kependudukan, hingga alokasi Dana Desa tidak bisa dinikmati warga.

Lebih lanjut, Waeleruny menyebutkan bahwa sejumlah dasar hukum sebenarnya sudah tersedia untuk menyelesaikan persoalan ini, mulai dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelesaian tapal batas, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Namun, semua aturan itu belum dijalankan secara serius oleh pemerintah daerah maupun provinsi.

“Ada putusan-putusan MK yang seharusnya menjadi acuan, juga ada Permendagri Nomor 9 Tahun 2010. Tapi faktanya, sampai sekarang tidak ada langkah nyata bagi masyarakat Samasuru. Kami tetap tidak mendapat pelayanan karena negeri kami seolah tidak diakui,” tambahnya.

Ia mengaku, Masyarakat Samasuru  mengharapkan sangat kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa agar segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan persoalan ini, agar masyarakat tidak lagi menjadi korban ketidakjelasan kebijakan. Mereka juga mendesak DPRD Provinsi Maluku, terutama anggota dari Dapil Maluku Tengah dan SBB, untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Samasuru di parlemen.

“Kami mohon perhatian serius dari gubernur dan DPRD agar secepatnya ada solusi. Jangan biarkan kami masyarakat Samasuru terus terkatung-katung tanpa pelayanan dan tanpa kepastian hukum. Persoalan tapal batas ini jangan lagi ditunda, karena sudah terlalu lama kami menunggu kepastian. Kami hanya ingin hak pelayanan publik kami sama seperti masyarakat lain di Maluku,” tutup Waeleruny (S-26)